UU SJSN dan Sosialisme Islam: Pakar Soroti 51 Juta Peserta Jaminan Kesehatan Tak Aktif

Nov 20, 2026 - 19:40
 0  1
UU SJSN dan Sosialisme Islam: Pakar Soroti 51 Juta Peserta Jaminan Kesehatan Tak Aktif

Diskusi publik PKB bertema sosialisme Islam menyorot penerapan UU SJSN. Anggota DJSN Mickael Bobby Hoelman mengungkap sekitar 51 juta peserta jaminan kesehatan tidak aktif dan tak bisa memakai hak berobatnya.

Ad
Ad

Acara bertajuk Majelis Ilmu Sosialisme Islam dengan tema "Dari Jaminan Kesehatan Menuju Hak Kesehatan Universal" itu digelar di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (20/11/2026). Kegiatan yang digawangi DPN Garda Bangsa ini menghadirkan empat narasumber sekaligus.

Mereka adalah KH. Abdul Mun'im DZ (Pakar Pemikiran Islam), Mickael Bobby Hoelman (Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional/DJSN), Timboel Siregar (Tokoh Serikat Buruh dan Ahli Jaminan Sosial), serta Zainul Munasichin (Anggota Komisi IX DPR RI FPKB).

Inti paparan mereka cukup jelas: jaminan sosial bukan sekadar urusan teknis administrasi, melainkan soal solidaritas. Dan di titik itu, UU SJSN dinilai berkelindan dengan gagasan sosialisme Islam.

Mickael Bobby Hoelman: UU SJSN Sejalan dengan Sosialisme Islam

Dalam paparannya, Mickael menilai jaminan sosial, khususnya perlindungan kesehatan, belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Ia mendorong pemerintah meningkatkan jaminan sosial bagi warga, terutama kelompok miskin.

"Sosialisme Islam mengajarkan hak kesehatan sebagai hak bersama (Universal). Dalam UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) sejalan dengan pemikiran dalam sosialisme islam. Salah satunya solidaritas sosial dan negara menjamin hak kesehatan warga miskin melalui PBI (Penerima Bantuan Iuran)," kata Mickael seperti dikutip dari laporan Fraksipkb.com.

Namun ada catatan keras di balik klaim itu. Menurut data DJSN, sekitar 51 juta peserta saat ini berstatus tidak aktif. Artinya, mereka tidak bisa berobat dengan jaminan sosial dan harus diaktifkan kembali lebih dulu.

Angka itu bukan soal kecil. Ia menunjukkan bahwa kepesertaan di atas kertas tidak otomatis berarti akses nyata di ruang perawatan. Status tidak aktif bisa muncul karena iuran menunggak, data kepesertaan bermasalah, atau peserta berpindah status.

Mickael pun mendorong persoalan pemerataan jaminan sosial diselesaikan lebih cepat. Negara, katanya, harus hadir membantu pekerja non formal mendapatkan jaminan sosial kesehatan.

Ia mengusulkan pembentukan Lembaga Pengelola Dana Kesehatan (LPDK) untuk membantu warga miskin yang kesulitan mengakses hak kesehatannya. Usulan itu, menurut Mickael, mencontoh dua negara yang sudah menerapkannya, yakni Singapura dan Arab Saudi.

Timboel Siregar Kutip Pemikiran Tjokroaminoto soal Pemerataan

Senada dengan Mickael, Timboel Siregar menilai praktik UU SJSN sudah relevan dengan sosialisme Islam. Ia merujuk pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto soal pemerataan, termasuk di sektor fasilitas kesehatan.

"Menurut pemikiran sosialisme islam H.O.S. Tjokroaminoto, pemerataan kesehatan masih banyak yang harus diperbaiki," kata Timboel.

Ia menegaskan prinsip gotong royong harus jadi fondasi jaminan sosial. Bagi Timboel, masyarakat mampu wajib disiplin membayar iuran agar warga miskin terbantu.

Menariknya, ia menyampaikan sikap yang tidak sepenuhnya sejalan dengan skema bantuan negara. "Saya kurang setuju jaminan sosial warga miskin dibantu negara. Tapi, prinsip gotong royong warga yang mampu harus disiplin bayar iuran untuk membantu warga miskin. Seharusnya begitu," ujarnya.

Meski begitu, Timboel tetap mendorong masyarakat miskin desil 1-5 ditanggung APBN. Posisi ini menempatkan gotong royong sebagai mekanisme utama, sementara negara mengambil peran pada lapisan paling bawah.

Kombinasi dua pandangan itu memperlihatkan satu hal: perdebatan soal jaminan kesehatan tidak berhenti pada besaran iuran, tetapi menyentuh soal siapa yang menanggung dan sejauh mana negara hadir.

Latar Belakang: Sosialisme Islam dan Akar Gagasan Tjokroaminoto

Gagasan sosialisme Islam yang dibahas dalam forum ini bukan barang baru dalam sejarah pemikiran Indonesia. H.O.S. Tjokroaminoto, tokoh Sarekat Islam, dikenal menulis soal relasi antara Islam, kapitalisme, dan keadilan sosial.

Dalam kerangka itu, pemerataan akses layanan dasar dipandang sebagai bagian dari kewajiban moral bersama, bukan sekadar program pemerintah. Negara hadir sebagai pelaksana, sementara masyarakat menopang lewat solidaritas.

UU SJSN sendiri dibangun di atas prinsip yang mirip: kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, akuntabilitas, portabilitas, dan kepesertaan bersifat wajib. Prinsip-prinsip itu yang coba ditemukan kembali oleh para pembicara dalam tradisi pemikiran Islam Nusantara.

Yang membuat diskusi ini relevan bukan hanya urusan ideologis, tetapi karena ia menyinggung persoalan teknis yang belum tuntas. Data 51 juta peserta tidak aktif adalah cermin bahwa jarak antara cita-cita universal dan praktik di lapangan masih lebar.

PKB lewat DPN Garda Bangsa memilih forum ini sebagai ruang membedah kebijakan publik dari sisi nilai. Pendekatannya bukan pendekatan teknokratis semata, melainkan mencoba menghubungkan kebijakan jaminan sosial dengan basis konstituen tradisional partai.

Dampak: Pekerja Non Formal dan Warga Miskin Paling Rentan

Jika 51 juta peserta tidak aktif, kelompok yang paling terpukul adalah pekerja non formal dan warga miskin. Mereka adalah lapisan yang paling jarang memiliki tabungan darurat ketika sakit.

Sejumlah persoalan yang mengemuka dari diskusi itu bisa dipetakan begini:

  • Status kepesertaan tidak aktif membuat hak berobat tertahan meski kartu masih dipegang.
  • Pekerja non formal belum seluruhnya tercakup jaminan sosial kesehatan.
  • Warga miskin masih bergantung pada skema PBI yang cakupannya perlu diperluas.
  • Belum ada lembaga khusus yang menjembatani kesulitan akses dana kesehatan warga miskin.
  • Kesadaran membayar iuran di kalangan masyarakat mampu belum merata.

Usulan LPDK yang disampaikan Mickael menyasar titik keempat. Dengan lembaga pengelola dana kesehatan, aliran bantuan untuk warga miskin diharapkan lebih terarah dan tidak tersendat prosedur.

Rujukan ke Singapura dan Arab Saudi menunjukkan bahwa skema semacam itu bukan hal mustahil. Namun penerapannya di Indonesia menuntut kesiapan regulasi, data kepesertaan yang rapi, serta pengawasan agar dana tidak salah sasaran.

Di sisi lain, seruan Timboel soal kedisiplinan iuran menyentuh persoalan budaya. Tanpa kepatuhan peserta mampu, beban gotong royong akan timpang dan ruang fiskal negara makin sempit.

Langkah Selanjutnya: Dari Diskusi ke Kebijakan

Forum ini tidak menghasilkan keputusan resmi. Namun kehadiran Zainul Munasichin, Anggota Komisi IX DPR RI FPKB, memberi sinyal bahwa gagasan dari diskusi bisa dibawa ke ranah legislasi.

Komisi IX DPR RI memang menangani urusan kesehatan dan ketenagakerjaan, termasuk pengawasan atas penyelenggaraan jaminan sosial. Usulan pengaktifan kembali peserta tidak aktif dan pembentukan LPDK berada di wilayah yang bisa mereka dorong.

Beberapa langkah yang logis menyusul diskusi ini antara lain penguatan data kepesertaan, percepatan aktivasi peserta tidak aktif, perluasan cakupan pekerja non formal, dan pengkajian serius atas usulan LPDK.

Untuk informasi lebih luas soal prinsip dan tata kelola jaminan sosial nasional, rujukan resmi bisa dilihat di laman Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Yang jelas, angka 51 juta peserta tidak aktif adalah pekerjaan rumah yang tidak bisa ditunda. Selama status itu belum dibereskan, hak kesehatan universal masih berhenti sebagai kalimat di atas kertas.

Analisis Redaksi

Ada yang menarik dari cara forum ini dibangun. Alih-alih berdebat soal besaran defisit atau proyeksi aktuaria, para pembicara mengangkat nilai sebagai pintu masuk. Sosialisme Islam dipakai untuk menanyakan ulang hal paling mendasar: untuk siapa jaminan sosial ini sebenarnya dibuat?

Pertanyaan itu menjadi tajam karena data yang muncul di forum justru sangat konkret. 51 juta peserta tidak aktif bukan angka abstrak. Ia mewakili orang-orang yang memegang kartu, merasa sudah terdaftar, tetapi berhenti di meja pendaftaran ketika hendak berobat. Di titik ini, klaim bahwa UU SJSN sejalan dengan nilai solidaritas perlu diuji bukan dari bunyi pasalnya, melainkan dari pengalaman peserta di lapangan.

Usulan LPDK patut diapresiasi sebagai ikhtiar mencari jalan keluar, tetapi ia bukan obat tunggal. Tanpa perbaikan data kepesertaan dan kepatuhan iuran, lembaga baru hanya menambah lapisan birokrasi. Sebaliknya, seruan gotong royong ala Timboel masuk akal, asalkan disertai penegakan aturan bagi peserta mampu yang menunda kewajiban. Solidaritas tidak bisa hanya dibebankan pada negara atau pada warga miskin. Ia harus dibagi, dan di situlah ujian sesungguhnya dari gagasan yang diperdebatkan di forum ini.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad