Pledoi Budiman Bayu Prasodjo: Kuasa Hukum Kecewa Tuntutan Jaksa 5 Tahun Penjara

Nov 20, 2026 - 17:50
 0  1
Pledoi Budiman Bayu Prasodjo: Kuasa Hukum Kecewa Tuntutan Jaksa 5 Tahun Penjara

Kuasa hukum terdakwa Kasi Intelijen Cukai Direktorat P2 DJBC Budiman Bayu Prasodjo, Endang Sulas Setiawan, S.H., M.H., membacakan nota pledoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026). Intinya, ia kecewa terhadap tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntut kliennya 5 tahun penjara.

Ad
Ad

Pembacaan pledoi berlangsung di ruang Prof. Dr. Kusuma Atmadja, S.H., M.H., Jalan Bungur, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam sidang itu, terdakwa Budiman Bayu Prasodjo membacakan pledoi secara tersendiri, lalu tim kuasa hukumnya membacakan nota pembelaan untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim, JPU, dan tim kuasa hukum.

"Sebelum tim kuasa hukum terdakwa Bayu Budiman Prasodjo membacakan nota pledoi, terdakwa Bayu Budiman Prasodjo membacakan pledoi secara tersendiri," ujar Endang Sulas Setiawan kepada wartawan Madina Line.Com usai sidang.

Kronologi Sidang Pledoi di Pengadilan Tipikor

Sidang lanjutan perkara dugaan penerimaan sejumlah uang dari John Field selaku pemilik Blueray Cargo Group dan sejumlah pihak lainnya itu mengagendakan pembacaan nota pembelaan. Budiman adalah terdakwa Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Cukai pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

Endang menjelaskan, pledoi dari terdakwa Budiman Bayu Prasodjo menyoroti rekam jejak kliennya sebagai bawahan yang telah bekerja selama 28 tahun di kantor DJBC. Menurut dia, selama bekerja Budiman mempunyai dedikasi yang baik sehingga memperoleh prestasi dari negara.

"Karena ketaatannya terdakwa Budiman Bayu Prasodjo terima perintah atasan, sehingga harus terseret dalam peristiwa kasus perkara ini," ungkap Endang, dari kantor law firm SS & Partner yang beralamat di Jalan Cikini Raya Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam pledoinya, lanjut Endang, Budiman memohon keadilan dari majelis hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan. Ia menyinggung asas hukum lex vavereo atau lex favor reo yang mengatur bahwa aturan baru berlaku menguntungkan terdakwa.

"Azaz hukum kita kan lex vavereo ya. Seharusnya majelis hakim tidak bisa mengenakan Pasal 12 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor karena ada aturan baru KUHP yang berlaku. Harusnya JPU menerapkan itu. Kalau terdakwa Budiman Bayu Prasodjo dikenakan Pasal 606 atau Pasal 605," terangnya.

Menurut Endang, pemberi suap dalam perkara ini, John Field, justru dikenakan Pasal 605 KUHP. Karena itu, ia menegaskan inti nota pledoi yang dibacakan adalah keberatan terhadap tuntutan JPU karena fakta persidangan menerangkan posisi terdakwa Budiman Bayu Prasodjo tidak seperti yang didalilkan dalam dakwaan maupun tuntutan.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Kuasa Hukum

Endang menyoroti cara JPU mendalilkan peran atasan dan bawahan dalam perkara ini. Menurut dia, JPU mendalilkan atasan tidak tahu apa yang dilakukan bawahan, sementara bawahan selalu berlindung di balik perintah atasan.

"Tapi dalam perkara ini tidak. Memang faktanya, terdakwa Budiman Bayu Prasodjo selama bekerja di DJBC hanya melaksanakan perintah atasan berdasarkan sistem komando di DJBC. Karena satu-satunya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerapkan sistem komando selain kantor Imigrasi ya DJBC," urainya.

Ia menambahkan, Budiman biasanya bertugas di lapangan pada bagian penindakan, sehingga budaya komando melekat dalam pemikirannya. "Ada perintah atasan ya sudah itu yang dilaksanakan," kata Endang.

Endang juga menyebut kliennya telah berusaha mengingatkan atasannya, Sisprian, sejak pergantian Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai. "Pak ini ada Dirjen BC baru." Hingga akhir 2026, Budiman meminta agar pengiriman dari pihak swasta bisa di-zero-kan.

Namun, menurut Endang, Sisprian sebagai atasan Budiman mengatakan bahwa hal itu merupakan perintah. "Maka, terdakwa Budiman Bayu Prasodjo sebagai bawahan tidak leluasa untuk menolak perintah atasan," tuturnya.

Dalam perkara ini, JPU KPK sebelumnya menuntut Budiman 5 tahun penjara. Jaksa Takdir Suhan menilai Budiman terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama. "Sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Pasal 12B Juncto (Jo) Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional," katanya di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Senin (09/11/2026).

Selain pidana penjara, JPU menuntut denda Rp300 juta dengan ketentuan subsider 100 hari penjara. Jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp653 juta subsider 1 tahun penjara.

Hal yang memberatkan, menurut jaksa, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta merusak citra DJBC dan Kementerian Keuangan RI. Hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, dan kooperatif mengungkap pelaku yang lebih tinggi.

Latar Belakang Dakwaan dan Aliran Uang dari Blueray Cargo Group

Dalam dakwaan JPU, Budiman disebut bersama-sama dengan terdakwa Rizal dan terdakwa Sisprian Subiaksono menerima sejumlah uang dari John Field selaku pemilik Blueray Cargo Group dan sejumlah pihak lainnya. Uang yang diduga diterima terdiri atas Rp525.000.000 dalam bentuk dolar Singapura, Rp5.278.500.000, 10.000 dolar Amerika Serikat, 119.755 dolar Singapura, 4.700 dolar Hong Kong, serta Rp8.100 Malaysia atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

Dakwaan dibacakan JPU dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Rabu (02/09/2026). Menurut JPU, penerimaan uang itu berkaitan dengan jabatan Budiman selaku Kasi Intelijen Cukai pada Direktorat P2 DJBC.

Selain Budiman, JPU menyebut Rizal menjabat sebagai Direktur P2 DJBC, sedangkan Sisprian Subiaksono menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Intelijen Direktorat P2. Uang tersebut disebut berasal dari John Field, Dedi Kurniawan Sukolo selaku Manajer Operasional Custom Clearance Pelabuhan Blueray Cargo Group, Antri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi pada Blueray Cargo Group, serta beberapa pihak swasta, termasuk pengusaha rokok.

JPU mendakwa penerimaan tersebut berhubungan dengan jabatan para terdakwa dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas mereka. Atas perbuatannya, Budiman didakwa melanggar Pasal 12B huruf a Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, Jo Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Perkara ini merupakan bagian dari penanganan KPK terhadap dugaan gratifikasi di lingkungan DJBC. Publik dapat merujuk pada situs resmi KPK untuk informasi penanganan perkara, serta situs resmi DJBC untuk profil kelembagaan.

Dampak Tuntutan terhadap Citra DJBC dan Kementerian Keuangan

Tuntutan 5 tahun penjara terhadap Budiman menambah tekanan publik terhadap DJBC dan Kementerian Keuangan RI. Dalam pertimbangan memberatkan, JPU menyatakan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan bersih dari KKN serta merusak citra kedua institusi.

Namun, JPU juga mencatat hal meringankan: terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, dan kooperatif dengan menerangkan perbuatannya sendiri, orang lain, serta tindak pidana yang terjadi hingga mengungkap pelaku yang lebih tinggi.

Dari sisi pembelaan, kuasa hukum menegaskan bahwa Budiman hanya menjalankan perintah atasan berdasarkan sistem komando di DJBC. Argumen ini menjadi inti keberatan terhadap tuntutan JPU yang dinilai tidak mencerminkan fakta persidangan.

Perkara ini juga menyeret nama Rizal selaku Direktur P2 DJBC dan Sisprian Subiaksono selaku Kasubdit Intelijen Direktorat P2. Keduanya disebut bersama-sama dengan Budiman dalam dakwaan penerimaan uang dari John Field dan pihak lainnya.

Langkah Selanjutnya: Replik JPU hingga Putusan Majelis Hakim

Agenda sidang berikutnya, JPU akan mengajukan replik atau jawaban atas pembacaan nota pledoi terdakwa Budiman Bayu Prasodjo dan tim kuasa hukumnya. "JPU akan mengajukan replik atas pembacaan nota pledoi ini secara tertulis dan juga untuk kita sudah dijadwalkan oleh majelis hakim untuk membacakan duplik. Setelah itu, rencananya majelis hakim akan membacakan putusannya," ujar Endang.

Ia berharap majelis hakim dapat memutus Budiman bebas karena fakta persidangan sudah terang benderang. "Karena alasan pemaaf itu," tandasnya.

Dengan agenda replik dan duplik, perkara ini akan memasuki tahap akhir sebelum putusan. Publik akan menantikan apakah majelis hakim menerima dalil pembelaan bahwa Budiman hanya menjalankan perintah atasan, atau sebaliknya menguatkan tuntutan JPU.

Analisis Redaksi: Ujian Keadilan bagi Bawahan yang Menjalankan Perintah

Perkara Budiman Bayu Prasodjo menyoroti persoalan klasik dalam pemberantasan korupsi: sejauh mana bawahan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perintah atasan. Kuasa hukumnya membangun narasi bahwa Budiman adalah ASN dengan 28 tahun pengabdian yang terseret karena sistem komando di DJBC. Jika dalil ini diterima, majelis hakim dihadapkan pada pilihan sulit antara memutus berdasarkan rasa keadilan individual atau menegakkan prinsip pertanggungjawaban korporat dalam birokrasi.

JPU KPK menuntut 5 tahun penjara dengan alasan terdakwa terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama. Namun, jaksa juga mengakui hal meringankan: Budiman kooperatif dan mengungkap pelaku yang lebih tinggi. Pengakuan ini penting karena menunjukkan bahwa perkara tidak berhenti pada satu bawahan, melainkan menjalar ke atasan seperti Rizal dan Sisprian.

Yang patut dicermati, argumen lex favor reo yang diajukan kuasa hukum—bahwa Pasal 605 atau 606 KUHP baru seharusnya diterapkan alih-alih Pasal 12 UU Tipikor—adalah persoalan hukum serius. Jika majelis hakim mengabulkan dalil ini, implikasinya bisa luas bagi perkara korupsi lain yang masih menggunakan UU lama. Sebaliknya, jika ditolak, putusan itu akan menegaskan bahwa UU Tipikor tetap menjadi rujukan utama.

Pada akhirnya, perkara ini bukan hanya tentang Budiman. Ia menjadi cermin bagaimana aparat penegak hukum menimbang tanggung jawab bawahan dalam struktur komando yang kaku. Putusan majelis hakim akan menentukan apakah keadilan bagi bawahan yang menjalankan perintah dapat ditegakkan tanpa melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Sumber: madinaline.com, kpk.go.id, beacukai.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad