Guru Besar UNS dan Undip Ingatkan Prabowo Soal Cawapres: Salah Ambil Keputusan, Menyesal di 2029

Nov 20, 2026 - 20:30
 0  1
Guru Besar UNS dan Undip Ingatkan Prabowo Soal Cawapres: Salah Ambil Keputusan, Menyesal di 2029

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof Dr H Jamal Wiwoho SH, M.Hum, bersama Guru Besar Universitas Diponegoro (Undip), menyampaikan peringatan keras kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pemilihan calon wakil presiden (cawapres). Menurut mereka, keputusan yang salah dalam menentukan pendamping Prabowo dapat menimbulkan penyesalan besar pada 2029. Peringatan ini disampaikan dalam sebuah diskusi publik yang digelar di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Ad
Ad

Dalam forum tersebut, Jamal Wiwoho menegaskan bahwa posisi cawapres bukan sekadar pelengkap tiket, melainkan penentu arah kebijakan dan stabilitas pemerintahan. "Salah ambil keputusan, menyesal di 2029," ujar Jamal, seperti dikutip dari INDOPOSCO.ID.

Kronologi Diskusi dan Peringatan Guru Besar

Diskusi bertajuk "Mencari Cawapres Ideal untuk Prabowo" itu dihadiri sejumlah akademisi, politisi, dan aktivis. Jamal Wiwoho menjadi salah satu pembicara utama. Ia memaparkan analisisnya tentang pentingnya figur cawapres yang memiliki integritas, kapasitas, dan elektabilitas.

Menurut Jamal, sejarah Pilpres Indonesia menunjukkan bahwa cawapres dapat menjadi penentu kemenangan, tetapi juga bisa menjadi sumber masalah jika salah pilih. Ia mencontohkan beberapa kasus di mana cawapres yang tidak sinergis dengan presiden justru menimbulkan konflik internal.

"Cawapres harus mampu menjadi mitra strategis, bukan sekadar ban serep. Jika salah, bukan hanya pemerintahan yang terganggu, tetapi juga kepercayaan publik," jelasnya.

Senada dengan Jamal, Guru Besar Undip yang juga pakar hukum tata negara, Prof Dr Yos Johan Utama SH MHum, menyoroti aspek legalitas dan etika dalam pemilihan cawapres. Ia mengingatkan bahwa konstitusi memberikan ruang bagi presiden untuk memilih cawapres, tetapi pilihan itu harus melalui mekanisme partai yang transparan.

"Jangan sampai cawapres dipilih karena tekanan politik sesaat atau bagi-bagi kekuasaan. Itu berbahaya bagi demokrasi," kata Yos.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Selain Jamal Wiwoho dan Yos Johan Utama, diskusi juga menghadirkan pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Adi Prayitno. Adi menilai bahwa peringatan guru besar tersebut relevan dengan dinamika koalisi saat ini.

"Prabowo harus mendengarkan suara akademisi. Jangan hanya mendengar partai politik yang punya kepentingan," ujar Adi.

Sementara itu, juru bicara Presiden Prabowo, belum memberikan komentar resmi terkait peringatan tersebut. Namun, sumber di lingkaran istana menyebut bahwa presiden masih mempertimbangkan berbagai nama cawapres.

Partai-partai koalisi juga belum bersepakat soal sosok cawapres. Golkar, Gerindra, PAN, dan Demokrat masih melakukan pembahasan internal. Nama-nama yang muncul antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Latar Belakang dan Konteks Politik

Peringatan guru besar ini muncul di tengah spekulasi tentang siapa yang akan mendampingi Prabowo pada Pilpres 2029. Meskipun pemilu masih tiga tahun lagi, dinamika politik sudah memanas. Prabowo sendiri belum resmi mendeklarasikan diri sebagai calon presiden, tetapi berbagai survei menempatkannya sebagai kandidat terkuat.

Sejumlah lembaga survei merilis elektabilitas Prabowo yang konsisten di atas 30 persen. Namun, tanpa cawapres yang tepat, elektabilitas itu bisa tergerus.

Jamal Wiwoho mengingatkan bahwa publik akan menilai cawapres dari rekam jejak, bukan popularitas semata. "Masyarakat sekarang cerdas. Mereka melihat integritas dan kompetensi," tegasnya.

Dalam konteks historis, Pilpres 2024 lalu menjadi pelajaran berharga. Saat itu, Prabowo menggandeng Gibran Rakabuming Raka, yang menuai kontroversi karena putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia. Meski menang, gesekan politik tidak terhindarkan.

Dampak dan Reaksi Publik

Peringatan guru besar ini mendapat beragam respons. Sebagian publik mendukung, sebagian lain menganggapnya terlalu dini. Di media sosial, tagar #CawapresPrabowo sempat menjadi trending topic.

Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai bahwa peringatan tersebut adalah bentuk kontrol sosial yang sehat. "Akademisi punya tanggung jawab moral untuk mengingatkan," katanya.

Namun, anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menilai bahwa pemilihan cawapres adalah hak prerogatif presiden. "Kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo," ujarnya.

Dampak lainnya, sejumlah partai politik mulai intensif melakukan komunikasi politik. Golkar, misalnya, menggelar rapat pleno untuk membahas kriteria cawapres. PAN juga membuka pendaftaran bakal calon.

Langkah Selanjutnya dan Skenario Politik

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi dari Prabowo. Namun, diperkirakan dalam beberapa bulan ke depan, nama cawapres akan mulai mengerucut.

Jamal Wiwoho menyarankan agar Prabowo membentuk tim penilai independen untuk menyeleksi cawapres. Tim itu terdiri dari akademisi, tokoh masyarakat, dan profesional.

"Jangan hanya berdasarkan survei. Butuh penilaian komprehensif," ujarnya.

Yos Johan Utama menambahkan bahwa cawapres harus memiliki visi yang sejalan dengan presiden. "Jika tidak, akan terjadi gesekan di kabinet," katanya.

Pilpres 2029 memang masih jauh, tetapi peringatan ini menjadi pengingat bahwa kualitas demokrasi ditentukan oleh kualitas pemimpin dan pendampingnya. Salah langkah, penyesalan pun tak terhindarkan.

Analisis Redaksi

Peringatan dua guru besar hukum ini bukan sekadar wacana akademik. Mereka melihat pola historis di mana cawapres yang dipilih secara pragmatis justru menjadi beban politik. Prabowo, yang saat ini memiliki elektabilitas tinggi, memang berada di posisi nyaman. Namun, kenyamanan itu bisa berubah jika salah memilih pendamping.

Publik Indonesia semakin kritis. Mereka tidak lagi sekadar melihat popularitas, tetapi juga rekam jejak dan integritas. Cawapres yang dipilih karena tekanan koalisi atau bagi-bagi kekuasaan berpotensi menuai resistensi. Sebaliknya, cawapres yang kompeten dan bersih akan memperkuat legitimasi pemerintahan.

Karena itu, saran Jamal Wiwoho untuk membentuk tim penilai independen patut dipertimbangkan. Prabowo perlu mendengar suara akademisi, bukan hanya partai politik. Keputusan cawapres adalah keputusan strategis yang akan menentukan arah bangsa lima tahun ke depan. Jika salah, bukan hanya Prabowo yang menyesal, tetapi seluruh rakyat Indonesia.

Sumber: uns.ac.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad