Muhaimin Iskandar Kritik Politik Indonesia Terjebak Hipnotis Pencitraan
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, melontarkan kritik tajam terhadap ekosistem politik Indonesia yang dinilainya terjebak pada praktik hipnotis pencitraan. Kritik ini menyoroti bagaimana politik lebih mengutamakan citra ketimbang substansi.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin Iskandar dalam sebuah acara yang diliput media, meski detail waktu dan lokasi tidak disebutkan dalam kutipan berita. Ia menyoroti bahwa politik saat ini cenderung mengedepankan pencitraan yang memabukkan daripada gagasan dan program yang nyata.
Kritik Muhaimin Iskandar terhadap Politik Pencitraan
Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, menilai bahwa ekosistem politik Indonesia telah lama terjebak dalam pola hipnotis pencitraan. Menurutnya, banyak elite politik yang lebih sibuk membangun citra di media sosial dan layar kaca ketimbang merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Kritik ini bukan yang pertama kali dilontarkan Cak Imin. Sebelumnya, ia juga pernah menyoroti pentingnya politik gagasan dan menolak politik identitas. Namun, pernyataan terbaru ini menegaskan bahwa masalah pencitraan masih menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Dalam kutipan berita yang diperoleh Malutpost.id, tidak disebutkan secara rinci contoh konkret atau pihak yang dimaksud oleh Muhaimin. Namun, pernyataan ini muncul di tengah maraknya fenomena buzzer, politik dinasti, dan kampanye digital yang mengandalkan popularitas ketimbang rekam jejak.
Latar Belakang Ekosistem Politik yang Mengutamakan Citra
Politik pencitraan di Indonesia memang bukan hal baru. Sejak era reformasi, terutama setelah kebebasan pers dan media sosial berkembang pesat, para politisi berlomba membangun personal branding. Iklan-iklan politik di televisi, baliho raksasa, hingga akun-akun media sosial yang dikelola tim sukses menjadi pemandangan sehari-hari.
Fenomena ini diperparah dengan adanya industri buzzer dan influencer politik yang bekerja untuk membentuk opini publik. Tidak jarang, citra yang dibangun tidak sejalan dengan kinerja nyata. Survei-survei elektabilitas pun kerap menjadi acuan, meski belum tentu mencerminkan kualitas kepemimpinan.
Pengamat politik menilai bahwa politik pencitraan dapat melemahkan demokrasi karena mengurangi ruang dialog substantif. Masyarakat cenderung memilih berdasarkan popularitas dan janji manis, bukan berdasarkan visi-misi dan rekam jejak yang terukur.
Pernyataan Cak Imin dan Respons Publik
Meski kutipan lengkap pernyataan Muhaimin tidak tersedia, kritiknya mendapat perhatian publik. Di media sosial, warganet ramai membahas pernyataan tersebut, ada yang mendukung dan ada pula yang mempertanyakan konsistensi PKB dalam menerapkan politik gagasan.
PKB sendiri dikenal sebagai partai yang sering mengusung isu-isu keagamaan dan kebangsaan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, partai ini juga tidak lepas dari kritik karena dianggap terlalu pragmatis dalam berkoalisi. Hal ini membuat sebagian pihak meragukan ketulusan kritik Cak Imin.
Sejumlah pengamat menilai bahwa pernyataan Cak Imin merupakan bagian dari manuver politik menjelang tahun politik. Namun, ada juga yang melihatnya sebagai refleksi atas kelelahan publik terhadap politik pencitraan yang tak kunjung usai.
Dampak Politik Pencitraan bagi Demokrasi
Politik pencitraan memiliki dampak signifikan terhadap kualitas demokrasi. Pertama, mengurangi akuntabilitas karena elite politik lebih fokus pada persepsi publik daripada hasil kerja. Kedua, memicu polarisasi karena masing-masing kubu membangun narasi citra yang saling bertentangan.
Ketiga, meningkatkan biaya politik. Kampanye berbasis citra membutuhkan dana besar untuk iklan, konsultan, dan tim media sosial. Hal ini membuka celah korupsi dan transaksi politik. Keempat, menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi politik karena janji-janji tidak terwujud.
Muhaimin Iskandar dalam kritiknya mengingatkan bahwa politik seharusnya menjadi arena adu gagasan dan solusi, bukan sekadar pertunjukan citra. Sayangnya, tanpa perbaikan sistemik, sulit bagi publik untuk keluar dari jerat hipnotis pencitraan.
Langkah Selanjutnya dan Harapan Perbaikan
Untuk mengatasi politik pencitraan, diperlukan reformasi ekosistem politik secara menyeluruh. Mulai dari penegakan etika politik, penguatan pendidikan politik bagi masyarakat, hingga regulasi yang membatasi praktik buzzer dan kampanye hitam.
Partai politik juga dituntut untuk kembali ke fungsi utamanya sebagai wadah kaderisasi dan agregasi kepentingan rakyat. Jika tidak, kritik seperti yang dilontarkan Muhaimin Iskandar hanya akan menjadi retorika tanpa perubahan nyata.
Publik berharap para elite politik dapat memberikan teladan dengan mengedepankan kerja nyata dan transparansi. Tanpa itu, demokrasi Indonesia akan terus terjebak dalam pusaran pencitraan yang melenakan.
Analisis Redaksi
Kritik Muhaimin Iskandar terhadap politik pencitraan sejatinya menggambarkan penyakit kronis demokrasi Indonesia. Namun, kritik ini menjadi kurang tajam ketika partai-partai politik, termasuk PKB, masih terjebak dalam logika yang sama. Politik pencitraan bukan hanya soal iklan, tetapi juga cara partai mengelola konflik internal, memilih koalisi, dan berkomunikasi dengan publik.
Pernyataan Cak Imin seharusnya menjadi cermin bagi semua partai. Jika ingin keluar dari hipnotis pencitraan, partai politik perlu membuktikan diri melalui kaderisasi yang sehat, seleksi calon yang transparan, dan program yang berdampak langsung. Tanpa itu, kritik hanya menjadi bagian dari pencitraan itu sendiri.
Masyarakat juga memiliki peran penting. Literasi politik yang baik akan membuat publik tidak mudah terhipnotis oleh janji manis dan citra semu. Media pun harus berani menyajikan informasi yang berimbang, bukan sekadar mengikuti arus opini yang dibentuk buzzer. Hanya dengan kerja kolektif, ekosistem politik Indonesia dapat dibersihkan dari praktik pencitraan yang menyesatkan.
Sumber: malutpost.id, kpu.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0