UU Perampasan Aset Disahkan, Supratman: Untuk Minimalkan Korupsi hingga Judi Online
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan Undang-Undang Perampasan Aset yang baru disahkan bersama DPR bertujuan meminimalkan tindak pidana korupsi, terorisme, hingga judi online. Ia menempatkan aturan ini sebagai instrumen baru untuk merampas hasil kejahatan, bukan sekadar menghukum pelakunya.
Pernyataan itu disampaikan Supratman seusai pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR, seperti dikutip dari laporan Kompas.com, Jumat (20/11/2026). Menurutnya, keberadaan UU ini melengkapi upaya pemerintah memberantas kejahatan yang selama ini dinilai menguntungkan pelaku secara finansial.
Alasan Supratman Menyebut Judi Online Masuk Sasaran UU
Supratman menempatkan judi online sebagai salah satu sasaran utama bersama korupsi dan terorisme. Ketiga jenis kejahatan itu dinilai memiliki pola serupa: menghasilkan aliran uang besar yang selama ini sulit disentuh hukum pidana biasa.
Dalam kasus korupsi, pelaku umumnya menikmati hasil kejahatan setelah menjalani hukuman. Lewat perampasan aset, negara mendapat jalan untuk mengejar kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, termasuk yang sudah dipindahkan ke pihak lain.
Untuk terorisme, perampasan aset menyasar pendanaan jaringan. Sementara pada judi online, aturan ini diharapkan membidik aliran dana operator, termasuk aset yang disembunyikan lewat rekening atau nama pihak lain.
"UU Perampasan Aset ini untuk meminimalisasi korupsi, terorisme, hingga judol," kata Supratman, mengutip laporan Kompas.com.
Kronologi Pengesahan UU Perampasan Aset
UU Perampasan Aset lahir setelah bertahun-tahun menjadi wacana di ruang legislasi. Rancangan undang-undang ini sempat beberapa kali masuk daftar prioritas tanpa kunjung dibahas tuntas di DPR.
Pada 20 November 2026, RUU itu akhirnya disahkan dalam rapat paripurna. Pengesahan dilakukan bersama pemerintah, dengan Kementerian Hukum sebagai salah satu kementerian yang menangani substansi aturan.
Pengesahan ini menandai berakhirnya masa penantian panjang. Sebelumnya, Indonesia hanya mengandalkan sejumlah pasal dalam KUHP dan undang-undang pemberantasan korupsi untuk merampas aset, tanpa mekanisme khusus yang berdiri sendiri.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan akademisi sudah lama mendorong aturan ini. Mereka menilai perampasan aset menjadi kunci agar pelaku kejahatan ekonomi tidak menikmati hasil perbuatannya setelah bebas dari penjara.
Pihak yang Terlibat dan Posisi Masing-Masing
Pengesahan UU ini melibatkan dua pihak utama: pemerintah dan DPR. Supratman mewakili pemerintah dalam menyampaikan pandangan akhir, sementara DPR mengesahkan rancangan tersebut dalam paripurna.
Kementerian Hukum berada di garis depan penyusunan substansi. Pernyataan Supratman menjadi penanda resmi bahwa aturan ini diposisikan sebagai alat pemberantasan kejahatan, bukan sekadar penataan administrasi.
Di sisi lain, aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian akan menjadi pengguna utama aturan ini. Mereka yang nantinya mengajukan permohonan perampasan ke pengadilan atas aset yang diduga berasal dari tindak pidana.
Pemerintah menempatkan UU ini sebagai bagian dari agenda pemberantasan korupsi yang lebih luas. Supratman tidak merinci pasal-pasal spesifik dalam pernyataannya, tetapi menegaskan arah kebijakan yang ingin dicapai.
Latar Belakang: Mengapa Indonesia Butuh UU Perampasan Aset
Selama ini, penindakan terhadap pelaku kejahatan ekonomi berhenti pada penghukuman orang. Aset yang diduga hasil kejahatan kerap lolos karena proses pembuktiannya rumit dan tersebar di banyak aturan.
Mekanisme perampasan aset yang berdiri sendiri memberi dasar hukum lebih tegas bagi negara. Aparat bisa mengejar kekayaan yang tidak wajar, termasuk yang sudah dialihkan ke keluarga atau pihak ketiga.
Praktik serupa sudah diterapkan di sejumlah negara. Mereka memakai jalur perdata atau pidana untuk merampas hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pemilik aset.
Kebutuhan itu makin mendesak karena judi online bergerak cepat dan melibatkan aliran dana lintas negara. Tanpa kewenangan merampas, penindakan hanya menyentuh operator kecil, sementara pemilik modal besar tetap aman.
Dampak yang Diharapkan dan Langkah Selanjutnya
Dengan disahkannya UU ini, pemerintah diharapkan segera menyiapkan aturan turunan. Peraturan pelaksana menjadi kunci karena menentukan bagaimana permohonan perampasan diajukan, dibuktikan, dan diputus pengadilan.
Lembaga penegak hukum juga perlu menyesuaikan prosedur internal. Penyidik dan jaksa mesti memiliki kapasitas melacak aset, termasuk bekerja sama dengan otoritas keuangan dan penyedia jasa keuangan.
Bagi pelaku judi online, aturan ini memberi sinyal bahwa keuntungan finansial tidak lagi menjadi zona aman. Aset yang diduga berasal dari aktivitas terlarang bisa dirampas negara lewat mekanisme yang kini punya payung hukum.
Supratman menegaskan arah kebijakan itu secara ringkas. "UU Perampasan Aset ini untuk meminimalisasi korupsi, terorisme, hingga judol," ujarnya, dikutip dari situs resmi DPR RI.
Analisis Redaksi
Pengesahan UU Perampasan Aset adalah langkah yang sudah lama tertunda. Selama bertahun-tahun, penegakan hukum di Indonesia menghadapi masalah klasik: pelaku dipenjara, tetapi kekayaan hasil kejahatan tetap utuh dan bisa dinikmati setelah bebas. UU ini menjanjikan perubahan pada titik itu.
Namun janji itu baru berarti jika aturan turunannya cepat dan tegas. Tanpa prosedur yang jelas, kewenangan merampas aset bisa berhenti sebagai bunyi pasal. Pengalaman sejumlah undang-undang menunjukkan, implementasi sering menjadi titik lemah, bukan substansinya.
Pemerintah juga perlu menjaga agar UU ini tidak dipakai secara sewenang-wenang. Perampasan aset menyentuh hak milik, sehingga mekanisme pembuktian dan kesempatan membela diri harus benar-benar dihormati. Keseimbangan antara ketegasan dan keadilan akan menentukan apakah publik menerima aturan ini sebagai alat pemberantasan kejahatan atau justru sumber masalah baru.
Sumber: dpr.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0