Pemilik Akun Facebook Chakz Ditangkap: Tudingan Dana AMPB yang Tak Sampai
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya menangkap pria berinisial CAN, pemilik akun Facebook Chakz, atas dugaan pencemaran nama baik dan/atau fitnah. Penangkapan ini berawal dari laporan Dani Eko Wiyono, Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI), yang merasa dituding tidak meneruskan dana untuk Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan penangkapan tersebut. “Benar, Ditressiber Polda Metro Jaya telah mengamankan seorang berinisial CAN terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau fitnah,” kata Budi, Jumat (20/11/2026).
Kronologi Laporan dan Penangkapan CAN
Laporan terhadap CAN dibuat oleh Dani Eko Wiyono pada 3 November 2026. Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/8378/XI/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Dalam laporan tersebut, CAN dilaporkan sebagai terlapor atas unggahannya di Facebook yang menyinggung aliran uang untuk AMPB.
Polisi belum merinci isi unggahan yang dipersoalkan maupun pasal yang dikenakan. Namun, laporan Dani yang beredar di media sosial mengutip unggahan CAN yang menyebut ada uang yang diserahkan kepada Dani untuk AMPB. Dalam unggahan itu, CAN menuding Dani tidak meneruskan uang tersebut dan menghilang.
“Usut demi usut, dugaannya uang itu diserahkan kepada Dani untuk kemudian diberikan kepada AMPB, namun Dani tidak menyerahkan, dan menghilang begitu saja,” demikian bunyi unggahan yang dikutip dalam laporan tersebut.
Penangkapan CAN ramai diperbincangkan di media sosial, dengan klaim bahwa ia dijemput petugas pada dini hari. Hingga kini, status CAN masih sebagai terlapor yang tengah diperiksa. “Saat ini, CAN masih dalam proses pemeriksaan oleh penyidik Ditressiber Polda Metro Jaya untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut terkait dugaan tindak pidana tersebut,” ujar Budi.
Polda Metro Jaya belum menjelaskan apakah CAN akan ditetapkan sebagai tersangka atau ditahan. Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari CAN atau kuasa hukumnya, maupun dari pengurus AMPB, terkait unggahan yang dipersoalkan.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Resmi
Selain CAN dan Dani Eko Wiyono, nama Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto ikut mencuat dalam perkara ini. Keduanya adalah koordinator AMPB yang pernah divonis enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Pati dalam perkara pemblokadean jalur Pantura. Namun, belum ada keterangan resmi dari keduanya soal unggahan CAN.
Dani Eko Wiyono dikenal sebagai Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI), organisasi yang kerap mendampingi gerakan AMPB. Dalam laporan yang beredar, Dani merasa nama baiknya dicemarkan karena unggahan CAN menyebut ia tidak menyalurkan uang untuk AMPB.
Sementara itu, Kombes Budi Hermanto menegaskan bahwa penyidik masih mendalami perkara ini. “Saat ini, CAN masih dalam proses pemeriksaan oleh penyidik Ditressiber Polda Metro Jaya untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut terkait dugaan tindak pidana tersebut,” ujarnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari CAN atau kuasa hukumnya, maupun dari pengurus AMPB. Polda Metro Jaya juga belum menjelaskan apakah CAN akan ditetapkan sebagai tersangka atau ditahan.
Latar Belakang AMPB dan Isu Pendanaan yang Berulang
AMPB merupakan gerakan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang lahir dari gelombang protes terhadap Bupati Pati Sudewo pada 2025. Sudewo kemudian terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 19 Januari 2026.
Isu soal pendanaan AMPB bukan kali ini saja muncul. Menjelang unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026, beredar kabar di media sosial bahwa sejumlah camat di Pati diminta menyumbang dana untuk menyewa bus dan akomodasi massa.
Plt Camat Tlogowungu Mohammad Roni membantah kecamatannya pernah memberikan bantuan kepada AMPB. AMPB juga membantah aksinya dibiayai aktor intelektual dan menyebut dana aksi berasal dari donasi warga.
Dalam konteks inilah unggahan CAN menyita perhatian. Tudingan bahwa dana untuk AMPB tak sampai ke tujuan menyentuh titik sensitif: kredibilitas penggalangan dana gerakan warga yang selama ini mengklaim mandiri secara finansial.
Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Elektronik
Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE. Ancaman pidananya paling lama dua tahun penjara.
Melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan pasal tersebut merupakan delik aduan. Artinya, laporan hanya bisa dibuat oleh orang yang merasa dicemarkan namanya. MK juga menegaskan pasal itu tidak berlaku jika yang dicemarkan adalah lembaga, kelompok, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan.
Ketentuan itu berpengaruh pada perkara ini. Unggahan CAN memang menyinggung AMPB sebagai kelompok, tetapi yang melapor adalah Dani secara pribadi, yang namanya disebut dalam unggahan tersebut. Karena merupakan delik aduan, proses hukumnya bergantung pada pengaduan pelapor dan dapat berhenti jika aduan dicabut.
Dengan status delik aduan, penyidik memiliki ruang untuk mendalami unsur pencemaran nama baik secara personal. Namun, polisi belum merinci pasal yang dikenakan kepada CAN.
Dampak Penangkapan dan Langkah Selanjutnya
Penangkapan CAN memicu perdebatan di media sosial. Sebagian warganet mempertanyakan apakah unggahan berisi tuduhan atas pengelolaan dana publik layak diproses secara pidana. Sebagian lain menilai proses hukum harus dihormati.
Bagi AMPB, perkara ini menambah lapisan persoalan. Gerakan yang lahir dari protes warga Pati itu kini terseret dalam sengketa hukum antara pelapor dan pemilik akun Facebook. Isu pendanaan yang sempat mencuat jelang aksi 27 Agustus 2026 kembali mencuat.
Langkah berikutnya berada di tangan penyidik Ditressiber Polda Metro Jaya. Mereka akan mendalami laporan Dani, memeriksa saksi, dan menentukan status CAN. Polda Metro Jaya belum menjelaskan apakah CAN akan ditetapkan sebagai tersangka atau ditahan.
Jika aduan Dani dicabut, proses hukum bisa berhenti. Jika tidak, perkara ini akan berlanjut ke tahap penyidikan dan berpotensi ke pengadilan. Sampai saat itu, status CAN masih sebagai terlapor yang diperiksa.
Analisis Redaksi
Penangkapan pemilik akun Facebook Chakz menunjukkan bahwa ruang publik digital di Indonesia masih menghadapi ketegangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan nama baik. Di satu sisi, unggahan yang menuduh seseorang tidak menyalurkan dana untuk gerakan warga adalah persoalan serius. Tudingan semacam itu menyentuh integritas pribadi dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan donasi. Di sisi lain, penggunaan jalur pidana untuk merespons kritik atau tuduhan di media sosial selalu menuai pertanyaan.
Yang membuat perkara ini menarik adalah posisinya sebagai delik aduan. MK telah menegaskan bahwa pencemaran nama baik melalui media elektronik hanya bisa dilaporkan oleh orang yang merasa dicemarkan. Dani Eko Wiyono melapor secara pribadi, bukan atas nama AMPB sebagai kelompok. Artinya, proses hukum ini bergantung pada keberlanjutan aduan Dani. Jika aduan dicabut, perkara bisa berhenti. Ini menempatkan penyelesaian di luar pengadilan sebagai opsi yang terbuka.
Namun, ada persoalan lebih besar yang perlu dicermati: transparansi pendanaan gerakan sosial. Isu dana AMPB sudah muncul beberapa kali, mulai dari kabar sumbangan camat hingga bantahan AMPB bahwa aksinya dibiayai aktor intelektual. Tudingan CAN, benar atau salah, menyentuh titik yang belum sepenuhnya terang. Penyelesaian hukum atas pencemaran nama baik tidak otomatis menjawab pertanyaan publik tentang asal-usul dan penyaluran dana gerakan warga. Selama pertanyaan itu tidak dijawab secara terbuka, tuduhan serupa berpotensi muncul kembali di kemudian hari.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0