Penggeledahan Bareskrim Kasus Makar: Posko di Bogor, Tangerang dan Jakarta Digeledah
Bareskrim Polri menggeledah sejumlah posko yang diduga menjadi lokasi pemufakatan makar di Bogor, Tangerang, dan Jakarta sejak Kamis (19/11/2026) malam. Penggeledahan ini menyusul penetapan tersangka kasus penyadapan yang menjerat mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri memimpin langsung penyisiran tersebut. Dari Bogor, petugas membawa dokumen dan spanduk. Dari Tangerang dan Jakarta, sejumlah barang bukti elektronik diamankan.
"Ada beberapa dokumen dan spanduk (yang disita) yang berkaitan dengan permulaan perbuatan," kata Direktur Tindipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).
Kronologi Penggeledahan: Dari Cibinong hingga Sentul
Menurut Susatyo, penggeledahan berlangsung sejak Kamis malam. Petugas bergerak ke beberapa kota sekaligus, yakni Jakarta, Tangerang, dan Kabupaten Bogor. Di Bogor, sasaran utamanya adalah sebuah bangunan di kawasan Cibinong yang diduga menjadi posko pemufakatan sebelum aksi dugaan makar dilakukan.
Posko di Cibinong itu disebut masih terafiliasi dengan mantan Kapolres Bogor Kombes Iman Imanuddin. Nama Iman juga muncul dalam pemberitaan terkait sebagai eks Dirreskrimum Polda Metro Jaya yang diduga menggunakan rumah di Bogor sebagai posko makar.
Selain Cibinong, petugas menyisir kawasan Sentul. Dua wilayah di Bogor itu menjadi fokus karena dianggap menyimpan jejak aktivitas yang berkaitan dengan dugaan permufakatan.
Wilayah Tangerang dan Jakarta digeledah lebih dulu. Di dua lokasi itu, petugas menemukan posko lain yang berkaitan dengan dugaan kasus serupa. Barang bukti elektronik dari kedua wilayah kini telah disita untuk didalami.
"Akan kami lengkapi pada saat ini kami melaksanakan ekspose (gelar perkara)," jelas Susatyo.
Gelar perkara menjadi tahap penting. Di forum itu, penyidik memetakan keterkaitan antar-barang bukti, menyusun konstruksi perkara, dan menilai apakah alat bukti cukup untuk menaikkan status pihak-pihak tertentu menjadi tersangka.
Barang Bukti yang Disita dan Artinya bagi Penyidik
Dua jenis barang bukti menonjol dari penggeledahan di Bogor: dokumen dan spanduk. Keduanya disebut berkaitan dengan "permulaan perbuatan". Dalam perkara makar, unsur permulaan perbuatan memang menjadi titik krusial.
Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama merumuskan pemufakatan jahat untuk melakukan makar sebagai delik tersendiri. Penyidik harus membuktikan adanya kesepakatan, bukan sekadar niat. Dokumen tertulis dan spanduk bisa dipakai untuk menunjukkan bahwa rencana itu pernah dimaterialisasi.
Selain dokumen dan spanduk, petugas mengamankan perangkat elektronik dari Tangerang dan Jakarta. Barang bukti digital biasanya dipakai untuk menelusuri komunikasi antar-pihak, termasuk percakapan yang mengarah pada penyusunan rencana.
- Dokumen dan spanduk disita dari bangunan di Cibinong, Bogor.
- Barang bukti elektronik diamankan dari lokasi di Tangerang dan Jakarta.
- Penggeledahan juga menyasar kawasan Sentul, Bogor.
- Seluruh barang bukti telah disita dan akan didalami lewat gelar perkara.
Susatyo tidak merinci jumlah dokumen, isi spanduk, maupun jenis perangkat elektronik yang disita. Ia hanya memastikan penyitaan sudah dilakukan sesuai prosedur dan akan dilengkapi dalam ekspose.
59 Saksi Diperiksa, Empat Tersangka Penyadapan Masuk Radar
Kasus ini bermula dari laporan polisi yang terbit pada 11 November 2026. Sejak itu, penyidik Dittipidum Bareskrim bekerja maraton. Dalam sepekan, mereka memeriksa 59 orang saksi.
"Sejak LP terbit di tanggal 11 November kemarin, secara maraton selama satu minggu ini penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi," kata Susatyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).
Puluhan saksi itu mencakup empat tersangka kasus penyadapan ilegal. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Keempatnya diperiksa sebagai saksi dalam perkara makar.
Penyidik juga meminta keterangan ahli. Keterangan itu dibutuhkan untuk menentukan apakah unsur-unsur pidana dalam perkara makar terpenuhi, terutama terkait permulaan perbuatan dan kesepakatan.
Susatyo membuka peluang para tersangka penyadapan ikut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus makar. "Jadi semua tersangka pada (kasus) penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi, juga saksi-saksi lain yang berpotensial berdasarkan keterangan dan sebagainya untuk menjadi tersangka," ujarnya.
Pernyataan itu menandakan penyidik tidak mengunci perkara pada satu jalur. Kasus penyadapan dan dugaan makar berjalan beriringan, dengan irisan saksi dan barang bukti yang sama.
Dari Skandal Penyadapan ke Dugaan Pemufakatan Makar
Perkara makar ini mencuat dari skandal penyadapan yang lebih dulu menyeret Listyo Sigit dan sejumlah jenderal. Penyadapan ilegal menjadi pintu masuk penyidik menelusuri aktivitas lain yang diduga menyertainya.
Pemberitaan di AFU.ID mencatat sejumlah lokasi yang digeledah dalam kasus ini, mulai dari rumah Brigjen TK hingga posko yang dikaitkan dengan Kombes Iman Imanuddin. Nama terakhir disebut sebagai eks penyidik kasus ijazah Jokowi yang kini dikaitkan dengan posko makar.
Dalam pemberitaan lain, dua perwira disebut masuk pusaran yang oleh media dijuluki "Geng Solo": Brigjen Tedjo dan Kombes Iman Imanuddin. Julukan itu muncul karena keduanya memiliki keterkaitan dengan jaringan yang sama.
Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikirim ke Kejagung disebut telah membocorkan nama calon tersangka. Bocornya nama itu menambah tekanan publik terhadap penyidik untuk bergerak cepat dan transparan.
Di sisi lain, sejumlah pihak menyarankan kasus makar tidak diteruskan. Alasannya, penyadapan yang dilakukan Listyo Sigit Cs disebut memuat banyak hal sensitif dan pribadi menyangkut pejabat negara. Perdebatan ini membuat perkara bergerak di dua tarikan: proses hukum dan pertimbangan politik.
Catatan lain yang mengemuka, RUU Penyadapan dinilai tidak bisa diterapkan pada kasus penyadapan ilegal yang menjerat Listyo Sigit cs. Artinya, perkara ini tetap berpijak pada hukum yang berlaku saat perbuatan dilakukan.
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Penggeledahan di tiga wilayah menandai naiknya intensitas penanganan perkara. Penyidik tidak lagi hanya memeriksa saksi, tetapi mulai mengumpulkan alat bukti fisik dan digital dari lokasi yang diduga menjadi pusat aktivitas.
Bagi publik, persoalan utamanya bukan sekadar status hukum para jenderal. Kasus ini menyangkut batas antara pengawasan internal, aktivitas politik, dan penggunaan kewenangan negara. Penyadapan ilegal yang dilakukan pejabat kepolisian adalah pelanggaran serius terhadap privasi.
Namun tuduhan makar juga tidak bisa dipakai secara longgar. Dalam sejarah hukum Indonesia, pasal makar kerap menjadi pisau bermata dua: melindungi negara, tetapi bisa membungkam pihak yang berseberangan.
Langkah berikutnya ada di tangan penyidik Dittipidum Bareskrim. Mereka harus merampungkan gelar perkara, memetakan hasil pemeriksaan 59 saksi, dan memutuskan apakah unsur permulaan perbuatan cukup kuat untuk menaikkan status pihak-pihak yang diperiksa.
Susatyo memastikan proses berjalan maraton. "Akan kami lengkapi pada saat ini kami melaksanakan ekspose," katanya, memberi sinyal bahwa pengumuman berikutnya akan bergantung pada hasil gelar perkara.
Untuk informasi lebih luas soal perkembangan hukum nasional, pembaca dapat menelusuri kanal Hukum & Kriminal AFU.ID yang memuat rangkaian pemberitaan terkait kasus ini.
Analisis Redaksi
Yang menarik dari penggeledahan ini bukan jumlah lokasi, melainkan jenis barang bukti yang disebut penyidik. Dokumen dan spanduk. Dua benda itu menunjukkan bahwa dugaan permufakatan tidak dibangun hanya dari percakapan lisan, tetapi meninggalkan jejak fisik. Dalam perkara makar, jejak semacam itu adalah bahan bakar utama untuk membuktikan unsur permulaan perbuatan.
Namun penyidik berada di posisi yang tidak nyaman. Di satu sisi, mereka menangani perkara yang menyeret mantan Kapolri dan sejumlah jenderal aktif. Di sisi lain, mereka harus meyakinkan publik bahwa pasal makar tidak dipakai sebagai alat balas dendam institusional. Transparansi soal isi dokumen dan spanduk yang disita akan menjadi ujian pertama kredibilitas penanganan.
Keputusan memeriksa empat tersangka penyadapan sebagai saksi makar juga layak dicermati. Itu langkah prosedural yang wajar, tetapi sekaligus menempatkan mereka pada posisi ganda: tersangka di satu perkara, saksi di perkara lain, dan berpotensi menjadi tersangka di keduanya. Susatyo sendiri membuka peluang itu.
Publik berhak menuntut satu hal sederhana: kejelasan. Bila unsur makar lemah, sebutkan alasannya. Bila kuat, tunjukkan buktinya di pengadilan. Membiarkan perkara menggantung terlalu lama hanya akan memindahkan beban kecurigaan dari para tersangka ke institusi yang menyidiknya.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0