Hanya 54 Persen Warga DKI Punya Rumah, Sisanya Ngontrak dan Numpang

Nov 20, 2026 - 18:50
 0  1
Hanya 54 Persen Warga DKI Punya Rumah, Sisanya Ngontrak dan Numpang

Angka kepemilikan rumah di DKI Jakarta hanya 54,87 persen. Artinya, hampir separuh warga ibu kota belum tinggal di rumah milik sendiri dan masih mengontrak, menumpang, atau menempati rumah dinas.

Ad
Ad

Angka itu berasal dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Oktober 2026, seperti dikutip dari laporan Kompas.com. Dengan kata lain, lebih dari empat dari sepuluh rumah tangga di Jakarta berstatus bukan pemilik tempat tinggal yang mereka huni.

Susenas sendiri merupakan survei rutin BPS yang mengumpulkan data sosial-ekonomi rumah tangga, termasuk status penguasaan bangunan tempat tinggal. Dari instrumen inilah gambaran tentang siapa yang benar-benar memiliki rumah di Jakarta bisa dibaca.

Status Hunian Warga Jakarta dalam Angka Susenas

Angka 54,87 persen menempatkan DKI Jakarta sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kepemilikan rumah terendah di Indonesia. Padahal, Jakarta adalah pusat ekonomi nasional dengan konsentrasi lapangan kerja, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan paling padat di Tanah Air.

Selisih sekitar 45 persen menggambarkan kelompok warga yang hidup tanpa hak milik atas tempat tinggalnya. Mereka terbagi ke beberapa kategori: rumah tangga yang menyewa atau mengontrak, rumah tangga yang menumpang di rumah keluarga, serta mereka yang menempati rumah dinas atau rumah jabatan.

Ketiga kategori itu punya persoalan berbeda. Penyewa menghadapi risiko kenaikan harga sewa setiap tahun. Penumpang bergantung pada belas kasih kerabat. Penghuni rumah dinas terikat pada masa jabatan atau kontrak kerja yang bisa berakhir kapan saja.

Yang perlu dicatat, Susenas mengukur status penguasaan bangunan, bukan kualitas bangunan atau kelayakan hunian. Sebuah rumah tangga bisa tercatat "milik sendiri" meski bangunannya tidak layak, dan sebaliknya ada keluarga yang tinggal di unit layak tetapi berstatus sewa.

Mengapa Warga Jakarta Sulit Punya Rumah

Persoalan utama ada pada harga. Harga properti di Jakarta, terutama di kawasan dengan akses transportasi publik yang baik, tumbuh jauh lebih cepat daripada kemampuan menabung sebagian besar pekerja. Jarak antara harga rumah dan pendapatan rumah tangga melebar dari tahun ke tahun.

Keterbatasan lahan memperparah keadaan. Jakarta adalah provinsi dengan luas wilayah kecil namun harus menampung aktivitas ekonomi berskala nasional. Konversi lahan untuk perumahan bersaing dengan kebutuhan perkantoran, pusat perbelanjaan, dan infrastruktur.

Akibatnya, pasokan rumah baru yang terjangkau bergeser ke wilayah penyangga: Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Banyak pekerja Jakarta akhirnya memilih tinggal di luar batas provinsi dan menanggung perjalanan harian yang panjang.

Faktor lain adalah pola kerja dan mobilitas penduduk. Sebagian warga Jakarta adalah pendatang yang tidak berniat menetap permanen, sehingga lebih rasional mengontrak daripada membeli. Kelompok ini secara statistik menambah porsi rumah tangga nonpemilik.

  • Harga properti di Jakarta tumbuh lebih cepat dari pendapatan rumah tangga.
  • Lahan terbatas karena bersaing dengan kebutuhan komersial dan infrastruktur.
  • Pergeseran pasokan rumah terjangkau ke kota penyangga.
  • Mobilitas penduduk tinggi, banyak pendatang memilih mengontrak.
  • Keterjangkauan kredit menjadi hambatan bagi pekerja berpenghasilan menengah ke bawah.

Dampak Terbatasnya Kepemilikan Rumah di Ibu Kota

Ketika hampir separuh rumah tangga tidak memiliki rumah, efeknya merembet ke banyak sisi. Kepastian tempat tinggal menjadi rapuh. Anak-anak berpindah sekolah ketika kontrakan tidak diperpanjang. Usaha kecil kehilangan pelanggan tetap karena warganya terus berpindah.

Bagi pemerintah, status nonpemilik menyulitkan penataan kota. Warga yang tidak punya ikatan kepemilikan cenderung kurang terlibat dalam pemeliharaan lingkungan. Di sisi lain, penggusuran dan relokasi menjadi lebih sering terjadi karena penghuni tidak memiliki hak atas lahan.

Dari sisi keuangan, rumah tangga penyewa tidak punya aset yang bisa diagunkan. Ini membatasi akses mereka ke kredit dan memperkecil peluang menaikkan taraf hidup. Ketimpangan aset antara pemilik dan penyewa melebar seiring waktu.

Beban fiskal juga muncul. Program perumahan rakyat, subsidi sewa, hingga rumah susun memerlukan anggaran besar. Tanpa perbaikan struktural, anggaran itu menjadi tambalan tahunan, bukan solusi.

Program Perumahan dan Skema KPR yang Sudah Berjalan

Pemerintah sebenarnya memiliki sejumlah instrumen untuk mendorong kepemilikan rumah. Ada program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta skema bantuan uang muka yang dikelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama BP Tapera.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga membangun rumah susun sederhana sewa dan milik, terutama di kawasan padat seperti Penjaringan, Cakung, dan Pasar Minggu. Program itu menyasar warga yang terdampak penataan kawasan.

Namun, data Susenas menunjukkan hasilnya belum mengubah struktur secara signifikan. Jumlah unit yang dibangun belum sebanding dengan pertumbuhan kebutuhan rumah tangga baru setiap tahun.

Skema kredit juga masih menghadapi kendala klasik: status penghasilan tidak tetap. Pekerja informal, pedagang, dan pekerja lepas sulit lolos verifikasi bank meski mampu mencicil. Lembaga penjaminan dan skema pembiayaan alternatif belum menjangkau kelompok ini secara luas.

Untuk konteks yang lebih luas, pembahasan mengenai kebijakan perumahan nasional bisa dipantau melalui pemberitaan di situs resmi BPS yang secara berkala merilis data Susenas dan indikator perumahan.

Langkah Berikutnya dan Indikator yang Perlu Dipantau

Angka 54,87 persen bukan akhir cerita. Data Susenas dirilis berkala, sehingga publik bisa memantau apakah proporsi pemilik rumah naik atau justru turun dalam beberapa tahun ke depan.

Yang perlu diawasi pertama adalah komposisi sisanya. Jika porsi terbesar jatuh pada kategori menumpang, artinya tekanan ekonomi keluarga makin berat. Jika porsi terbesar pada sewa, persoalannya bergeser ke kepastian harga dan perlindungan penyewa.

Kedua, sebaran spasial. Kepemilikan rumah di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat cenderung lebih rendah dibanding wilayah pinggiran. Pemetaan per kecamatan akan menunjukkan di mana intervensi paling mendesak.

Ketiga, kualitas hunian, bukan hanya status. Rumah milik yang tidak layak huni sama saja dengan persoalan baru. Karena itu, indikator kelayakan dan akses air bersih perlu dibaca berdampingan dengan angka kepemilikan.

BPS menyediakan data mentah Susenas bagi siapa pun yang ingin menelaah lebih dalam, termasuk rincian menurut provinsi dan karakteristik rumah tangga.

Analisis Redaksi

Angka 54,87 persen sebaiknya tidak dibaca sebagai kegagalan tunggal pemerintah provinsi. Jakarta menanggung beban yang jarang dialami daerah lain: ia harus melayani kebutuhan hunian warganya sekaligus menampung pekerja dari seluruh Indonesia yang datang setiap hari. Ketika lahan terbatas dan harga ditentukan pasar terbuka, kebijakan perumahan selalu berhadapan dengan aritmetika yang kejam.

Namun, itu bukan alasan untuk berhenti pada penjelasan struktural. Selama bertahun-tahun, kebijakan perumahan di Jakarta lebih banyak berbentuk proyek daripada sistem. Rumah susun dibangun, tetapi pemeliharaan dan kesinambungan kepemilikan sering terabaikan. Kredit bersubsidi digulirkan, tetapi syarat administrasinya tetap menyaring keluar pekerja informal yang justru paling membutuhkan.

Ada satu hal yang jarang dibahas: perlindungan terhadap penyewa. Jika hampir separuh warga memang akan tetap mengontrak, negara wajib memastikan sewa yang wajar, kontrak yang jelas, dan kepastian durasi tinggal. Fokus pada kepemilikan semata akan mengabaikan kenyataan bahwa puluhan tahun ke depan, sebagian besar warga Jakarta akan tetap menjadi penyewa. Mengakui fakta itu bukan pesimisme, melainkan dasar kebijakan yang jujur.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad