Penipuan Loker Selandia Baru di Jateng: 9 Korban, Kerugian Rp 893 Juta
Polda Jawa Tengah mengungkap penipuan bermodus lowongan kerja ke Selandia Baru. Dua tersangka asal Pemalang, berinisial M dan R, disebut meraup Rp 893 juta dari sembilan korban.
Kasus ini diungkap dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) sekitar sepekan sebelum pengumuman, Jumat (20/11/2026). Kedua tersangka kini ditahan di Mapolda Jateng, Kota Semarang.
Kronologi Pengungkapan dan Penahanan Dua Tersangka
Kasubdit III Ditres PPA-PPO Polda Jateng AKBP Ach Denny Wahyudi mengatakan, pengungkapan berawal dari kegiatan rutin yang ditingkatkan. Dari operasi itu, penyidik menciduk dua warga Pemalang berinisial M dan R.
"Tersangka ada dua orang. Warga Pemalang, inisialnya M dan R," kata Denny di Mapolda Jateng, Jumat (20/11/2026).
Keduanya langsung diproses hukum dan ditahan. Polisi belum merinci kapan tepatnya penangkapan dilakukan, hanya menyebut sekitar sepekan sebelum konferensi pers.
Dalam pengungkapan ini, penyidik menyita sejumlah barang bukti transaksi. Denny menyebut ada beberapa transaksi senilai Rp 50 juta yang sudah masuk ke berkas.
"Ada beberapa transaksi yang sudah masuk dalam barang bukti, ada beberapa transaksi Rp 50 juta," ujarnya.
Polisi masih mendalami aliran dana dari para korban ke kedua tersangka. Sejauh ini belum ada korban yang benar-benar diberangkatkan ke Selandia Baru.
Modus Visa Tidak Semestinya dan Janji Gaji Besar
Menurut Denny, modus kedua tersangka adalah berpura-pura menyiapkan pekerjaan di New Zealand. Mereka juga menggunakan visa yang tidak semestinya untuk meyakinkan korban.
"Modusnya adalah dia seolah-olah menyiapkan ada pekerjaan di New Zealand. Kemudian menggunakan visa yang tidak semestinya menjanjikan untuk mempekerjakan. Menerima beberapa aliran dana," jelasnya.
Korban diminta menyetorkan uang untuk biaya pengurusan visa, tiket, hingga proses keberangkatan. Nilai setoran bervariasi, mulai Rp 20 juta sampai Rp 143 juta per korban.
"Setoran biaya bervariatif antara Rp 20 juta sampai Rp 143 juta per korban untuk visa, tiket, dan proses keberangkatan. Kemudian total kerugian tadi sudah saya sampaikan Rp 893 juta," kata Dirres PPA-PPO Polda Jateng Kombes Nunuk Setiyowati.
Dari sembilan korban yang terdata, total kerugian mencapai Rp 893 juta. Angka itu dihimpun dari pendataan sementara penyidik.
Penyebaran korban terjadi dari mulut ke mulut. Beberapa korban merupakan warga Pemalang, sama seperti asal kedua tersangka.
"Korban sementara yang kita data ada sembilan. Menyebarnya antara mulut ke mulut, korban ada beberapa yang orang Pemalang," ujar Denny.
Korban dan Aliran Dana yang Masih Didalami
Hingga kini, penyidik belum menemukan korban yang sudah berangkat ke Selandia Baru. Semua korban masih berada di Indonesia dan baru menyerahkan uang kepada tersangka.
Meski demikian, penyidik terus mendalami aliran dana. Sejumlah transaksi sudah masuk barang bukti, termasuk setoran Rp 50 juta.
Polisi juga membuka kemungkinan adanya korban lain di luar sembilan orang yang sudah terdata. Pendataan masih berjalan seiring pemeriksaan terhadap kedua tersangka.
"Korban sementara yang kita data ada sembilan," kata Denny, yang menyiratkan angka itu bisa bertambah.
Dalam kasus ini, korban dijanjikan pekerjaan dengan gaji besar di Selandia Baru. Janji itu dibungkus dengan dokumen visa yang seolah-olah sah.
TPPO Modus Loker Luar Negeri dalam KRYD 13-19 November 2026
Nunuk menjelaskan, penipuan lowongan kerja ke luar negeri menjadi salah satu modus TPPO yang diungkap selama KRYD pada 13-19 November 2026.
"Untuk yang ke luar negeri, penipuan lowongan kerja. Ini modusnya adalah menjanjikan gaji besar di negara New Zealand, Jepang, Australia, dan Singapura," ucapnya.
Selain Selandia Baru, modus serupa menyasar calon pekerja yang ingin ke Jepang, Australia, dan Singapura. Para korban diminta menyetor biaya pengurusan visa, tiket, dan keberangkatan.
Nunuk mengimbau masyarakat berhati-hati terhadap tawaran kerja di luar negeri dengan iming-iming gaji besar. Keterbatasan informasi dan kondisi ekonomi kerap dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab.
"Jangan sampai harapan masyarakat untuk mencari pekerjaan dengan gaji yang besar, namun karena ada keterbatasan informasi dan ekonomi, kemudian ini menjadi peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan cara-cara ilegal untuk menawarkan, merekrut, menampung seseorang untuk diberangkatkan ke luar negeri," imbaunya.
Polda Jateng menegaskan, proses hukum terhadap M dan R berjalan. Penyidik masih mengembangkan kasus untuk memetakan jaringan dan kemungkinan korban lain.
Bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri, disarankan memeriksa legalitas perusahaan penempatan. Informasi resmi bisa dicek melalui kanal pemerintah, seperti pemberitaan detikJateng dan pengumuman resmi instansi terkait.
Langkah Selanjutnya: Pendalaman Aliran Dana dan Korban Lain
Penyidik akan terus mendalami aliran dana dari sembilan korban. Sejumlah transaksi sudah masuk barang bukti, tetapi polisi belum merinci totalnya.
Pengembangan juga diarahkan pada kemungkinan korban lain. Pola mulut ke mulut membuat kasus ini berpotensi menyebar ke wilayah lain di Jawa Tengah.
Kedua tersangka kini ditahan. Proses hukum berlanjut, sementara polisi mengumpulkan keterangan tambahan dari korban dan saksi.
Polda Jateng juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja luar negeri tanpa verifikasi. Imbauan itu disampaikan menyusul pengungkapan kasus ini.
Informasi mengenai prosedur resmi penempatan pekerja migran dapat dilihat di kanal pemerintah, misalnya situs Kementerian Luar Negeri. Masyarakat diminta melaporkan tawaran mencurigakan ke pihak berwenang.
Analisis Redaksi
Kasus ini memperlihatkan pola yang berulang: janji gaji besar, dokumen visa yang dipoles, lalu setoran biaya. Yang membedakan hanyalah nominal dan jumlah korban. Kali ini Rp 893 juta dari sembilan orang, dengan setoran hingga Rp 143 juta per korban.
Yang perlu dicatat, korban tidak diberangkatkan. Artinya, uang itu mengalir tanpa ada pekerjaan yang benar-benar disiapkan. Penyidik menyebut adanya visa yang tidak semestinya, dan di titik itulah celah penipuan bekerja.
Polda Jateng menyebut modus serupa juga menjerat calon pekerja ke Jepang, Australia, dan Singapura. Ini bukan kasus tunggal, melainkan bagian dari pola TPPO yang lebih luas. Keterbatasan informasi dan tekanan ekonomi menjadi pintu masuk.
Pengungkapan dalam KRYD 13-19 November 2026 menunjukkan penindakan berjalan. Namun, pencegahan tetap bergantung pada literasi calon pekerja. Selama tawaran gaji besar masih datang tanpa verifikasi, kasus serupa berpotensi terulang.
Sumber: kemlu.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0