RUU Perampasan Aset Disahkan, Supratman: Tekan Korupsi hingga Judi Online

Nov 20, 2026 - 18:30
 0  1
RUU Perampasan Aset Disahkan, Supratman: Tekan Korupsi hingga Judi Online

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan RUU Perampasan Aset yang baru disahkan DPR menjadi instrumen pemerintah untuk meminimalkan tindak pidana korupsi, terorisme, judi online, dan kejahatan lain. Pengesahan itu terjadi sebulan lebih cepat dari target 15 Desember.

Ad
Ad

"Bagus, kan? Pemerintah dan DPR, Presiden dulu di Hari Buruh, menginginkan supaya mendukung perampasan aset, karena itu menjadi tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil. Kemarin dijawab oleh pemerintah bersama dengan DPR," kata Supratman dalam keterangannya diterima di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Kronologi Pengesahan RUU Perampasan Aset

Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Persetujuan diambil dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Sebelum ketuk palu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan penyusunan RUU. Setelah itu, forum paripurna menyetujui pengesahan. RUU ini menandai akhir perjalanan 18 tahun di DPR.

Supratman mengungkapkan bahwa pembahasan RUU yang sebelumnya ditargetkan selesai pada 15 Desember ternyata dapat diselesaikan lebih cepat. "Dulu DPR berjanji untuk menyelesaikan 15 Desember, ternyata kemarin lebih cepat sebulan. Itu artinya pemerintah sangat berkeinginan untuk agar tindak pidana-tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lain, termasuk terorisme, judol (judi online), ataupun tindak pidana yang lain itu, itu bisa kita minimalisasi," ujar dia.

Percepatan ini, menurut Supratman, menunjukkan komitmen pemerintah dan DPR dalam mendukung upaya pemberantasan berbagai tindak pidana melalui mekanisme perampasan aset. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum melalui RUU ini tidak hanya berkaitan dengan satu institusi, melainkan melibatkan seluruh aparat penegak hukum.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Selain Supratman, sejumlah nama kunci muncul dalam proses pengesahan ini. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna yang mengesahkan RUU. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan penyusunan RUU sebelum persetujuan diambil.

Pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang menekankan bahwa RUU ini merupakan jawaban atas tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil. "Kemarin dijawab oleh pemerintah bersama dengan DPR," ujarnya.

Supratman juga menyoroti peran Presiden yang sejak Hari Buruh menyuarakan dukungan terhadap perampasan aset. Dukungan itu, kata dia, menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan lain melalui mekanisme perampasan aset.

"Pemerintah sangat berkeinginan untuk agar tindak pidana-tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lain, termasuk terorisme, judol, ataupun tindak pidana yang lain itu, bisa kita minimalisasi," kata Supratman menegaskan.

Latar Belakang dan Konteks 18 Tahun Perjalanan RUU

RUU Perampasan Aset bukan produk hukum yang lahir dalam semalam. Menurut pemberitaan ANTARA News Sultra, RUU itu disahkan setelah 18 tahun bergulir di DPR. Perjalanan panjang ini mencerminkan tarik-menarik kepentingan antara kebutuhan penegakan hukum dan kekhawatiran terhadap penyalahgunaan kewenangan.

Dalam konteks global, mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture) telah menjadi rekomendasi sejumlah organisasi internasional untuk memberantas korupsi dan pencucian uang. Indonesia sendiri telah memiliki komitmen melalui berbagai konvensi internasional, termasuk United Nations Convention against Corruption (UNCAC) yang mendorong negara peserta memperkuat rezim perampasan aset.

Namun, hingga kini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur perampasan aset secara komprehensif. KUHP dan sejumlah undang-undang sektoral memang memuat ketentuan perampasan, tetapi cakupannya terbatas dan sering terkendala proses pidana yang panjang.

Koalisi Masyarakat Sipil telah lama mendesak percepatan pembahasan RUU ini. Tuntutan itu akhirnya direspons pemerintah dan DPR dengan pengesahan pada November 2026, lebih cepat dari target Desember.

Dampak yang Diharapkan: dari Korupsi hingga Judi Online

Supratman berharap RUU Perampasan Aset dapat meminimalkan berbagai tindak pidana, terutama korupsi dan judi online. Judi online menjadi salah satu target karena aliran dananya kerap melibatkan aset besar yang sulit dilacak melalui mekanisme pidana biasa.

Dengan mekanisme perampasan aset, penegak hukum memiliki instrumen untuk menyita aset yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Instrumen ini dinilai efektif untuk mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan.

Selain korupsi dan judi online, RUU ini juga menyasar terorisme dan tindak pidana lain. Supratman menegaskan bahwa penanganannya melibatkan seluruh aparat penegak hukum, bukan hanya satu institusi.

"Itu artinya pemerintah sangat berkeinginan untuk agar tindak pidana-tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lain, termasuk terorisme, judol, ataupun tindak pidana yang lain itu, bisa kita minimalisasi," ujar Supratman.

Bagi masyarakat, pengesahan ini diharapkan memperkuat kepercayaan terhadap penegakan hukum. Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada implementasi, termasuk pembentukan lembaga atau mekanisme yang mengawal perampasan aset.

Langkah Selanjutnya Setelah Pengesahan

Setelah disahkan DPR, RUU Perampasan Aset akan menunggu pengesahan Presiden menjadi undang-undang. Pemerintah dan DPR masih memiliki pekerjaan rumah untuk menyusun aturan turunan, termasuk prosedur perampasan, mekanisme pengawasan, dan perlindungan hak pihak ketiga.

Supratman menekankan bahwa implementasi RUU ini melibatkan seluruh aparat penegak hukum. Koordinasi antarlembaga menjadi kunci agar mekanisme perampasan aset tidak tumpang tindih dengan kewenangan yang sudah ada.

DPR sendiri berjanji menyelesaikan RUU ini pada 15 Desember, tetapi pengesahan dipercepat menjadi November. Percepatan itu disebut Supratman sebagai bukti keinginan pemerintah dan DPR untuk meminimalkan tindak pidana.

Ke depan, publik akan menantikan bagaimana undang-undang ini diterjemahkan dalam praktik. Termasuk apakah mekanisme perampasan aset mampu menjangkau aset-aset besar yang selama ini sulit disentuh, terutama yang terkait korupsi dan judi online.

Analisis Redaksi: Ujian Sebenarnya Baru Dimulai

Pengesahan RUU Perampasan Aset setelah 18 tahun bergulir patut diapresiasi. Namun, sejarah panjang itu justru menunjukkan bahwa hambatan terbesar bukanlah pengesahan, melainkan implementasi. Banyak undang-undang di Indonesia lahir dengan janji besar, tetapi kehilangan gigi karena aturan turunan yang lemah atau koordinasi antarlembaga yang buruk.

Pernyataan Supratman bahwa penanganan melibatkan seluruh aparat penegak hukum perlu diterjemahkan menjadi desain kelembagaan yang jelas. Tanpa itu, perampasan aset berisiko menjadi kewenangan yang tumpang tindih, lambat, dan mudah dipolitisasi. Publik perlu tahu siapa yang berwenang mengajukan perampasan, bagaimana pembuktian dilakukan, dan bagaimana hak pihak ketiga dilindungi.

Target judi online juga menuntut perhatian khusus. Aliran dana judi online kerap melibatkan jaringan lintas negara dan aset yang disembunyikan dalam berbagai bentuk. Perampasan aset hanya akan efektif jika didukung kemampuan pelacakan aset, kerja sama internasional, dan transparansi pengelolaan aset sitaan. Tanpa itu, undang-undang ini hanya akan menjadi simbol tanpa dampak nyata.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad