Gubernur Jabar: Baznas Berperan Strategis Atasi Masalah Sosial

Nov 20, 2026 - 17:00
 0  1
Gubernur Jabar: Baznas Berperan Strategis Atasi Masalah Sosial

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) punya peran strategis menjawab persoalan sosial masyarakat. Ia menuntut layanan zakat yang cepat, tepat sasaran, dan terintegrasi sampai tingkat kabupaten dan kota.

Ad
Ad

"Baznas harus menjadi ruang layanan bagi masyarakat di seluruh kabupaten dan kota. Setiap persoalan harus bisa diverifikasi dan ditangani," kata Dedi Mulyadi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Pernyataan itu menegaskan posisi Baznas bukan sekadar lembaga pengumpul dana umat. Gubernur yang akrab disapa KDM ini ingin Baznas berdiri di garis depan penanganan kesenjangan sosial di Jawa Barat.

KDM Minta Baznas Verifikasi Setiap Persoalan Sosial

Dedi Mulyadi menyampaikan harapan itu di hadapan para amil zakat. Ia menekankan pentingnya verifikasi dalam setiap penanganan masalah sosial. Menurutnya, layanan Baznas harus bisa menjangkau seluruh kabupaten dan kota tanpa terkecuali.

"Setiap persoalan harus bisa diverifikasi dan ditangani," ujarnya seperti dikutip dari ANTARA.

KDM menilai zakat memiliki esensi yang lebih luas daripada sekadar penghimpunan dana. Instrumen ini, kata dia, harus mendorong kepedulian masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi terhadap masyarakat miskin. Zakat juga diminta mempercepat penyelesaian kesenjangan sosial.

Ia berharap para amil zakat di Baznas senantiasa memperkuat kepeloporan dan keteladanan dalam pelayanan sosial. Pesan ini menjadi penekanan tersendiri di tengah tuntutan publik agar dana zakat dikelola transparan dan berdampak nyata.

Ketua Baznas RI Dorong Kolaborasi dengan Kepala Daerah

Ketua Baznas RI Sodik Mudjahid menyampaikan pandangan senada. Ia menilai kolaborasi dengan pemerintah daerah, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), kementerian, lembaga, organisasi profesi, hingga perusahaan swasta perlu terus diperluas.

Hubungan yang kuat dengan kepala daerah dinilai dapat mempercepat pengembangan Baznas di berbagai wilayah. Sodik menyebut daerah yang memiliki kedekatan dengan kepala daerah menunjukkan percepatan luar biasa.

"Baznas kabupaten, kota, dan provinsi, yang mempunyai hubungan kuat dengan kepala daerah itu percepatannya luar biasa. Karena itu kolaborasi UPZ dengan dinas-dinas dan unit kerja lain, termasuk perusahaan swasta, harus kita tingkatkan," ucap Sodik.

Ia berharap Baznas daerah semakin memperkuat profesionalisme dan integrasi program dengan pemerintah. Fokus utamanya adalah penanganan kemiskinan ekstrem serta berbagai persoalan masyarakat.

Sodik juga berharap Baznas mampu menjadi lembaga yang diingat, dipercaya, dijangkau, dicintai, dan dibanggakan umat. Harapan itu menjadi ukuran tersendiri bagi kualitas layanan Baznas di mata publik.

Zakat sebagai Instrumen Pengurangan Kesenjangan

Dalam pandangan KDM, zakat bukan sekadar kewajiban ritual. Ia melihat zakat sebagai instrumen sosial yang bisa menggerakkan solidaritas kelompok mampu terhadap masyarakat miskin.

Pemprov Jawa Barat sendiri mencatat capaian pengumpulan zakat fitrah yang melonjak. Pembayaran zakat fitrah di Jabar pada 2025 naik 107 persen. Angka ini menunjukkan potensi besar dana umat yang bisa dikelola untuk program sosial.

Kenaikan itu menjadi sinyal bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat tumbuh. Namun, kepercayaan tersebut menuntut tanggung jawab pengelolaan yang lebih ketat, mulai dari penghimpunan hingga penyaluran.

Baznas pun dituntut memastikan setiap rupiah zakat sampai kepada penerima yang tepat. Verifikasi data menjadi kunci agar program tidak salah sasaran dan tumpang tindih dengan bantuan pemerintah lain.

Baznas Dituntut Terintegrasi dengan Program Pemerintah

Permintaan integrasi bukan tanpa alasan. Selama ini program sosial tersebar di berbagai lembaga, mulai dari dinas sosial, pemerintah desa, hingga lembaga filantropi.

Tanpa integrasi, bantuan berisiko menumpuk pada satu kelompok sementara kelompok lain terlewat. Karena itu, Sodik menekankan pentingnya kolaborasi UPZ dengan dinas-dinas dan unit kerja lain.

Perusahaan swasta juga diminta terlibat melalui program tanggung jawab sosial. Kolaborasi lintas sektor diyakini mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem di daerah.

Baznas kabupaten dan kota menjadi ujung tombak di lapangan. Kedekatan dengan kepala daerah memungkinkan program zakat selaras dengan prioritas pembangunan setempat.

Kementerian Agama sebelumnya juga memperkuat sinergi filantropi untuk mendukung program sosial keagamaan. Langkah ini melengkapi upaya Baznas memperluas basis kolaborasi.

Langkah Selanjutnya: Profesionalisme dan Jangkauan Layanan

Ke depan, Baznas diminta memperkuat profesionalisme pengelolaan. Integrasi program dengan pemerintah menjadi agenda utama, terutama untuk penanganan kemiskinan ekstrem.

Penguatan sumber daya amil juga menjadi sorotan. KDM berharap amil zakat menjadi teladan dalam pelayanan sosial, bukan sekadar petugas administrasi.

Baznas daerah perlu memperluas jangkauan layanan hingga tingkat desa dan kelurahan. Verifikasi masalah sosial di lapangan menjadi prasyarat agar bantuan tepat sasaran.

Kolaborasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota akan menentukan kecepatan pengembangan Baznas. Hubungan yang kuat dengan kepala daerah disebut Sodik sebagai faktor percepatan.

Publik akan menilai hasilnya dari dampak nyata: berkurangnya kesenjangan, tertanganinya kemiskinan ekstrem, dan meningkatnya kepercayaan terhadap lembaga zakat.

Analisis Redaksi

Pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi menyentuh titik lemah tata kelola zakat selama ini: verifikasi. Tanpa data yang rapi, dana umat berisiko mengalir ke penerima yang tidak tepat. Permintaan agar setiap persoalan diverifikasi dan ditangani adalah arahan yang seharusnya menjadi standar operasional, bukan sekadar imbauan.

Kolaborasi yang digaungkan Ketua Baznas RI Sodik Mudjahid juga masuk akal. Baznas tidak bisa bekerja sendirian menghadapi kemiskinan ekstrem. Namun, kolaborasi tanpa pembagian peran yang jelas hanya akan menghasilkan program yang tumpang tindih dan laporan yang saling klaim.

Kenaikan pembayaran zakat fitrah di Jabar pada 2025 sebesar 107 persen adalah modal kepercayaan. Modal itu mahal dan mudah rusak. Baznas perlu membuktikan profesionalisme melalui laporan yang terbuka, penyaluran yang cepat, dan dampak yang bisa diukur. Tanpa itu, seruan agar Baznas dicintai dan dibanggakan umat hanya menjadi retorika.

Sumber: kemenag.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad