TPPO Semarang: Pria Bogor Jebak 6 Gadis Jadi PSK, Dua Masih 17 Tahun

Nov 20, 2026 - 18:20
 0  1
TPPO Semarang: Pria Bogor Jebak 6 Gadis Jadi PSK, Dua Masih 17 Tahun

Sat Reskrim Polres Semarang membekuk pria berinisial F (35) asal Bogor yang merekrut enam perempuan untuk dijadikan pekerja seks komersial di Kabupaten Semarang. Dua korban di antaranya masih berusia 17 tahun.

Ad
Ad

Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ini terungkap setelah polisi menggerebek sebuah penginapan pada Senin (16/11/2026). Dalam konferensi pers di Gedung Condrowulan Mapolres Semarang, Jumat (20/11/2026), polisi membeberkan modus dan jerat pidana yang menanti tersangka.

Kronologi Pengungkapan Kasus TPPO di Kabupaten Semarang

Penggerebekan bermula dari informasi yang diterima Sat Reskrim Polres Semarang. Petugas mendatangi salah satu penginapan di Kabupaten Semarang dan menemukan tersangka bersama enam perempuan yang diduga menjadi korban.

"Berdasarkan hasil penyidikan, para korban berasal dari sejumlah daerah, yakni Kota Bogor, Jawa Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, serta Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah," kata Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Gidion Karo Sekali.

Dari enam korban, dua di antaranya masih di bawah umur. "Dua dari enam korban diketahui masih berusia 17 tahun, sedangkan empat lainnya berusia antara 18 hingga 21 tahun," jelas Gidion.

Polisi kemudian menyita sejumlah barang bukti: satu buku catatan, dua unit sepeda motor Honda Beat, dua stel pakaian, dan sembilan unit telepon genggam. Buku catatan dan ponsel itu diduga kuat berkaitan dengan pencatatan transaksi dan koordinasi para korban.

Perkara ini diungkap ke publik pada Jumat sore, empat hari setelah penggerebekan. Menurut Gidion, aktivitas tersebut telah berlangsung sekitar 1,5 bulan sebelum terbongkar.

Modus Perekrutan: Iming-iming Pekerjaan hingga Aplikasi Kencan

Tersangka tidak menculik korban. Ia merekrut mereka dengan janji pekerjaan di wilayah Kabupaten Semarang. Setibanya di lokasi, janji itu berubah menjadi pekerjaan sebagai PSK.

"Mereka diduga direkrut dengan iming-iming akan dicarikan pekerjaan di wilayah Kabupaten Semarang. Namun setelah tiba di sini, para korban justru diduga ditampung dan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial melalui aplikasi," terang Gidion.

Untuk mendapatkan pelanggan, tersangka memakai aplikasi kencan. Tarif sekali kencan berkisar Rp 250 ribu hingga Rp 400 ribu. Koordinasi dilakukan lewat grup WhatsApp khusus yang dibuat tersangka.

"Dalam menjalankan kegiatannya, tersangka diduga mengoordinasikan para korban melalui sebuah grup WhatsApp. Para korban mendapatkan pelanggan melalui aplikasi kencan dengan tarif berkisar Rp 250 ribu hingga Rp 400 ribu untuk setiap pelanggan," kata Gidion.

Uang hasil transaksi tidak sepenuhnya masuk kantong korban. Menurut penyidik, hasil transaksi diserahkan kepada tersangka untuk dikelola, termasuk untuk membayar sewa hotel, makan, laundry, dan kebutuhan lain. Skema ini membuat korban nyaris tidak memegang uang sendiri.

Skema Gaji Rp 5-10 Juta dan Target 90 Kali Kencan

Di atas kertas, korban dijanjikan bayaran Rp 5 juta hingga Rp 10 juta per bulan. Ada pula bonus Rp 2 juta. Namun ada syarat berat yang menyertainya.

"Para korban juga dijanjikan bayaran sebesar Rp 5 juta atau Rp 10 juta, ditambah bonus Rp 2 juta, dengan ketentuan harus melayani pelanggan sesuai jumlah yang telah ditentukan," ujar Gidion.

Target itu adalah 90 kali kencan. Gaji baru dibayarkan setelah target terpenuhi. Jika belum, gaji ditahan.

"Baru akan digaji per 90 kali transaksi, kalau menstruasi atau sakit boleh libur," jelas Gidion.

Skema ini penting dicatat karena menunjukkan pola eksploitasi yang terkalkulasi. Korban tidak hanya dipekerjakan, tetapi diikat dengan target dan utang gaji yang membuat mereka sulit keluar. Libur hanya diberikan saat sakit atau menstruasi, dan itu pun bukan hak yang dinikmati sebagai pekerja biasa.

Jerat Pidana dan Ancaman 15 Tahun Penjara

Polisi menjerat tersangka dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Alternatifnya, Pasal 455 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

"Ancaman pidana yang paling lama 15 tahun penjara, dengan pemberatan sepertiga apabila tindak pidana dilakukan terhadap anak," tutup Gidion.

Pemberatan itu relevan karena dua korban berusia 17 tahun. Dalam UU TPPO, korban anak mendapat perlindungan khusus dan ancaman pidana bagi pelaku diperberat. Penyidik juga perlu membuktikan unsur eksploitasi, bukan sekadar membantu korban mencari pelanggan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi soal siapa yang berperan merekrut korban dari tiga daerah berbeda. Polisi belum menyebut apakah ada tersangka lain. Penyidik juga belum membeberkan apakah tersangka memiliki jaringan di luar Kabupaten Semarang.

Pendampingan Korban dan Koordinasi Lintas Instansi

Polres Semarang tidak hanya fokus pada penegakan hukum. Gidion menyatakan pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan DP3AKB Kabupaten Semarang untuk memastikan korban mendapat pendampingan dan perlindungan.

"Selain melakukan penegakan hukum, Polres Semarang juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan DP3AKB Kabupaten Semarang untuk memastikan para korban memperoleh pendampingan dan perlindungan. Pada 18 November 2026, keenam korban telah diserahkan kepada orang tua atau wali masing-masing," terang Gidion.

Pengembalian korban ke keluarga adalah langkah awal. Namun kasus TPPO sering meninggalkan persoalan lanjutan: trauma, stigma, dan risiko korban direkrut kembali. Karena itu, pendampingan psikologis dan pemantauan pascapemulangan menjadi krusial.

Kasus ini juga menambah daftar panjang perkara TPPO di Jawa Tengah. Sebelumnya, delapan WNI menjadi korban TPPO ke Malaysia dengan pasutri asal Cilacap sebagai tersangka. Pola yang muncul mirip: janji kerja, lalu eksploitasi.

Bagi masyarakat, kasus ini menjadi pengingat agar waspada terhadap tawaran kerja yang tidak jelas, terutama yang menawarkan gaji besar tanpa proses rekrutmen resmi. Informasi soal modus TPPO bisa dicek melalui kanal resmi seperti detikJateng dan laman Kementerian PPPA.

Analisis Redaksi: Skema Target 90 Kencan dan Wajah Baru Perdagangan Orang

Yang membuat kasus ini menonjol bukan hanya jumlah korban, tetapi cara eksploitasinya dijalankan. Tersangka memakai aplikasi kencan untuk mencari pelanggan, grup WhatsApp untuk mengoordinasi korban, dan buku catatan untuk menghitung transaksi. Ini bukan kejahatan spontan, melainkan operasi kecil yang dikelola rapi.

Skema gaji Rp 5-10 juta dengan target 90 kencan adalah bentuk pengekangan ekonomi. Korban dijanjikan uang besar, tetapi baru menerimanya setelah memenuhi kuota. Selama kuota belum tercapai, mereka terus bekerja dan bergantung pada tersangka untuk kebutuhan harian. Pola ini membuat korban sulit melapor, apalagi kabur.

Fakta bahwa dua korban masih 17 tahun seharusnya menjadi perhatian serius. Pemberatan pidana sepertiga adalah amunisi hukum, tetapi efek jera tidak cukup jika tidak ada pengawasan terhadap aplikasi kencan dan penginapan yang menjadi lokasi transaksi. Penegakan hukum terhadap pelaku harus dibarengi dengan pengawasan platform digital dan penguatan pendampingan korban agar mereka tidak kembali ke jerat yang sama.

Sumber: kemenpppa.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad