7 Provinsi dengan Kepemilikan Rumah Tertinggi Versi Susenas 2026 BPS
Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2026 yang dirilis Badan Pusat Statistik menunjukkan sejumlah provinsi di luar Jawa mencatat angka kepemilikan rumah milik sendiri di atas 90 persen. Tujuh daerah itu menempati urutan teratas nasional.
Angka itu dirangkum dalam laporan yang dipublikasikan Kompas.com pada 20 November 2026. Susenas sendiri merupakan survei rutin BPS yang salah satu instrumennya mengukur status penguasaan tempat tinggal rumah tangga, termasuk kepemilikan rumah milik sendiri.
Yang menonjol dari temuan ini bukan sekadar angkanya yang tinggi, melainkan sebaran geografisnya. Daerah di luar Jawa mendominasi, sementara provinsi-provinsi padat penduduk di Jawa justru tidak masuk kelompok teratas.
Daftar Provinsi dengan Kepemilikan Rumah Tertinggi
Berdasarkan data Susenas 2026, tujuh provinsi yang warganya paling banyak memiliki rumah sendiri seluruhnya berada di luar Jawa. Angka kepemilikan rumah tangga di wilayah-wilayah ini melampaui 90 persen.
- Provinsi-provinsi di luar Jawa mendominasi kelompok teratas kepemilikan rumah milik sendiri.
- Angka kepemilikan di tujuh daerah tersebut berada di atas 90 persen.
- Provinsi padat penduduk di Jawa tidak masuk dalam kelompok teratas.
Rincian nama ketujuh provinsi beserta persentase masing-masing tidak diuraikan dalam kutipan laporan yang tersedia. Namun pola yang muncul konsisten dengan karakter wilayah di luar Jawa: kepadatan penduduk lebih rendah, harga lahan relatif terjangkau, dan tradisi membangun rumah sendiri masih kuat.
Mengapa Daerah di Luar Jawa Mendominasi
Kepemilikan rumah milik sendiri erat kaitannya dengan struktur ekonomi dan pola permukiman suatu daerah. Di banyak wilayah luar Jawa, rumah tangga cenderung membangun rumah di atas lahan sendiri atau lahan warisan keluarga, bukan menyewa atau mengontrak.
Harga lahan dan biaya konstruksi yang lebih rendah membuat warga lebih mudah mewujudkan kepemilikan rumah. Sebaliknya, di kota-kota besar Jawa, harga properti yang melambung membuat banyak rumah tangga bertahan di status sewa, kontrak, atau menumpang.
Faktor lain adalah urbanisasi. Arus perpindahan penduduk ke kota-kota besar di Jawa menciptakan permintaan hunian sewa yang tinggi. Kondisi ini secara otomatis menekan proporsi rumah tangga yang berstatus pemilik rumah di wilayah tujuan migrasi.
Apa Itu Susenas dan Bagaimana Data Ini Dibaca
Susenas adalah survei yang digelar BPS secara berkala untuk memotret kondisi sosial ekonomi rumah tangga Indonesia. Cakupannya luas, mulai dari pendidikan, kesehatan, konsumsi, hingga kondisi perumahan.
Salah satu indikator perumahan yang diukur adalah status kepemilikan tempat tinggal. Kategorinya mencakup rumah milik sendiri, kontrak atau sewa, bebas sewa, dinas, hingga menumpang pada rumah tangga lain.
Angka kepemilikan rumah milik sendiri yang tinggi di suatu provinsi tidak otomatis berarti kualitas huniannya baik. Indikator ini mengukur status penguasaan, bukan kelayakan bangunan, akses air bersih, atau sanitasi. Pembacaan data perlu dilakukan bersama indikator perumahan lain agar gambaran yang muncul utuh.
Untuk konteks pembanding, data perumahan BPS dan kajian properti nasional dapat ditelusuri melalui situs resmi BPS yang mempublikasikan hasil Susenas beserta tabel-tabel pendukungnya.
Implikasi bagi Pasar Properti dan Kebijakan Perumahan
Temuan ini memberi sinyal bagi pemangku kebijakan perumahan. Provinsi dengan kepemilikan rumah tinggi punya karakter pasar yang berbeda dari wilayah dengan tingkat sewa tinggi. Di daerah pemilik, kebutuhan yang menonjol bukan penyediaan rumah baru, melainkan perbaikan kualitas hunian yang sudah ada.
Sebaliknya, di wilayah dengan proporsi sewa dan kontrak yang besar, persoalan yang menuntut jawaban adalah keterjangkauan harga rumah dan ketersediaan hunian sewa yang layak. Program perumahan yang seragam secara nasional berisiko tidak menyentuh akar masalah di masing-masing daerah.
Bagi konsumen, data ini juga berguna sebagai cermin. Tingginya kepemilikan rumah di sejumlah provinsi menunjukkan bahwa mewujudkan rumah sendiri masih mungkin di luar pusat-pusat pertumbuhan. Persoalannya bergeser pada ketersediaan lapangan kerja dan infrastruktur pendukung di daerah tersebut.
Yang Perlu Ditunggu dari Data Selanjutnya
Laporan lengkap Susenas 2026 akan menjadi rujukan untuk melihat pergerakan angka dari tahun ke tahun. Arah perubahan proporsi kepemilikan rumah bisa menjadi indikator awal apakah kebijakan perumahan menyentuh kelompok yang tepat.
Perbandingan antarwilayah juga penting untuk memetakan ketimpangan. Selama selisih antara provinsi dengan kepemilikan tinggi dan wilayah dengan tingkat sewa besar masih lebar, persoalan perumahan di Indonesia tetap punya dua wajah yang berbeda.
Analisis Redaksi
Angka kepemilikan rumah di atas 90 persen di tujuh provinsi luar Jawa sebaiknya tidak dibaca sebagai kabar baik tanpa syarat. Status milik sendiri memang menandakan stabilitas tempat tinggal, tetapi ia tidak menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: layak atau tidak rumah yang dimiliki itu.
Selama bertahun-tahun, diskursus perumahan nasional terlalu terpusat pada angka kekurangan rumah dan pembangunan unit baru. Padahal di daerah dengan kepemilikan tinggi, persoalan yang lebih mendesak justru rumah tidak layak huni, akses air bersih, dan sanitasi. Kebijakan yang hanya mengejar target pembangunan akan melewati persoalan ini.
Ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa juga perlu dibaca dengan hati-hati. Tingginya kepemilikan rumah di luar Jawa sebagian lahir dari keterbatasan pilihan, bukan semata keberhasilan kebijakan. Ketika pasar sewa di daerah tidak berkembang, orang membangun rumah sendiri karena tidak ada alternatif lain. Data BPS ini layak menjadi pijakan untuk kebijakan perumahan yang lebih peka wilayah, bukan sekadar angka untuk dipamerkan.
Sumber: bps.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0