Perda Jamsostek Sulbar Diperluas: Kemenkum Kawal agar Selaras dengan Aturan Nasional

Nov 20, 2026 - 20:20
 0  1
Perda Jamsostek Sulbar Diperluas: Kemenkum Kawal agar Selaras dengan Aturan Nasional

Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat mengawal penyusunan Ranperda Jamsostek agar perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah diperluas dan tetap selaras dengan kebijakan nasional. Dorongan itu disampaikan dalam dialog bersama anggota DPD RI asal Sulbar, Almalik Pababari, di Mamuju, Jumat (20/11/2026).

Ad
Ad

Kemenkum Sulbar Berkomitmen Kawal Ranperda Jamsostek

Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar Saefur Rochim menegaskan pihaknya tidak akan melepas begitu saja proses pembentukan regulasi daerah itu. Menurut dia, Ranperda Jamsostek perlu disusun secara komprehensif supaya tidak hanya selaras dengan kebijakan nasional, tetapi juga menjawab kebutuhan nyata pekerja di daerah.

"Kami di Kanwil Kemenkum Sulbar pasti akan mengawal dan mendorong pembentukan regulasi yang baru yang mampu memperluas perlindungan jaminan sosial kepada masyarakat," ujarnya di Mamuju, Jumat.

Pernyataan itu disampaikan Saefur Rochim saat berdialog dengan anggota Daerah DPD RI Provinsi Sulawesi Barat Almalik Pababari. Dialog tersebut digelar dalam rangka pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Menurut Saefur, pembentukan peraturan daerah harus memperhatikan tiga hal sekaligus: kewenangan pemerintah daerah, kebutuhan masyarakat, serta keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ia menyebut keseimbangan itu menentukan apakah regulasi nantinya benar-benar bisa dijalankan di lapangan.

"Dengan begitu, regulasi yang dihasilkan tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga dapat diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya.

Kanwil Kemenkum, lanjut dia, berada di posisi yang memungkinkan untuk menilai harmoni sebuah rancangan peraturan daerah terhadap aturan di atasnya. Peran itu membuat proses pengharmonisasian menjadi salah satu tahap yang tidak boleh dilewati sebelum Ranperda dibahas bersama DPRD.

Almalik Pababari Soroti Keterbatasan Cakupan Kepesertaan

Dari sisi DPD RI, Almalik Pababari membuka kegiatan itu dengan menyoroti sejumlah persoalan yang selama ini membelit penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ia menyebut keterbatasan cakupan kepesertaan sebagai salah satu masalah utama yang harus dijawab oleh regulasi daerah.

"Sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti keterbatasan cakupan kepesertaan, kondisi ekonomi pekerja rentan, kemampuan fiskal daerah, dan koordinasi antarinstansi harus dikoordinasikan terlebih dahulu," katanya.

Ia menilai penyusunan rancangan regulasi perlu didasarkan pada kebutuhan empiris masyarakat, bukan sekadar meniru daerah lain. Pembentukan peraturan juga harus memperhatikan perkembangan hukum nasional dan kewenangan pemerintah daerah.

Almalik menegaskan materi muatan Ranperda mesti memperhatikan prinsip negara kesejahteraan serta pemenuhan hak atas jaminan sosial. Hak itu, menurut dia, dijamin dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Sulawesi Barat Andi Farid Amri. Kehadiran kepala dinas teknis menunjukkan bahwa pembahasan Ranperda ini melibatkan lebih dari satu perangkat daerah, bukan hanya urusan hukum semata.

Almalik berharap masukan dari berbagai pemangku kepentingan dapat menghasilkan rancangan regulasi yang lebih implementatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Sulawesi Barat.

Mengapa Ranperda Jamsostek Sulbar Penting bagi Pekerja Rentan

Jaminan sosial ketenagakerjaan selama ini identik dengan pekerja formal di perusahaan besar. Kenyataannya, sebagian besar pekerja di Sulawesi Barat bergerak di sektor informal, mulai dari perkebunan, perikanan, konstruksi, hingga pedagang kecil. Kelompok inilah yang paling rentan kehilangan pendapatan ketika terjadi kecelakaan kerja atau sakit.

Keterbatasan cakupan kepesertaan yang disorot Almalik bukan perkara administratif belaka. Ketika pekerja informal tidak terdaftar sebagai peserta, mereka tidak punya jaring pengaman saat menghadapi risiko kerja. Dampaknya menumpuk pada keluarga dan pada akhirnya membebani anggaran daerah melalui bantuan sosial.

Di sisi lain, kemampuan fiskal daerah menjadi pertimbangan yang tidak bisa diabaikan. Setiap perluasan perlindungan menuntut dukungan pendanaan, baik dari iuran peserta maupun dari anggaran pemerintah daerah. Karena itu, Ranperda dituntut mengatur skema yang realistis, bukan janji perlindungan yang sulit dieksekusi.

Koordinasi antarinstansi juga menjadi titik rawan. Penyelenggaraan jaminan sosial melibatkan dinas tenaga kerja, BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah kabupaten dan kota, hingga aparat penegak aturan di lapangan. Tanpa pembagian tugas yang jelas, perluasan kepesertaan cenderung berhenti pada sosialisasi.

Sejumlah hal yang perlu dijawab dalam Ranperda Jamsostek Sulbar:

  • Kelompok pekerja mana saja yang akan menjadi sasaran perluasan kepesertaan, termasuk pekerja informal dan pekerja rentan.
  • Bagaimana skema pendanaan dan dukungan fiskal daerah untuk peserta yang tidak mampu.
  • Bagaimana pembagian kewenangan antara provinsi, kabupaten, dan kota dalam pendataan peserta.
  • Mekanisme pengawasan dan sanksi agar kewajiban kepesertaan tidak hanya bersifat imbauan.
  • Bentuk sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam perluasan cakupan.

Pembahasan mengenai kewenangan daerah dalam urusan ketenagakerjaan sendiri sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan daerah. Karena itu, harmonisasi menjadi pintu masuk agar Ranperda tidak berbenturan dengan aturan yang lebih tinggi.

Langkah Tindak Lanjut: Naskah Akademik dan Sinergi Kelembagaan

Sebagai tindak lanjut dialog, Kanwil Kemenkum Sulbar mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengkaji dan menyempurnakan Naskah Akademik serta Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Naskah akademik menjadi pijakan akademis yang menjelaskan urgensi, landasan, dan dampak regulasi yang akan dibentuk.

Penyempurnaan itu dinilai penting karena Ranperda Jamsostek menyentuh langsung kepentingan pekerja. Kesalahan merumuskan materi muatan berpotensi membuat regulasi sulit diterapkan atau justru tumpang tindih dengan aturan lain.

Sinergi bersama DPD RI dan BPJS Ketenagakerjaan juga akan diperkuat. Tujuannya mendukung lahirnya regulasi yang harmonis, implementatif, dan berorientasi pada perluasan kepesertaan serta peningkatan perlindungan pekerja.

Dari rangkaian pertemuan itu, arah kebijakannya cukup jelas. Pemerintah provinsi diminta merapikan dokumen, Kanwil Kemenkum mengawal harmonisasi, sementara DPD RI dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi mitra dalam memastikan substansi regulasi berpihak pada pekerja.

Tahap berikutnya berada di tangan pemerintah daerah dan DPRD. Jika Naskah Akademik serta rancangan sudah disempurnakan, pembahasan menuju penetapan Perda bisa berjalan. Sampai tahap itu tuntas, Ranperda Jamsostek Sulbar masih berupa rancangan yang menunggu penyempurnaan.

Analisis Redaksi: Ujian bagi Janji Perlindungan Pekerja Sulbar

Dorongan Kanwil Kemenkum Sulbar patut diapresiasi, tetapi pengawalan regulasi baru bermakna jika berujung pada Perda yang benar-benar menjangkau pekerja informal. Selama ini, persoalan jaminan sosial di daerah sering berhenti pada seremoni sosialisasi dan angka kepesertaan yang dipamerkan dalam rapat. Padahal, pekerja rentan membutuhkan perlindungan yang bisa diklaim saat mereka cidera atau kehilangan penghasilan.

Pernyataan Almalik Pababari soal keterbatasan cakupan kepesertaan dan kemampuan fiskal daerah sebenarnya sudah menunjukkan di mana titik sulitnya. Perluasan perlindungan menuntut uang, data yang rapi, dan koordinasi lintas instansi. Jika Ranperda hanya mengatur kewajiban tanpa menyiapkan skema pendanaan dan pendataan, hasilnya akan kembali menjadi aturan di atas kertas.

Karena itu, penyempurnaan Naskah Akademik sebaiknya tidak berhenti pada penyesuaian bahasa hukum. Pemerintah provinsi perlu membuka data berapa banyak pekerja informal di Sulbar, sektor apa yang paling berisiko, dan berapa kemampuan fiskal yang realistis untuk menopang iuran kelompok tidak mampu. Tanpa angka-angka itu, klaim bahwa regulasi menjawab kebutuhan nyata pekerja hanya akan menjadi retorika.

Ujian sesungguhnya bukan pada saat Ranperda disepakati, melainkan ketika pekerja pertama di Sulawesi Barat mengajukan klaim dan perlindungan itu benar-benar hadir.

Sumber: makassar.antaranews.com

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad