Ancaman Media Sosial bagi Anak: 99,4% Pengguna Internet, Ini Risiko dan Cara Melindunginya

Nov 20, 2026 - 20:20
 0  1
Ancaman Media Sosial bagi Anak: 99,4% Pengguna Internet, Ini Risiko dan Cara Melindunginya

Hampir seluruh anak Indonesia kini terhubung ke internet: 99,4 persen, dengan rata-rata 5,4 jam per hari. Di balik angka itu, risiko perundungan siber, cyber grooming, hingga penyalahgunaan data pribadi mengintai, dan pendampingan orang tua menjadi garis pertahanan pertama.

Ad
Ad

Data itu berasal dari laporan evaluasi program Prevent and Respond to Online Child Sexual Abuse and Exploitation (PR-OCSEA) yang disusun UNICEF bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada Januari 2026. Laporan tersebut menjadi dasar pemberitaan detikJatim pada Jumat (20/11/2026).

Angka 99,4 persen nyaris menyentuh titik jenuh. Artinya, ruang digital bukan lagi pelengkap kehidupan anak, melainkan bagian utama dari keseharian mereka. Persoalannya, kesiapan anak dan orang tua menyeimbangi kecepatan itu masih tertinggal.

Kronologi Temuan: Dari Baseline Study 2023 hingga Evaluasi PR-OCSEA 2026

Gambaran risiko anak di ruang digital sebenarnya sudah terbaca sejak beberapa tahun lalu. Online Knowledge and Practice of Children and Parents in Indonesia: Baseline Study 2023 mencatat bahwa aktivitas anak di internet umumnya dipakai untuk bersosialisasi dan mencari hiburan.

Tiga tahun kemudian, evaluasi program PR-OCSEA memastikan pola itu bertahan, bahkan menguat. UNICEF dan Kemen PPPA mencatat 99,4 persen anak Indonesia menggunakan internet dengan durasi rata-rata 5,4 jam setiap hari.

Dari studi baseline 2023, sejumlah temuan penting mencuat:

  • 50,3 persen anak pernah melihat gambar seksual di media sosial.
  • 48 persen anak mengaku pernah mengalami perundungan oleh anak lain di ranah daring.
  • 42 persen anak merasa tidak nyaman atau takut akibat pengalaman mereka di internet.
  • Hanya 37,5 persen anak yang pernah memperoleh informasi tentang cara menjaga keamanan diri saat beraktivitas di internet.

Angka terakhir itu yang paling mengganggu. Artinya, lebih dari enam dari sepuluh anak masuk ke ruang digital tanpa bekal pengetahuan memadai soal keselamatan diri.

Laporan evaluasi PR-OCSEA pun menyoroti pentingnya peningkatan pengetahuan anak, pengasuh, dan masyarakat untuk mencegah serta merespons kekerasan seksual anak di ruang digital. Persoalannya bukan sekadar teknis, melainkan soal literasi dan pola asuh.

Empat Ancaman Media Sosial yang Mengintai Anak

Risiko di media sosial tidak tunggal. Ia datang dalam beberapa bentuk, dan kerap saling berkaitan. Berikut ancaman yang paling sering dibahas dalam studi UNICEF Indonesia.

1. Cyberbullying atau perundungan siber. Perundungan dilakukan lewat media sosial, aplikasi pesan, atau platform daring lain. Bentuknya bisa berupa penghinaan, ancaman, penyebaran informasi pribadi, hingga komentar yang merendahkan korban. Temuan 48 persen anak yang pernah mengalami perundungan daring menunjukkan bahwa masalah ini bukan kasus pinggiran.

2. Cyber grooming dan eksploitasi seksual daring. Pelaku membangun komunikasi dan kepercayaan dengan anak sebelum melakukan tindakan yang merugikan. Prosesnya bertahap, sering kali tidak terasa mencurigakan bagi anak. Anak juga berisiko mengalami pemerasan seksual atau penyalahgunaan konten pribadi.

3. Paparan konten negatif. Anak berpotensi menemukan materi seksual, kekerasan, atau informasi yang tidak layak dikonsumsi. Catatan 50,3 persen anak yang pernah melihat gambar seksual di media sosial memperlihatkan bahwa filter usia tidak selalu bekerja.

4. Penyalahgunaan data dan foto pribadi. Foto, video, lokasi, dan identitas anak berpotensi disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab. Perkembangan kecerdasan buatan (AI) menambah ancaman baru berupa sexualised deepfake, yakni manipulasi gambar seseorang menjadi konten seksual. UNICEF pada Februari 2026 memperingatkan bahaya penyalahgunaan teknologi tersebut terhadap anak.

Peran Orang Tua dan Kampanye #JagaBareng

UNICEF Indonesia melalui kampanye #JagaBareng menempatkan orang tua sebagai kunci. Ada beberapa langkah yang disarankan untuk menjaga anak tetap aman di media sosial.

Pertama, orang tua diminta mendampingi aktivitas anak di internet, bukan sekadar melarang. Kedua, membuat kesepakatan mengenai batas waktu penggunaan gawai. Ketiga, mengaktifkan fitur kontrol orang tua (parental control) pada perangkat dan aplikasi.

Yang tak kalah penting, orang tua perlu membangun komunikasi terbuka. Tujuannya agar anak tidak takut bercerita ketika mengalami perundungan, menerima pesan mencurigakan, atau menemukan konten yang tidak sesuai usia.

Anak juga perlu diajarkan menjaga informasi pribadi dan tidak mudah percaya kepada orang asing di internet. Edukasi semacam ini belum menjangkau semua anak, mengingat hanya 37,5 persen yang pernah menerima informasi keamanan digital.

Keterbatasan edukasi itu menjelaskan mengapa pendampingan tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada sekolah atau platform digital. Peran keluarga tetap menjadi lapisan pertama, sementara literasi digital di sekolah dan kebijakan platform menjadi lapisan berikutnya.

Dampak pada Anak dan Kesiapan Keluarga

Dampak paparan risiko di ruang digital tidak selalu langsung terlihat. Rasa takut dan tidak nyaman yang dialami 42 persen anak bisa memengaruhi kepercayaan diri, pola tidur, hingga hubungan sosial mereka di dunia nyata.

Pada kasus yang lebih berat, seperti cyber grooming dan pemerasan seksual, dampaknya bisa berlangsung panjang. Korban sering menarik diri dan enggan melapor karena rasa malu atau takut disalahkan.

Di sisi lain, kesiapan keluarga belum merata. Tidak semua orang tua memahami cara kerja parental control, mengenali modus grooming, atau membaca tanda-tanda perundungan siber pada anak. Kesenjangan pengetahuan inilah yang membuat edukasi keamanan digital perlu diperluas, bukan hanya untuk anak tetapi juga untuk pengasuh.

Laporan PR-OCSEA secara khusus menekankan pentingnya peningkatan pengetahuan anak, pengasuh, dan masyarakat. Pendekatan yang hanya menyasar anak dinilai tidak cukup karena lingkungan sekitar ikut menentukan apakah anak berani melapor atau memilih diam.

Perkembangan AI juga memperluas medan risiko. Sexualised deepfake membuat penyalahgunaan foto anak bisa terjadi tanpa anak pernah mengunggah gambar sensitif. Cukup foto wajah yang beredar di media sosial, lalu dimanipulasi menjadi konten seksual.

Langkah Selanjutnya: Edukasi dan Pengawasan Berlapis

Apa yang perlu dilakukan setelah temuan ini? Laporan UNICEF dan Kemen PPPA mengarah pada penguatan edukasi keamanan digital bagi anak, orang tua, dan masyarakat luas. Program PR-OCSEA sendiri dirancang untuk mencegah dan merespons kekerasan serta eksploitasi seksual anak di ranah daring.

Bagi orang tua, langkah praktisnya bisa dimulai dari rumah: menyepakati aturan waktu layar, mengaktifkan kontrol orang tua, dan membiasakan dialog terbuka soal apa yang anak temui di internet. Untuk anak, bekalnya adalah kesadaran menjaga data pribadi dan keberanian melapor.

Pada tingkat kebijakan, temuan 99,4 persen pengguna internet di kalangan anak menjadi pijakan untuk memperluas jangkauan edukasi. Tanpa itu, risiko perundungan siber, cyber grooming, paparan konten negatif, dan penyalahgunaan data akan terus berulang.

Informasi lebih lanjut soal program perlindungan anak di ranah daring dapat dilihat melalui situs resmi UNICEF Indonesia.

Analisis Redaksi

Angka 99,4 persen seharusnya dibaca sebagai peringatan, bukan prestasi. Hampir semua anak Indonesia sudah masuk ke ruang digital, tetapi hanya 37,5 persen yang pernah diajari cara menjaga diri di sana. Ada jurang antara akses dan kesiapan, dan jurang itulah yang menjadi celah bagi perundungan siber, grooming, serta penyalahgunaan data.

Selama ini, diskursus perlindungan anak di internet terlalu sering berhenti pada imbauan agar orang tua mengawasi. Padahal, pengawasan saja tidak cukup ketika anak menghabiskan 5,4 jam sehari di platform yang dirancang untuk menahan perhatian selama mungkin. Tanggung jawab tidak bisa ditimpakan sepenuhnya ke keluarga. Platform digital perlu memikul kewajiban yang lebih tegas soal verifikasi usia dan moderasi konten, sementara negara memastikan literasi digital masuk ke kurikulum, bukan sekadar kampanye sesaat.

Yang paling mendesak adalah menutup kesenjangan pengetahuan. Anak yang tahu cara melapor dan orang tua yang paham cara mendampingi jauh lebih terlindungi daripada anak yang hanya dilarang memegang gawai. Perlindungan anak di ruang digital harus dibangun berlapis: keluarga sebagai garis depan, sekolah sebagai penguat, platform sebagai penanggung jawab, dan negara sebagai pemegang aturan.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad