NasDem Dukung Percepatan Perda Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta
- Alasan NasDem Dorong Perda Keterbukaan Informasi Publik
- Siapa Wibi Andrino dan Posisinya di DPRD DKI Jakarta
- Apa Itu E-Monev 2026 dan Kaitannya dengan Keterbukaan Informasi
- Mengapa Jakarta Butuh Perda Khusus Keterbukaan Informasi
- Langkah Selanjutnya: Kolaborasi NasDem dan Komisi Informasi DKI
- Analisis Redaksi
DPW Partai NasDem DKI Jakarta mendukung percepatan Perda Keterbukaan Informasi Publik untuk memperkuat transparansi pemerintahan. Ketua DPW Wibi Andrino menyebut keterbukaan adalah inti dari Gerakan Perubahan partainya.
Sikap itu disampaikan Wibi saat menghadiri Presentasi E-Monev 2026 yang digelar Komisi Informasi DKI Jakarta, Jumat. Menurut dia, transparansi bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan prinsip yang harus hidup dalam setiap proses perubahan.
"Komitmen daripada Partai NasDem yang pertama cukup konkret dan jelas bahwasanya perubahan itu hadir dari suatu keterbukaan. Tanpa ada keterbukaan, tagline Partai NasDem, Gerakan Perubahan, itu tidak ada," ujar Wibi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Alasan NasDem Dorong Perda Keterbukaan Informasi Publik
Bagi Wibi, keterbukaan adalah fondasi yang tidak bisa ditawar. Perubahan yang diusung partainya, kata dia, hanya punya makna jika penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan organisasi dijalankan secara terbuka.
Karena itu, ia menilai upaya memperkuat transparansi lewat regulasi dan tata kelola informasi publik sejalan dengan semangat yang dibawa NasDem. Regulasi dinilai perlu agar pengelolaan layanan informasi punya landasan hukum yang lebih kuat.
Wibi menegaskan posisi tersebut bukan wacana baru. Ia menyebut keterbukaan sudah menjadi bagian mendasar dari perjuangan partai sejak awal, bukan sekadar tambahan agenda di tengah jalan.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi langkah Komisi Informasi DKI Jakarta yang mendorong keterbukaan informasi hingga menjangkau tingkat pemerintahan paling bawah. Menurutnya, perluasan jangkauan itu penting agar budaya transparansi tumbuh merata, bukan hanya di level atas.
"Partai NasDem DKI Jakarta, baik melalui jajaran partai maupun Fraksi NasDem di DPRD berkomitmen terus berkolaborasi dengan Komisi Informasi DKI Jakarta untuk mempercepat lahirnya Perda Keterbukaan Informasi Publik," kata Wibi.
Siapa Wibi Andrino dan Posisinya di DPRD DKI Jakarta
Wibi Andrino bukan nama baru di politik Jakarta. Selain menjabat Ketua DPW Partai NasDem DKI Jakarta, ia juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Posisi ganda itu membuat pernyataannya soal Perda keterbukaan informasi punya bobot politik tersendiri.
Sebagai wakil ketua dewan, Wibi berada di lingkar pengambilan keputusan legislasi. Dukungan partainya terhadap percepatan Perda bukan hanya sikap organisasi, tetapi juga sinyal bahwa pembahasan aturan itu bisa mendapat dukungan suara di parlemen daerah.
Ia berharap keterbukaan informasi terus berkembang menjadi budaya, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun organisasi politik. Transparansi, menurut dia, adalah bagian penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus mewujudkan tata kelola yang modern, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan di hadapan forum yang digelar Komisi Informasi DKI Jakarta. Lembaga tersebut memang punya mandat mendorong badan publik membuka akses informasi kepada warga.
Apa Itu E-Monev 2026 dan Kaitannya dengan Keterbukaan Informasi
Presentasi E-Monev 2026 menjadi latar acara yang dihadiri Wibi. E-Monev merupakan instrumen pemantauan dan evaluasi elektronik yang dipakai Komisi Informasi untuk mengukur sejauh mana badan publik menjalankan kewajiban keterbukaan informasi.
Melalui instrumen ini, badan publik dinilai berdasarkan sejumlah indikator, mulai dari ketersediaan informasi yang wajib diumumkan secara berkala, layanan permohonan informasi, hingga penyelesaian sengketa informasi. Hasil evaluasi biasanya dipublikasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
Komisi Informasi DKI Jakarta sebelumnya juga memperkuat kapasitas sumber daya manusia untuk mengoptimalkan E-Monev 2026. Langkah itu menunjukkan keseriusan lembaga dalam memastikan penilaian berjalan objektif dan menyeluruh.
Peran E-Monev menjadi krusial karena keterbukaan informasi bukan hanya soal menyediakan dokumen. Ada proses, prosedur, dan kelembagaan yang harus berjalan konsisten.
- Pemantauan berkala terhadap badan publik di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
- Evaluasi atas layanan permohonan informasi dari masyarakat.
- Penilaian kepatuhan badan publik terhadap kewajiban pengumuman informasi.
- Dorongan agar keterbukaan menjangkau pemerintahan tingkat paling bawah.
Dalam konteks inilah dukungan politik terhadap Perda menjadi relevan. Tanpa payung hukum daerah yang tegas, dorongan transparansi bergantung pada komitmen masing-masing badan publik.
Sebagai pembanding, praktik keterbukaan informasi di tingkat nasional diatur melalui kerangka keterbukaan informasi publik yang menjadi rujukan badan publik. Sementara itu, Komisi Informasi Pusat juga menjalankan fungsi serupa di tingkat nasional melalui laman resminya di komisiinformasi.go.id.
Mengapa Jakarta Butuh Perda Khusus Keterbukaan Informasi
Jakarta memiliki posisi istimewa sebagai daerah dengan status khusus. Beban layanan publiknya besar, jumlah badan publiknya banyak, dan interaksi warga dengan pemerintah sangat intens. Kondisi itu membuat keterbukaan informasi menjadi kebutuhan harian, bukan sekadar formalitas.
Perda khusus dinilai memberi kepastian lebih kuat dibandingkan aturan turunan yang sifatnya teknis. Dengan regulasi tingkat daerah, kewajiban badan publik, mekanisme permohonan informasi, hingga sanksi bisa diatur lebih jelas.
Wibi menyebut regulasi tersebut penting agar pengelolaan layanan informasi publik memiliki landasan yang lebih kuat, terarah, dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Ia menilai keterbukaan juga menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Dorongan serupa datang dari lingkungan Badan Usaha Milik Daerah. BUMD Jakarta sebelumnya didorong memperkuat keterbukaan informasi publik agar pengelolaan perusahaan daerah lebih akuntabel. Artinya, tekanan untuk transparan tidak hanya menyasar dinas dan badan layanan, tetapi juga perusahaan milik pemprov.
Wacana keterbukaan juga bergema di level nasional. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, atau Rano, pernah menyebut keterbukaan informasi sebagai kunci membangun kepercayaan publik di lingkungan kementerian yang dipimpinnya.
Langkah Selanjutnya: Kolaborasi NasDem dan Komisi Informasi DKI
Setelah pernyataan dukungan, bola ada di meja legislasi. NasDem melalui jajaran partai dan Fraksi NasDem di DPRD menyatakan akan berkolaborasi dengan Komisi Informasi DKI Jakarta untuk mempercepat lahirnya Perda Keterbukaan Informasi Publik.
Kolaborasi itu mencakup dua jalur. Pertama, jalur politik melalui fraksi di DPRD yang akan mendorong pembahasan rancangan peraturan daerah. Kedua, jalur teknis melalui masukan dari Komisi Informasi sebagai lembaga yang memahami persoalan keterbukaan informasi di lapangan.
Wibi tidak menyebut tenggat waktu kapan Perda itu ditargetkan rampung. Ia juga tidak merinci materi apa saja yang akan diatur. Namun, ia menegaskan komitmen partainya untuk terus mendorong percepatan aturan tersebut.
Yang jelas, Komisi Informasi DKI Jakarta sudah lebih dulu bergerak. Penguatan kapasitas SDM untuk E-Monev 2026 menunjukkan lembaga itu menyiapkan diri mengawal evaluasi keterbukaan secara lebih serius.
Bagi warga Jakarta, hasil akhirnya akan terasa pada akses informasi sehari-hari. Mulai dari dokumen anggaran, data layanan publik, hingga keputusan yang menyangkut kepentingan banyak orang.
Analisis Redaksi
Dukungan NasDem terhadap percepatan Perda Keterbukaan Informasi Publik layak diapresiasi, tetapi publik perlu menagihnya dengan ukuran yang jelas. Pernyataan Wibi Andrino di forum Komisi Informasi DKI Jakarta masih berada di ranah komitmen. Belum ada rancangan, jadwal pembahasan, maupun substansi yang dibuka ke publik.
Ada satu hal yang menarik dari pernyataan itu. Wibi menyebut keterbukaan sebagai prasyarat Gerakan Perubahan. Logikanya sederhana: partai yang menuntut transparansi dari pemerintah seharusnya juga membuka dirinya sendiri. Organisasi politik, termasuk partai, adalah badan yang mengelola uang publik melalui dana bantuan partai dan pengawasan legislasi. Menakar konsistensi akan lebih adil jika keterbukaan itu diterapkan dua arah.
Jakarta sudah punya banyak instrumen pemantauan seperti E-Monev. Masalahnya sering bukan pada ketersediaan alat, melainkan pada kemauan badan publik membuka data yang tidak menyenangkan. Perda yang cepat lahir tanpa isi yang tajam hanya akan menambah daftar aturan yang manis di atas kertas. Karena itu, ujian sesungguhnya bukan pada pidato dukungan, melainkan pada isi pasal dan kecepatan pembahasan di DPRD DKI Jakarta.
Sumber: komisiinformasi.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0