Lahan Kampus Unhas Diduga Diserobot, Properti Dirusak Pakai Ekskavator
Lahan milik Universitas Hasanuddin (Unhas) di Kampus Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan, diduga diserobot pihak yang mengklaim memiliki sertifikat tanah terbit 2007. Pada Jumat (20/11/2026), pihak tersebut diduga merusak sejumlah properti kampus menggunakan alat berat jenis ekskavator.
Aktivitas penyerobotan disebut sudah berlangsung sejak pekan sebelumnya. Pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan melakukan pembangunan, memasang pagar beton, hingga menata area tersebut.
Unhas melalui Pusat Layanan Hukum (PLH) sudah melaporkan dugaan penyerobotan ke Polrestabes Makassar. Ketika upaya dialog tidak berjalan, situasi memanas pada Jumat sore.
Kronologi Penyerobotan Lahan Kampus Unhas Tamalanrea
Menurut keterangan Humas Unhas Ishaq Rahman, aktivitas pihak luar di lokasi mulai terlihat pekan lalu. Mereka membangun, memasang pagar beton, dan menata area yang masuk kawasan kampus.
Unhas tidak tinggal diam. Tim dari Pusat Layanan Hukum membuka komunikasi dengan pihak yang mengklaim sebagai pemilik sah lahan. Namun, ajakan berdialog itu disebut tidak digubris.
"Pihak tersebut tidak bersedia berdialog dan memilih melanjutkan aktivitas pembangunan," kata Ishaq, mengutip laporan SulawesiPos.com.
Laporan pertama pun masuk ke Polrestabes Makassar. Dugaan penyerobotan tanah milik negara resmi dilaporkan lewat jalur hukum.
Pada Jumat (20/11/2026), situasi berkembang. Pihak yang mengklaim lahan diduga membongkar tanah dan merusak tumpukan ban bekas yang sebelumnya disiapkan untuk mendukung pembangunan Lapangan Tembak Unhas.
Ekskavator dikerahkan ke lokasi. Perusakan itu terjadi di area yang sama dengan objek sengketa, bukan di tempat lain.
Pernyataan Unhas dan Dua Laporan ke Kepolisian
Unhas menyesalkan tindakan sepihak tersebut. Menurut Ishaq, klaim kepemilikan seharusnya dibuktikan lewat pengadilan, bukan dengan alat berat.
"Kami menyayangkan tindakan sepihak pihak yang mengklaim lahan tersebut. Seharusnya mereka menggunakan jalur hukum untuk membuktikan klaimnya, bukan menggunakan cara-cara yang tidak etis," ujarnya.
Atas peristiwa perusakan, Unhas kembali mengambil langkah hukum. Laporan kedua disampaikan ke Polda Sulawesi Selatan pada hari yang sama.
"Dengan adanya aktivitas perusakan properti milik Unhas yang mereka lakukan, maka hari ini juga Unhas menyampaikan laporan dugaan perusakan ke Polda Sulsel," kata Ishaq.
Dengan begitu, kini ada dua laporan kepolisian yang berjalan paralel:
- Laporan dugaan penyerobotan tanah milik negara ke Polrestabes Makassar melalui Pusat Layanan Hukum Unhas.
- Laporan dugaan perusakan properti milik Unhas ke Polda Sulawesi Selatan.
Unhas meminta aparat penegak hukum bergerak cepat. Pemeriksaan diminta dilakukan secara objektif terhadap semua pihak dan semua dokumen yang berkaitan.
"Kami berharap aparat penegak hukum dapat segera menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan serta melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap seluruh pihak dan dokumen yang berkaitan," kata Ishaq.
Klaim Sertifikat 2007 dan Status Tanah Negara Kampus
Pihak yang beraktivitas di lokasi mengklaim memiliki sertifikat tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Makassar pada 2007. Klaim itulah yang kini menjadi inti sengketa.
Unhas menilai klaim tersebut perlu diuji. Pertimbangannya adalah riwayat penguasaan dan status hukum tanah kampus yang sudah lama berdiri.
Kawasan Kampus Unhas Tamalanrea tercatat sebagai tanah negara yang digunakan sebagai lokasi kampus. Kawasan itu diresmikan Presiden Soeharto pada 17 September 1981.
Artinya, ada jarak puluhan tahun antara peresmian kawasan kampus dan penerbitan sertifikat yang diklaim pihak luar. Selisih waktu ini yang dinilai Unhas perlu diklarifikasi melalui pemeriksaan dokumen pertanahan oleh instansi berwenang.
Dalam sengketa tanah, sertifikat memang bukti kuat, tetapi bukan satu-satunya. Riwayat penguasaan, asal-usul bidang tanah, dan status awal lahan tetap diperiksa. Proses itu yang diminta Unhas dijalankan.
Pembahasan soal tumpang tindih sertifikat di kawasan perkotaan Makassar bukan hal baru. Salah satu contoh yang pernah mencuat adalah polemik sertifikat lahan di Tanjung Bunga, seperti dilaporkan SulawesiPos.com pada 19 November 2026.
Lapangan Tembak Unhas-Brimob dan Dampak Perusakan
Lahan yang diklaim pihak eksternal itu sedang disiapkan Unhas untuk pembangunan Lapangan Tembak. Fasilitas ini bagian dari kerja sama Unhas dengan Satuan Brigade Mobil (Brimob) Polda Sulawesi Selatan.
Kerja sama ditandatangani pada 26 Februari 2026 oleh Rektor Unhas dan Komandan Satuan Brimob Polda Sulsel. Artinya, proyek ini sudah berjalan sebelum konflik lahan mencuat.
Tumpukan ban bekas yang dirusak ekskavator adalah material pendukung pembangunan lapangan tersebut. Kerusakan itu langsung menyentuh progres fasilitas yang tengah dikerjakan.
Dampaknya tidak berhenti di material. Unhas menilai tindakan sepihak berpotensi mengganggu aktivitas pendidikan, keamanan, serta pelaksanaan pembangunan fasilitas kampus.
Karena itu, Unhas mengimbau persoalan klaim kepemilikan lahan diselesaikan lewat mekanisme hukum yang berlaku. Kampus memilih jalur formal ketimbang membalas dengan cara serupa.
Yang perlu dicermati, lokasi sengketa berada di kawasan kampus yang aktif digunakan. Kegiatan belajar, keamanan lingkungan, dan proyek fasilitas menjadi taruhannya bila konflik berlarut.
Langkah Selanjutnya: Menunggu Penyidikan Dua Laporan
Setelah dua laporan masuk, bola ada di tangan kepolisian. Polrestabes Makassar memegang laporan dugaan penyerobotan tanah negara, sementara Polda Sulsel menangani dugaan perusakan properti.
Penyidik perlu memeriksa dokumen pertanahan, termasuk sertifikat 2007 yang diklaim pihak luar. Pemeriksaan juga mesti menyasar riwayat penguasaan lahan sejak kawasan diresmikan pada 1981.
Unhas menegaskan akan menempuh jalur hukum. Kampus juga meminta aparat memeriksa seluruh pihak dan dokumen secara objektif, tanpa memihak.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak yang mengklaim lahan maupun dari kepolisian soal tindak lanjut kedua laporan. Perkembangan penyidikan akan menentukan apakah sengketa ini selesai di meja hukum atau kembali memanas di lapangan.
Analisis Redaksi
Kasus ini bukan sekadar sengketa batas tanah. Ada institusi pendidikan negara yang berdiri sejak 1981, lalu muncul klaim sertifikat 2007 di atasnya. Selisih 26 tahun itu terlalu besar untuk diabaikan. Jika sertifikat tersebut sah, publik berhak tahu bagaimana bidang tanah negara bisa diterbitkan haknya. Jika tidak sah, pihak yang mengklaim harus mempertanggungjawabkan pembangunan pagar beton hingga pengerahan ekskavator.
Yang paling mengganggu adalah caranya. Menggunakan alat berat untuk "membuktikan" klaim, apalagi setelah menolak dialog, adalah logika kekuatan, bukan logika hukum. Unhas sudah menempuh jalur yang benar: melapor ke Polrestabes Makassar, lalu ke Polda Sulsel. Jika pihak pengklaim merasa punya dokumen kuat, pengadilan adalah tempatnya, bukan lokasi kampus pada Jumat sore.
Perhatian kini tertuju pada kepolisian. Dua laporan yang berjalan paralel harus ditangani serius dan transparan. Pemeriksaan dokumen pertanahan tidak boleh berhenti pada formalitas sertifikat. Riwayat penguasaan, asal-usul bidang tanah, dan status awal kawasan wajib dibuka. Tanpa itu, preseden buruk akan lahir: siapa pun bisa mengklaim tanah negara dengan selembar sertifikat dan satu unit ekskavator.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0