Dharma Pongrekun: Polri Bisa Berjalan Tanpa Kendali di Era Listyo Sigit

Nov 20, 2026 - 16:50
 0  1
Dharma Pongrekun: Polri Bisa Berjalan Tanpa Kendali di Era Listyo Sigit

Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Dharma Pongrekun menilai masyarakat berhak khawatir setelah skandal penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terbongkar. Menurutnya, kasus itu menyingkap celah pengawasan dan dinamika kekuasaan di tubuh Polri yang berpotensi berjalan tanpa kendali.

Ad
Ad

Dharma menyampaikan hal itu kepada Afu.id di Jakarta, Jumat (20/11/2026). Ia menyoroti pola pembinaan dan relasi kekuasaan di Polri yang diwarnai faksi serta pendekatan suka dan tidak suka.

"Tanya sama yang nempatin, udah. Sebagai orang di internal. Saya jawab tanya sama yang nempatin mereka. Kenapa terjadi seperti itu. Apa yang mereka lakukan tidak bisa, tidak terlepas daripada pengaruh yang menempatkan, titik. Hal-hal lain itu adalah variasi-variasi," kata Dharma.

Kronologi dan Konteks Skandal Penyadapan

Kasus ini bermula dari terungkapnya penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. Penyadapan itu diduga dilakukan oleh sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mereka yang dekat dengan lingkaran kekuasaan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Nama Ahrie Sonta Nasution, lulusan Akpol 2002, mencuat. Ia melejit meraih pangkat bintang dua di usia 45 tahun. Karier kilat itu berujung tragis setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus illegal intercept terhadap Presiden.

Dharma menilai peristiwa di permukaan hanyalah variasi dari struktur kekuasaan yang bekerja di baliknya. Ia menyebut ada permainan faksi dan tarik-menarik kepentingan yang kerap luput dibaca jika hanya melihat bukti empiris.

"Ya, itu kembali kepada like and dislike. Gitu. Kapan mereka bisa like, kapan dislike, kan gitu. Kapan mereka suka, suka karena apa, dislike, tidak suka karena apa. Nah, tanya ada apa. Oh, di sini ya banyak permainan kungfu. Permainan kungfu, Pak, di belakang layar," jelasnya.

Menurut Dharma, banyak pihak terjebak melihat realitas secara kaku atau menunggu peristiwa meledak sebelum menyadarinya. Padahal, ada proses, motif, dan "sandi-sandi" kekuasaan yang berjalan di balik panggung.

"Jadi begini, itulah kenapa bukti-bukti empiris itu, kita hanya tunggu kejadian yang muncul baru, 'Oh, itu toh.' Tapi proses di belakang panggung, belakang layarnya, atau kalau dalam bahasa hukum dibilang mens rea-nya, orang tidak paham. Kenapa? Karena metode empiris hanya menjadikan bukti kalau sudah muncul ke permukaan, atau yang disebut dengan bukti materiil, ini hanya perebutan gajah bertarung dengan gajah. Pelanduk mati di tengah-tengah," tegasnya.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Selain Dharma, pengamat militer dan politik Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting, juga mengkritik kondisi internal Polri. Ia menyoroti rusaknya meritokrasi, praktik loncat generasi, dan tumbuhnya faksi tertutup yang berkontribusi pada demoralisasi internal.

Ginting menilai banyak perwira bermasalah justru melesat. Ujungnya, mereka jatuh tersandung kasus. Contohnya Ferdy Sambo (Akpol 1994), perwira termuda yang meraih pangkat Inspektur Jenderal di usia 47 tahun saat menjabat Kadiv Propam Polri pada 2020. Ia melompati ratusan senior dari angkatan 1988 hingga 1993.

Kekuasaan absolut yang diperoleh lewat jalur khusus itu berujung pada pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, skandal obstruction of justice, hingga pemecatan tidak dengan hormat (PTDH).

"Iya, dan itu kita lihat, misalnya saya tambah lagi contohnya, orang-orang yang bermasalah, jadi Kapolda, dua kali lagi jadi Kapolda... Kita sudah buka-bukaan saja. Ada banyak orang baik di Polri, ada banyak orang baik yang hatinya menderita hari ini organisasi seperti ini, maka mari kita selamatkan Polri," tegas Ginting.

Ginting berharap Kapolri Suyudi Ario Seto tidak hanya membersihkan faksi lama. Ia juga mendesak pengembalian sistem meritokrasi agar lembaga ini kembali dipercaya publik.

"Ada banyak orang baik di Polri, ada banyak orang baik yang hatinya menderita hari ini organisasi seperti ini, maka mari kita selamatkan Polri. Ayoo, lakukan pembersihan itu, bersihkan Polri agar kemudian cinta dan rasa sayang masyarakat kepada Polri kembali seperti semula," tegasnya.

Latar Belakang: Meritokrasi Rusak dan Faksi Tertutup

Kritik terhadap Polri bukan hal baru. Sejumlah kasus besar telah mengguncang institusi ini, mulai dari penembakan Brigadir J yang diotaki Irjen Ferdi Sambo, keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam jaringan narkoba, hingga tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022.

Tragedi Kanjuruhan dipicu penggunaan gas air mata di dalam stadion oleh polisi saat mengendalikan kerusuhan. Kepanikan massal pun terjadi dan berujung pada kematian ratusan orang.

Dharma menilai persoalan institusional dan tata kelola tidak bisa disederhanakan hanya pada label baik atau buruk secara personal. Menurutnya, diperlukan pembenahan dan proses panjang agar fungsi institusi berjalan sesuai tujuannya.

"Betul, justru, tidak bisa hanya diselesaikan dalam diskusi kecil ini. Ada perjalanan panjang. Gitu. Reformasi juga mewarnai. Jangan pikir negara ini makin lama makin bagus. Jadi Polri itu adalah bagian dari pada proses tersebut," tegasnya.

Ia menegaskan, kasus penyadapan terhadap Presiden hanyalah ekses dari tidak adanya check and balance di internal kepolisian. Hal itu, ujarnya, tidak terjadi karena intervensi kekuasaan yang juga besar ke dalam intern Polri, seperti yang terjadi di lembaga-lembaga lainnya.

"Loh, memang mengkhawatirkan, jangankan Polri, semuanya khawatir. Kelembagaan apa yang tidak khawatir? Eh, SDM mengkhawatirkan," ujarnya.

Dampak pada Kepercayaan Publik dan Penegakan Hukum

Skandal penyadapan ilegal ini menjadi pukulan telak bagi citra Polri. Kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum paling besar di Indonesia itu kian tergerus.

Dharma menyebut kekhawatiran masyarakat wajar. Bahkan, ia menilai kecemasan itu bukan hanya menyangkut Polri, melainkan juga berbagai aspek kelembagaan dan sumber daya manusia secara lebih luas.

Dampak lainnya adalah sorotan terhadap proses promosi dan mutasi jabatan. Praktik loncat generasi dan kedekatan dengan lingkaran kekuasaan dinilai merusak meritokrasi.

Ginting menilai hal itu berkontribusi pada demoralisasi internal. Banyak perwira baik yang hatinya menderita melihat organisasi seperti ini.

Di sisi lain, kasus ini juga membuka ruang bagi publik untuk menuntut transparansi. Desakan agar Polri membersihkan diri dari faksi-faksi lama semakin kuat.

Langkah Selanjutnya: Desakan Pembersihan dan Reformasi

Desakan agar Kapolri Suyudi Ario Seto melakukan pembersihan terus menguat. Ginting meminta pembersihan tidak berhenti pada faksi lama, tetapi juga mengembalikan sistem meritokrasi.

Dharma menekankan perlunya reformasi dan pembenahan struktural untuk mengembalikan kepercayaan publik. Menurutnya, persoalan ini memerlukan perjalanan panjang, bukan diskusi singkat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Polri terkait kritik Dharma dan Ginting. Afu.id masih berupaya menghubungi Divisi Humas Polri.

Publik menanti langkah konkret Kapolri. Apakah pembersihan akan menyentuh akar persoalan, atau hanya berhenti pada simbolisme?

Analisis Redaksi

Kritik Dharma Pongrekun dan Selamat Ginting bukan sekadar ocehan pensiunan. Keduanya menyoroti akar persoalan: pengawasan internal yang lemah dan relasi kekuasaan yang timpang. Skandal penyadapan ilegal hanyalah puncak gunung es dari praktik faksi dan meritokrasi yang rusak.

Selama promosi jabatan ditentukan oleh kedekatan politik, bukan prestasi, Polri akan terus melahirkan perwira bermasalah. Kasus Ferdy Sambo dan Ahrie Sonta Nasution adalah bukti bahwa karier kilat tanpa landasan meritokrasi berujung pada kehancuran.

Kapolri Suyudi Ario Seto punya kesempatan emas untuk membalikkan keadaan. Pembersihan harus menyentuh sistem, bukan hanya mengganti orang. Tanpa itu, kepercayaan publik yang sudah compang-camping akan sulit dipulihkan.

Sumber: afu.id, polri.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad