Sekda Muba Kawal PDSK Tol Betung–Tempino–Jambi, Ini Hasil Ekspos Apraisal
- Kronologi Ekspos Apraisal PDSK di Kementerian PU
- Pernyataan Sekda Muba Soal Keseimbangan Pembangunan dan Hak Warga
- Latar Belakang PDSK dalam Proyek Tol Betung–Tempino–Jambi
- Dampak yang Diharapkan dari Penanganan Dampak Sosial Tol
- Langkah Selanjutnya Setelah Ekspos Apraisal
- Analisis Redaksi: Ujian Transparansi di Balik Dukungan Percepatan
Sekretaris Daerah Musi Banyuasin, Drs Syafaruddin MSi, menghadiri ekspos hasil penilaian apraisal Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi di Gedung Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026). Pemkab Muba menegaskan komitmen mendukung percepatan pembangunan tol tanpa mengabaikan hak masyarakat terdampak.
Kehadiran Sekda Muba dalam forum tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah tidak menyerahkan sepenuhnya urusan pembebasan lahan dan dampak sosial ke pemerintah pusat. Ada kepentingan warga Muba yang harus dipastikan terakomodasi dalam setiap tahapan proyek strategis nasional itu.
Kronologi Ekspos Apraisal PDSK di Kementerian PU
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Gedung Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan. Agenda utamanya adalah ekspos hasil penilaian oleh apraisal pada kegiatan PDSK Jalan Tol Ruas Betung–Tempino–Jambi.
Ekspos ini merupakan bagian dari proses pembahasan hasil penilaian apraisal. Tujuannya memastikan penanganan dampak sosial kemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan dan memperhatikan kepentingan masyarakat terdampak.
Dalam forum itu, Pemkab Muba diwakili langsung oleh Sekda Syafaruddin. Ia didampingi sejumlah pejabat daerah, yaitu Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Dr Iskandar Syahrianto MH, Kepala Bapperida Dr Mursalin SE MM, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Erdian Syahri S.Sos M.Si, serta Plt Kepala Dinkominfo Daud Amri SH.
Komposisi delegasi menunjukkan bahwa persoalan PDSK tidak hanya menyangkut dinas pertanahan. Ada unsur perencanaan pembangunan, pemerintahan, hingga komunikasi publik yang dilibatkan agar proses berjalan satu pintu.
Pernyataan Sekda Muba Soal Keseimbangan Pembangunan dan Hak Warga
Syafaruddin menegaskan posisi Pemkab Muba. Pemerintah daerah mendukung kelancaran pembangunan Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi. Namun aspek sosial kemasyarakatan juga harus menjadi perhatian agar proses pembangunan memberikan kepastian bagi masyarakat.
"Prinsipnya, kita mendukung percepatan pembangunan jalan tol ini. Namun, penanganan dampak sosial kemasyarakatan juga harus dilaksanakan secara cermat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga hak-hak masyarakat terdampak dapat diperhatikan," ujar Syafaruddin seperti dikutip dari KATANDA.ID.
Ia menambahkan, koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan kementerian serta instansi terkait sangat diperlukan untuk menyelesaikan berbagai tahapan penanganan dampak sosial kemasyarakatan.
"Melalui koordinasi ini, kita berharap setiap tahapan dapat berjalan optimal, sehingga pembangunan Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung konektivitas serta pertumbuhan ekonomi daerah," tambahnya.
Pernyataan itu menempatkan Pemkab Muba pada posisi mendukung proyek, tetapi tetap menuntut prosedur. Dukungan percepatan bukan berarti menghapus kewajiban pemerintah menyelesaikan hak warga terdampak.
Latar Belakang PDSK dalam Proyek Tol Betung–Tempino–Jambi
Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi merupakan bagian dari jaringan jalan bebas hambatan di Sumatera. Proyek ini melintasi wilayah Musi Banyuasin dan sekitarnya, sehingga pembebasan lahan serta dampak sosial menjadi tahapan yang tidak terpisahkan.
PDSK adalah proses penanganan dampak sosial kemasyarakatan yang timbul akibat pembangunan infrastruktur. Di dalamnya termasuk identifikasi pihak terdampak, penilaian dampak, hingga bentuk kompensasi atau pemulihan yang disepakati.
Penilaian apraisal berfungsi menguji kelayakan dan kewajaran hasil penanganan tersebut. Karena itu, ekspos hasil apraisal menjadi forum penting sebelum tahapan berikutnya dijalankan. Tanpa penilaian yang tuntas, pembangunan fisik berisiko tertahan oleh persoalan sosial di lapangan.
Dalam praktiknya, proses PDSK melibatkan beberapa tahap yang saling terkait:
- Pendataan awal warga dan aset yang terdampak pembangunan.
- Penilaian dampak sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.
- Penyusunan rencana penanganan dampak bersama pemerintah daerah dan instansi terkait.
- Apraisal atau penilaian independen atas hasil rencana tersebut.
- Ekspos dan pembahasan hasil apraisal bersama kementerian serta pemda.
- Pelaksanaan penanganan dan pemantauan di lapangan.
Tahapan itu menjelaskan mengapa kehadiran pemda dalam ekspos bukan formalitas. Pemda memegang data warga, memahami kondisi lokal, dan menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Dampak yang Diharapkan dari Penanganan Dampak Sosial Tol
Bagi Pemkab Muba, kelancaran PDSK berdampak langsung pada dua hal sekaligus. Pertama, kepastian jadwal pembangunan tol. Kedua, kepastian hak warga yang tanah atau kehidupannya terdampak proyek.
Syafaruddin menyebut manfaat tol bagi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pernyataan itu sejalan dengan posisi Muba sebagai daerah yang dilintasi jalur strategis di Sumatera bagian selatan.
Namun manfaat ekonomi tidak otomatis dinikmati warga jika proses sosial tidak selesai. Konflik lahan, ketidakjelasan kompensasi, atau keterlambatan pembayaran bisa memicu penolakan yang akhirnya memperlambat proyek itu sendiri.
Karena itu, penekanan pada prinsip cermat, transparan, dan sesuai ketentuan menjadi kunci. Transparansi bukan hanya soal angka kompensasi, tetapi juga soal informasi tahapan, mekanisme keberatan, dan kepastian waktu penyelesaian.
Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jalan Bebas Hambatan memegang peran sebagai pengampu kebijakan jalan tol. Informasi resmi terkait kebijakan jalan bebas hambatan dapat diakses melalui situs Kementerian Pekerjaan Umum.
Langkah Selanjutnya Setelah Ekspos Apraisal
Ekspos hasil penilaian apraisal menjadi titik lanjut dalam proses PDSK. Setelah pembahasan, hasilnya menjadi dasar bagi tahapan penanganan berikutnya, termasuk penyempurnaan rencana dan pelaksanaan di lapangan.
Pemkab Muba menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan dengan kementerian dan instansi terkait. Koordinasi ini dibutuhkan agar setiap tahapan berjalan optimal dan tidak tersendat di tengah jalan.
Yang belum diungkap dalam ekspos tersebut adalah rincian jumlah warga terdampak, luas lahan, maupun nilai kompensasi. Informasi itu belum disampaikan dalam pemberitaan sumber, sehingga publik Muba masih menunggu transparansi data pada tahap berikutnya.
Ke depan, perhatian akan tertuju pada seberapa cepat hasil apraisal ditindaklanjuti. Jika pembahasan berlarut, jadwal pembangunan tol bisa bergeser. Jika penanganan sosial dikerjakan serampangan, persoalan di lapangan justru menumpuk.
Analisis Redaksi: Ujian Transparansi di Balik Dukungan Percepatan
Pernyataan Sekda Muba soal dukungan percepatan sekaligus tuntutan transparansi adalah posisi yang wajar, tetapi sekaligus rawan. Wajar karena pemerintah daerah memang berkepentingan atas kelancaran proyek strategis nasional. Rawan karena janji transparansi mudah menjadi retorika jika tidak disertai data yang bisa diperiksa publik.
Sampai berita ini ditulis, tidak ada angka warga terdampak, luas bidang tanah, maupun nilai kompensasi yang dibuka. Padahal, justru angka-angka itulah yang paling dicari warga. Ekspos apraisal di Jakarta seharusnya menghasilkan informasi yang bisa disampaikan ke desa-desa yang dilintasi tol, bukan hanya tersimpan dalam ruang rapat kementerian.
Ada satu hal yang layak diapresiasi: delegasi Muba datang dengan komposisi lintas perangkat daerah. Itu menunjukkan persoalan PDSK dipahami sebagai urusan bersama, bukan hanya dinas pertanahan. Namun komposisi lengkap tidak otomatis berarti hasilnya berpihak pada warga. Yang menentukan adalah apakah keputusan dalam rapat itu dieksekusi dengan tenggat jelas dan mekanisme keberatan yang benar-benar bisa diakses masyarakat.
Jika Pemkab Muba konsisten menuntut kecermatan dan transparansi, posisinya bisa menjadi penyeimbang antara tuntutan percepatan dari pusat dan hak warga di lapangan. Sebaliknya, bila koordinasi hanya berhenti pada foto bersama dan rilis pers, persoalan sosial akan tetap menunggu di depan proyek.
Sumber: pu.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0