Cak Imin Kenang Gorong-gorong: 15 Tahun Partai Terhipnotis Pencitraan

Nov 20, 2026 - 20:30
 0  1
Cak Imin Kenang Gorong-gorong: 15 Tahun Partai Terhipnotis Pencitraan

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai partai politik di Indonesia terjebak 'hipnotis politik' selama lebih dari 15 tahun. Ia menyebut hidup partai hanya bergantung pada survei dan pencitraan, sementara kualitas kepemimpinan terabaikan.

Ad
Ad

Pernyataan itu disampaikan Cak Imin saat memberikan sambutan dalam acara Haul Triumvirat Ulama NU, Deklarator, Perintis, dan Pejuang PKB di halaman Gedung Pusaka NU dan Resolusi Jihad Surabaya, Kamis (19/11) malam. Menurutnya, ekosistem politik nasional sudah tidak sehat karena partai, kader, dan simpatisan dihipnotis oleh dua hal: survei dan pencitraan.

Kronologi dan Isi Pidato Cak Imin

Dalam pidatonya, Cak Imin mengenang peristiwa gorong-gorong yang menurutnya menjadi contoh nyata bagaimana pencitraan bisa mengalahkan kualitas. "Masuk gorong-gorong aja bisa jadi presiden. Itu pencitraan kok. Bahkan, kita itu ngusung presiden lihat surveinya, bukan lihat kualitas orangnya. Ngusung bupati sampai sekarang itu, goblok enggak penting, sing penting surveinya. Yang kedua menangnya. Itu sudah hipnotis lebih dari 15 tahun," kata Cak Imin seperti dikutip CNN Indonesia.

Ia menilai fenomena tersebut diperparah oleh lonjakan biaya politik untuk menduduki jabatan. Politikus tidak lagi fokus mengemban amanah sebagai wakil rakyat, tetapi sibuk mencari dana agar bisa terpilih lagi. "Dari yang tua sampai yang muda ketika tahu realitas politik itu mahal, bukan berpikir cari otak untuk mencari jalan merombak keadaan tetapi otak yang muncul apa? 'Kira-kira ngamen nang endi yo supaya kepilih dadi DPR?' Siap masuk menjadi cengkeraman oligarki. Sejak 15 tahun itulah oligarki mencengkeram dunia politik," ujarnya.

Cak Imin juga mengakui PKB ikut terjebak dalam orientasi elektoral dan perolehan kursi. Ia menyoroti sebagian pengurus dan kader yang memaksakan praktik politik uang meski kemampuan finansialnya terbatas. "Kalau saya minta kepada pengurus juga harus berpikir terus. Pengurus PKB ini jangan sok kaya, padahal lu miskin. Berpikir elektoral dengan sogokan, tapi Anda sebetulnya nyogoknya pas-pasan juga. Nah, ini juga harus diobati," tambahnya.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Selain Cak Imin, pernyataan ini muncul di hadapan jemaah dan kader PKB dalam acara haul yang juga dihadiri para ulama dan deklarator partai. Cak Imin hadir sebagai Ketua Umum PKB sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap agenda penataan ulang sistem politik yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

"Nah, akhirnya kita sadar sepenuhnya setelah Pak Prabowo melakukan restart dan sudah diskusi panjang soal perubahan sistem politik yang tidak mahal. Terakhir kita diskusi dengan presiden, PKB juga ikut diskusi dengan presiden bagaimana membangun sistem politik yang tidak mahal, kembali kepada pemilu tahun '99 ada gairah dan cita-cita bersama, bukan lagi sekedar berbagi recehan," pungkasnya.

Pernyataan Cak Imin sejalan dengan kritik sejumlah pengamat yang menilai biaya politik tinggi telah mendorong praktik korupsi dan transaksi elektoral. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari partai lain maupun Istana terkait pernyataan tersebut.

Latar Belakang: Biaya Politik dan Oligarki

Isu biaya politik mahal bukan hal baru. Sejak era Reformasi, banyak pihak menyoroti bagaimana ongkos pencalonan yang tinggi membuat politikus bergantung pada pemodal. Cak Imin menyebut kondisi ini membuka pintu bagi oligarki untuk mendikte arah kebijakan partai. "Sejak 15 tahun itulah oligarki mencengkeram dunia politik," tegasnya.

Merujuk data yang dihimpun, biaya politik di Indonesia memang tergolong tinggi. Sebuah studi yang dipublikasikan di Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2023 menunjukkan bahwa biaya kampanye untuk kursi DPR RI bisa mencapai miliaran rupiah per kandidat. Angka ini belum termasuk mahar politik yang kerap diminta partai kepada calon.

Dalam konteks itu, gagasan Prabowo untuk merombak sistem politik agar lebih murah dan efisien mendapat dukungan dari PKB. Cak Imin berharap sistem pemilu ke depan bisa mengembalikan gairah perjuangan ideologis seperti pada Pemilu 1999, yang dikenal sebagai pemilu paling demokratis pasca-Soeharto.

Dampak dan Reaksi

Pernyataan Cak Imin berpotensi memicu diskusi publik tentang arah reformasi politik. Sebagai ketua umum partai yang juga anggota koalisi pemerintah, sikapnya bisa memengaruhi agenda legislasi, terutama jika revisi undang-undang pemilu kembali dibahas.

Di internal PKB, pernyataan ini menjadi sinyal agar kader tidak terjebak politik uang. Cak Imin secara terbuka mengkritik pengurus yang memaksakan diri menyogok meski kemampuan finansial terbatas. Kritik itu bisa menjadi pukulan bagi kader yang selama ini mengandalkan cara instan.

Namun, tantangan terbesar adalah mengubah praktik di lapangan. Selama sistem biaya tinggi belum dirombak, seruan moral semacam ini cenderung mudah menguap. Apalagi, partai-partai lain belum tentu sepakat dengan gagasan penataan ulang yang bisa mengurangi sumber pendanaan mereka.

Langkah Selanjutnya: Restart Sistem Politik

Cak Imin menyatakan PKB intens berkomunikasi dengan Presiden Prabowo untuk merombak sistem politik nasional. Menurutnya, perombakan itu mendesak demi memutus cengkeraman oligarki dan mengembalikan pemilu sebagai adu gagasan, bukan transaksi elektoral.

Beberapa opsi yang mungkin dibahas antara lain penyederhanaan sistem pemilu, pembatasan biaya kampanye, dan penguatan pendanaan publik untuk partai. Namun, belum ada detail resmi mengenai bentuk kebijakan yang akan diambil. PKB berharap diskusi dengan presiden menghasilkan perubahan konkret sebelum kontestasi berikutnya.

"Kembali kepada pemilu tahun '99 ada gairah dan cita-cita bersama, bukan lagi sekedar berbagi recehan," ujar Cak Imin. Ia ingin partai kembali menjadi kendaraan perjuangan, bukan sekadar mesin pencetak kursi.

Analisis Redaksi

Kritik Cak Imin tentang 'hipnotis politik' sebenarnya bukan hal baru. Namun, pernyataannya menjadi menarik karena datang dari ketua umum partai yang memiliki kursi di parlemen dan duduk dalam kabinet. Ia mengakui PKB ikut terjebak orientasi elektoral, sebuah pengakuan langka di tengah budaya partai yang cenderung defensif.

Yang perlu dicermati, seruan untuk merombak sistem politik agar tidak mahal harus dibarengi dengan langkah konkret. Selama partai masih menerima mahar politik dan mengandalkan survei untuk mengusung calon, retorika anti-oligarki hanya akan menjadi komoditas pidato. Publik berhak menagih janji tersebut dalam bentuk kebijakan, bukan sekadar pernyataan di panggung haul.

Selain itu, gagasan kembali ke semangat Pemilu 1999 perlu dijabarkan secara teknis. Pemilu 1999 berlangsung dengan sistem proporsional tertutup dan banyak partai, tetapi juga diwarnai euforia kebebasan. Mengulanginya tanpa perbaikan institusional bisa jadi romantisme belaka. Yang lebih mendesak adalah memastikan biaya pencalonan terjangkau, akses pendanaan yang adil, dan penegakan hukum terhadap politik uang.

Jika Prabowo serius melakukan restart, maka PKB dan partai lain harus mendorong revisi undang-undang yang selama ini menjadi akar mahalnya politik. Tanpa itu, 'hipnotis pencitraan' akan terus berlanjut, dan gorong-gorong tetap menjadi simbol betapa mudahnya citra mengalahkan kualitas.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad