Kemiskinan Energi dan Wakaf: Integrasi LST dan Maqasid Syariah Jadi Solusi
Sekitar 733 juta orang di dunia masih hidup tanpa akses listrik. Di balik angka itu, 80% tinggal di pedesaan negara berkembang dan 45% berada di negara berpenduduk mayoritas muslim. UNAIR menawarkan integrasi LST dan Maqasid Syariah berbasis wakaf sebagai jalan keluar.
Ketimpangan energi global bukan sekadar persoalan infrastruktur. Ia menyentuh dimensi keadilan sosial, lingkungan, dan spiritual. Data terbaru mengenai akses energi internasional menunjukkan bahwa kesenjangan ini terkonsentrasi di wilayah pedesaan negara berkembang—tempat tinggal bagi 80% penduduk yang tidak memiliki akses listrik—dan menjadi sangat parah di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, di mana 45% populasi tanpa listrik berada.
Mengapa Kemiskinan Energi Menjadi Isu Mendesak
Kemiskinan energi adalah kondisi ketika seseorang atau komunitas tidak memiliki akses memadai terhadap layanan energi modern, seperti listrik dan bahan bakar bersih untuk memasak. Dampaknya berlapis: anak-anak tidak bisa belajar malam hari, fasilitas kesehatan tidak beroperasi optimal, dan perempuan serta anak-anak menanggung beban mengumpulkan kayu bakar.
Angka 733 juta orang tanpa listrik menegaskan bahwa target akses energi universal masih jauh dari tercapai. Kesenjangan ini tidak tersebar merata. Wilayah pedesaan di negara berkembang menjadi kantong terbesar, sementara negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim menanggung porsi signifikan—45% dari total populasi tanpa akses listrik.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan tentang model pembangunan energi yang selama ini berjalan. Infrastruktur besar dan padat modal sering tidak menjangkau wilayah terpencil karena dianggap tidak ekonomis. Di sinilah pendekatan alternatif diperlukan.
LST dan Maqasid Syariah: Kerangka yang Ditawarkan UNAIR
Universitas Airlangga (UNAIR) melalui artikelnya mengangkat gagasan integrasi Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dengan Maqasid Syariah untuk pengentasan kemiskinan energi berbasis wakaf. Gagasan ini berangkat dari premis bahwa pembangunan energi harus mempertimbangkan tiga pilar keberlanjutan sekaligus nilai-nilai syariah.
LST—atau dalam literatur internasional dikenal sebagai Environmental, Social, and Governance (ESG)—menekankan pentingnya praktik bisnis dan pembangunan yang ramah lingkungan, bertanggung jawab sosial, dan dikelola secara transparan. Sementara Maqasid Syariah adalah tujuan-tujuan pokok hukum Islam yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Dalam konteks energi, Maqasid Syariah dapat diterjemahkan menjadi jaminan akses energi yang melindungi jiwa (kesehatan), akal (pendidikan), dan harta (produktivitas ekonomi). Integrasi kedua kerangka ini diyakini mampu menghasilkan model pembangunan energi yang tidak hanya technis, tetapi juga etis dan berpihak pada kelompok rentan.
Wakaf sebagai Instrumen Pembiayaan Energi
Wakaf memiliki akar kuat dalam tradisi Islam sebagai instrumen filantropi yang berkelanjutan. Aset wakaf—baik berupa tanah, bangunan, maupun dana—dikelola untuk kepentingan umat. Dalam konteks energi, wakaf dapat difungsikan sebagai sumber pembiayaan untuk membangun instalasi listrik terbarukan di daerah terpencil.
Model pembiayaan berbasis wakaf menawarkan beberapa keunggulan. Pertama, ia tidak membebani anggaran negara secara langsung. Kedua, aset wakaf bersifat abadi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lintas generasi. Ketiga, pengelolaan wakaf dapat melibatkan masyarakat setempat, menciptakan rasa memiliki dan keberlanjutan operasional.
UNAIR menyoroti bahwa negara-negara berpenduduk mayoritas muslim memiliki potensi wakaf yang besar. Jika diintegrasikan dengan kerangka LST dan Maqasid Syariah, dana wakaf dapat diarahkan pada proyek-proyek energi terbarukan skala kecil—seperti panel surya komunal atau mikrohidro—yang sesuai dengan kondisi geografis pedesaan.
Sinergi LST, Maqasid Syariah, dan Wakaf dalam Praktik
Penerapan integrasi ini menuntut tata kelola yang kuat. LST menekankan transparansi dan akuntabilitas, yang sejalan dengan prinsip amanah dalam pengelolaan wakaf. Nazhir—pengelola wakaf—dituntut mampu merancang proyek energi yang layak secara teknis, ekonomis, dan syariah.
Dari sisi lingkungan, proyek energi berbasis wakaf harus memprioritaskan sumber daya terbarukan untuk menghindari ketergantungan pada bahan bakar fosil yang mencemari. Dari sisi sosial, proyek harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pemeliharaan, sehingga menciptakan lapangan kerja lokal dan memperkuat kohesi sosial.
Maqasid Syariah memberikan landasan etis: akses energi bukan sekadar layanan komersial, melainkan hak yang menopang kehidupan dan martabat manusia. Dengan demikian, proyek energi berbasis wakaf tidak boleh dikelola dengan logika profit semata, melainkan harus memastikan keterjangkauan dan keberlanjutan bagi penerima manfaat.
Tantangan dan Langkah Selanjutnya
Meski gagasan ini menjanjikan, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan. Regulasi wakaf di berbagai negara muslim belum sepenuhnya mendukung investasi di sektor energi. Kapasitas nazhir dalam mengelola proyek teknis juga bervariasi. Selain itu, diperlukan mekanisme pengukuran dampak yang jelas agar LST tidak berhenti sebagai label.
UNAIR menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor: akademisi, regulator, lembaga wakaf, dan masyarakat. Riset akademik dapat membantu merancang model bisnis yang tepat, sementara regulasi yang mendukung akan mempercepat replikasi proyek. Partisipasi masyarakat memastikan proyek berjalan sesuai kebutuhan lokal.
Data 733 juta orang tanpa listrik dan 45% di antaranya berada di negara mayoritas muslim menjadi pengingat bahwa pekerjaan rumah ini besar. Integrasi LST, Maqasid Syariah, dan wakaf bukan obat mujarab, tetapi menawarkan kerangka berpikir yang lebih holistik. Langkah berikutnya adalah menguji kerangka ini dalam proyek percontohan dan mengukur dampaknya secara rigoris.
Analisis Redaksi
Gagasan yang diangkat UNAIR layak diapresiasi karena mencoba menjembatani dua dunia yang sering terpisah: kerangka keberlanjutan global dan tradisi filantropi Islam. Selama ini, diskusi tentang LST/ESG cenderung didominasi korporasi besar dan lembaga internasional, sementara wakaf lebih sering dibahas dalam lingkup fikih. Mempertemukan keduanya membuka ruang pembiayaan baru untuk energi terbarukan di wilayah yang selama ini diabaikan pasar.
Namun, ada catatan kritis. Pertama, integrasi konsep tidak otomatis menjadi solusi jika tidak disertai kapasitas implementasi. Banyak proyek energi terbarukan skala komunitas gagal bukan karena kurangnya dana, tetapi karena lemahnya pemeliharaan dan tata kelola. Di sinilah pilar Governance dalam LST harus benar-benar ditegakkan, bukan sekadar formalitas. Kedua, Maqasid Syariah perlu diterjemahkan ke dalam indikator terukur—misalnya, berapa rumah tangga yang teraliri listrik, berapa penurunan biaya energi, dan bagaimana dampaknya terhadap pendidikan anak.
Ketiga, semangat wakaf harus dijaga dari risiko komersialisasi berlebihan. Jika proyek energi wakaf justru menetapkan tarif yang memberatkan warga miskin, maka tujuan Maqasid Syariah telah dilanggar. Pengawasan publik dan pelaporan terbuka menjadi kunci. Yang tak kalah penting, negara tetap harus hadir sebagai regulator dan penyedia layanan dasar. Wakaf adalah pelengkap, bukan pengganti tanggung jawab negara.
Dengan segala keterbatasannya, kerangka ini patut diuji di lapangan. Keberhasilan satu proyek percontohan yang transparan dan berdampak akan lebih meyakinkan daripada seribu makalah konseptual.
Sumber: unair.ac.id, worldbank.org
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0