Prabowo Siapkan Dua Kandidat Cawapres, Akan Serahkan Nama ke MPR

Nov 20, 2026 - 19:50
 0  1
Prabowo Siapkan Dua Kandidat Cawapres, Akan Serahkan Nama ke MPR

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan kembali mengundang para ketua umum partai politik untuk membahas pengisian jabatan wakil presiden, sebelum mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR RI. Rencana itu muncul menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari posisi orang nomor dua di Indonesia.

Ad
Ad

Kabar tersebut disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11). Menurut dia, pertemuan itu akan menjadi forum dialog sebelum Prabowo membawa dua nama cawapres ke forum MPR.

Hinca Pandjaitan Sebut Prabowo Akan Panggil Lagi Ketum Parpol

Hinca mengaku mendengar langsung rencana Presiden untuk mengumpulkan kembali para pimpinan partai politik. Pertemuan serupa sebelumnya digelar di Istana Bogor pada Jumat (13/11), tetapi dinilai belum membahas persoalan wapres secara menyeluruh.

"Saya mendengar beliau kembali akan memanggil lagi ketum-ketum partai untuk mengajak berdialog. Saya kira proses yang sangat bagus itu," kata Hinca di Senayan, Jakarta, Jumat (20/11).

Menurut Hinca, dialog lanjutan diperlukan agar Presiden dan para ketua umum partai punya ruang lebih luas untuk bertukar pandangan. Pengisian jabatan wakil presiden, katanya, bukan kepentingan satu atau dua kelompok politik, melainkan kepentingan bersama dalam kehidupan bernegara.

Karena itu, masukan dari seluruh pimpinan partai politik dinilai penting sebelum Presiden menentukan langkah berikutnya. Hinca menegaskan bahwa forum itu bukan sekadar formalitas, tetapi wadah bagi partai untuk menyampaikan pandangan masing-masing.

"Berdialog, karena ini urusan tentang kita semua, urusan tentang kita bernegara. Saya kira nanti ketua-ketua umum mungkin akan dimintai pandangan, dikasih masukan, dan mungkin juga Presiden bisa menyampaikan apa yang dia inginkan," tegas Hinca.

Waktu Prabowo ke MPR Semakin Terbatas

Hinca mengakui waktu yang dimiliki Presiden untuk mengajukan dua kandidat cawapres kepada MPR semakin sempit. Ia belum memperoleh informasi pasti soal waktu dan lokasi pertemuan lanjutan tersebut.

Perkiraan Hinca, agenda itu bisa berlangsung pada Jumat malam atau Sabtu (21/11), bergantung pada jadwal kepulangan Prabowo dari kunjungan luar negeri. Presiden sebelumnya berada di Manila, Filipina, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN pada 15 November 2026.

Kabar rencana pertemuan ini menjadi sinyal bahwa proses pengisian jabatan wapres memasuki tahap penentuan. Sejauh ini belum ada nama resmi yang diumumkan, baik dari Istana maupun dari partai-partai koalisi.

Yang beredar di publik baru sejumlah nama yang disebut layak dipertimbangkan. Salah satunya Sufmi Dasco Ahmad, yang dinilai layak menjadi cawapres Prabowo oleh kelompok masyarakat sipil PENA karena pengalaman politik, kemampuan komunikasi, dan kapasitasnya sebagai problem solver.

Dari sisi partai, PKB juga berharap Prabowo mempertimbangkan Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sebagai cawapres. Harapan itu disampaikan pada Jumat (13/11), bertepatan dengan pertemuan di Istana Bogor.

Mundurnya Gibran dan Peta Politik Pengisian Wapres

Pengisian jabatan wapres menjadi isu hangat setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Mundurnya Gibran membuat posisi wakil presiden kosong dan menuntut proses politik sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pengisian jabatan wapres yang lowong melibatkan Presiden dan MPR. Presiden mengajukan calon, lalu MPR memprosesnya melalui mekanisme yang diatur konstitusi dan peraturan tata tertib lembaga tersebut.

Karena itu, dua nama yang disiapkan Prabowo bukan sekadar daftar internal. Nama-nama itu akan menjadi bahan pembahasan resmi di forum MPR, setelah melalui dialog dengan para ketua umum partai politik pendukung pemerintah.

Proses dialog dengan ketum parpol punya bobot politik tersendiri. Partai-partai koalisi ingin memastikan calon yang diajukan mewakili keseimbangan kekuatan politik dan tidak menimbulkan gejolak di tengah pemerintahan yang sedang berjalan.

Di sisi lain, publik menunggu transparansi soal kriteria yang dipakai Presiden. Sejumlah pengamat menyoroti pentingnya rekam jejak, kapasitas pemerintahan, dan legitimasi politik calon, bukan hanya perhitungan kursi partai.

Mahfud MD Ingatkan Risiko Politik Pelantikan 9 Desember

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD ikut menyoroti proses ini. Pada Jumat (20/11), ia mengingatkan Presiden Prabowo agar memperhatikan ketentuan hukum dalam proses pengajuan cawapres.

Peringatan Mahfud muncul di tengah wacana pelantikan wapres yang tetap digelar pada 9 Desember. Menurutnya, ada risiko politik jika jadwal pelantikan dipaksakan tanpa mengikuti prosedur hukum yang benar.

Peringatan itu menambah tekanan pada pemerintah. Di satu sisi, kekosongan jabatan wapres perlu segera diisi agar roda pemerintahan berjalan penuh. Di sisi lain, proses pengisian harus tetap sah secara konstitusi agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Hinca sendiri tidak merinci apakah dua nama cawapres sudah final atau masih akan dibahas dalam pertemuan mendatang. Ia hanya menegaskan bahwa dialog dengan para ketua umum partai politik menjadi jalan yang ditempuh Presiden sebelum melangkah ke MPR.

Sejumlah agenda masih menunggu kepastian, mulai dari waktu pertemuan, nama kandidat, hingga jadwal penyerahan ke MPR. Yang jelas, menurut Hinca, prosesnya sedang berjalan dan melibatkan seluruh pimpinan partai politik.

Analisis Redaksi

Langkah Prabowo mengumpulkan kembali para ketua umum partai politik sebelum menyerahkan dua nama cawapres ke MPR bisa dibaca sebagai upaya membangun legitimasi politik, bukan sekadar konsultasi. Dengan melibatkan seluruh pimpinan partai, Presiden memindahkan beban pembahasan dari meja Istana ke forum bersama. Cara ini memang memperlambat keputusan, tetapi mengurangi risiko salah pilih yang bisa berdampak panjang pada stabilitas pemerintahan.

Namun, ada hal yang perlu diawasi. Pernyataan Hinca Pandjaitan bahwa waktu Presiden semakin terbatas menunjukkan bahwa proses dialog ini berjalan di bawah tekanan jadwal. Ketika tenggat menjadi penentu, kualitas pertimbangan sering tersingkir oleh kebutuhan untuk segera menyelesaikan urusan. Peringatan Mahfud MD soal risiko hukum pelantikan 9 Desember adalah pengingat bahwa kecepatan tidak boleh mengalahkan prosedur.

Publik juga berhak tahu kriteria yang dipakai. Selama ini yang muncul ke permukaan baru nama-nama yang diusulkan partai, seperti Sufmi Dasco Ahmad dan Muhaimin Iskandar. Transparansi soal rekam jejak, kapasitas, dan alasan pemilihan dua nama itu akan menentukan apakah proses ini diterima sebagai keputusan politik yang wajar atau dibaca sebagai pembagian kekuasaan semata. Dua nama yang diserahkan ke MPR nanti bukan hanya soal siapa mengisi kursi wapres, tetapi soal bagaimana Presiden menempatkan akuntabilitas publik dalam setiap langkahnya.

Sumber: batampos.jawapos.com, mpr.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad