DPRD Mataram Minta Evaluasi Mitigasi Banjir: Sampah Jadi Pemicu Utama
DPRD Kota Mataram menyoroti tumpukan sampah di sungai dan saluran drainase yang dinilai menjadi pemicu banjir di sejumlah wilayah. Ketua DPRD Mataram, Abdul Malik, meminta Pemkot Mataram mengevaluasi infrastruktur drainase sekaligus mendorong kesadaran warga menjaga kebersihan lingkungan.
Sampah dari aktivitas masyarakat membuat saluran air tersumbat. Aliran tidak berjalan optimal ketika hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Kota Mataram. Persoalan itu yang membuat DPRD mendesak pembenahan menyeluruh, bukan hanya penanganan saat banjir datang.
Sampah di Sungai dan Drainase Jadi Pemicu Banjir Mataram
Abdul Malik mengatakan, kondisi cuaca yang memasuki musim penghujan menuntut kerja sama semua pihak. Pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dinilai harus bergerak bersama. Menurutnya, penanganan yang dilakukan Pemkot Mataram sejauh ini sudah cukup baik, tetapi masih ada sejumlah penyempurnaan yang diperlukan.
Ia mencontohkan genangan air yang masih muncul di beberapa titik badan jalan. Selain itu, tumpukan sampah yang menyumbat saluran drainase menjadi persoalan yang belum tuntas. Kondisi tersebut, kata Malik, bisa memperparah genangan saat hujan turun dengan intensitas tinggi.
“Saya rasa, mungkin kita perlu mawas diri terhadap cuaca yang terjadi saat ini,” ujarnya, Jumat (20/11/2026), seperti dikutip dari Suara NTB.
Pernyataan itu menegaskan bahwa masalah banjir di Mataram bukan semata soal curah hujan. Ada persoalan perilaku warga yang membuang sampah ke saluran air. Drainase yang sudah dibangun dan dibersihkan tidak akan berfungsi maksimal jika kebiasaan membuang sampah sembarangan masih berlangsung.
Malik menilai persoalan banjir tidak bisa hanya dilihat dari aspek infrastruktur atau kinerja pemerintah. Perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan juga menjadi faktor penting. Pemerintah bertanggung jawab menyiapkan infrastruktur dan melakukan mitigasi bencana, sementara partisipasi warga diperlukan agar saluran air tetap bersih.
Abdul Malik Sebut Banjir Bencana yang Harus Diantisipasi Bersama
Politisi Partai Golkar itu mengingatkan bahwa banjir merupakan bencana yang perlu diantisipasi secara bersama-sama. Meskipun berbagai langkah mitigasi dan penanganan telah dilakukan, masih ada sejumlah persoalan di lapangan yang perlu dievaluasi agar dampaknya bisa diminimalkan.
Menurut Malik, evaluasi tidak cukup berhenti pada respons saat banjir terjadi. Langkah pencegahan harus diperkuat. Mulai dari pembenahan saluran drainase, pengawasan kebersihan sungai, hingga peningkatan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah ke aliran air.
DPRD Kota Mataram berencana mengevaluasi berbagai kendala serta program penanganan banjir yang telah dilaksanakan Pemkot Mataram. Evaluasi itu akan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Tujuannya membahas persoalan yang ditemukan di lapangan sekaligus merumuskan langkah perbaikan ke depan.
“Tentunya kita lakukan evaluasi terhadap ini. Mungkin nanti ke depan akan coba kita duduk bersama dengan dinas terkait karena ini permasalahan kita bersama,” pungkas Malik.
Rencana evaluasi itu menjadi sinyal bahwa DPRD ingin melihat penanganan banjir secara menyeluruh. Bukan hanya soal anggaran atau proyek fisik, tetapi juga koordinasi antar-OPD dan efektivitas program yang sudah berjalan. Sebab, banjir di Mataram hampir terjadi setiap tahun.
Drainase dan Saluran Pembuangan Air Jadi Fokus Perbaikan
Dalam pemberitaan tersebut, Malik tidak menyebut angka kerugian maupun jumlah titik banjir secara rinci. Namun ia menegaskan bahwa genangan di badan jalan dan sampah yang menyumbat drainase masih menjadi persoalan nyata di lapangan. Dua hal itulah yang menjadi fokus perbaikan jangka pendek.
Persoalan drainase di kota-kota seperti Mataram biasanya bertumpuk. Kapasitas saluran yang tidak lagi memadai, sedimentasi, hingga sampah rumah tangga yang masuk ke saluran menjadi penyebab umum. Perbaikan fisik tanpa perubahan perilaku warga sering tidak bertahan lama.
Karena itu, DPRD mendorong dua pendekatan berjalan bersamaan. Pertama, penyempurnaan infrastruktur jaringan drainase dan saluran pembuangan air. Kedua, peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama sungai dan saluran air di sekitar permukiman.
- Pembenahan saluran drainase dan saluran pembuangan air agar aliran lebih optimal saat hujan deras.
- Pengawasan kebersihan sungai untuk mencegah tumpukan sampah yang menyumbat aliran.
- Peningkatan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan ke saluran air.
- Evaluasi program penanganan banjir bersama OPD terkait di lingkungan Pemkot Mataram.
Langkah penguatan pencegahan juga sejalan dengan praktik penanganan banjir di daerah lain yang menekankan pemeliharaan saluran secara rutin. Informasi mengenai pentingnya pengelolaan drainase dan sampah perkotaan bisa dilihat pada penjelasan publik di situs resmi BNPB mengenai mitigasi bencana hidrometeorologi.
Evaluasi Program Penanganan Banjir Libatkan OPD Terkait
DPRD Kota Mataram menegaskan evaluasi akan dilakukan dengan melibatkan OPD terkait. Forum itu nanti membahas persoalan yang ditemukan di lapangan sekaligus merumuskan langkah perbaikan. Malik menyebut persoalan banjir sebagai permasalahan bersama, bukan beban satu instansi saja.
Pendekatan lintas instansi dinilai penting karena penanganan banjir menyentuh banyak sektor. Mulai dari pekerjaan umum yang mengurus drainase, dinas lingkungan hidup yang menangani sampah, hingga kecamatan dan kelurahan yang bersentuhan langsung dengan warga. Koordinasi yang lemah membuat program di lapangan sering tumpang tindih.
Evaluasi juga diharapkan menyoroti efektivitas program yang sudah ada. Bila saluran sudah dibangun tetapi kembali tersumbat dalam waktu singkat, persoalannya bukan hanya konstruksi. Ada faktor pemeliharaan dan perilaku pengguna saluran yang harus dibenahi.
Bagi warga Mataram, musim penghujan berarti kewaspadaan terhadap genangan dan banjir. Seruan DPRD agar masyarakat ikut menjaga kebersihan saluran air menjadi pengingat bahwa upaya pemerintah tidak cukup tanpa dukungan warga. Saluran yang bersih adalah hasil kerja bersama.
Langkah Selanjutnya: Duduk Bersama Dinas Terkait
Setelah pernyataan pada Jumat (20/11/2026), langkah berikutnya adalah mempertemukan DPRD dengan dinas terkait. Malik menyebut pihaknya akan duduk bersama untuk membahas persoalan yang ditemukan di lapangan. Agenda itu belum memiliki jadwal rinci dalam pemberitaan tersebut.
Yang jelas, DPRD ingin evaluasi tidak berhenti pada rapat. Hasilnya harus menjadi dasar perbaikan nyata, mulai dari pembenahan drainase hingga pengawasan kebersihan sungai. Dengan begitu, dampak banjir yang hampir terjadi setiap tahun bisa ditekan.
Pemkot Mataram belum memberikan pernyataan terpisah dalam artikel sumber terkait rencana evaluasi ini. Namun Malik menegaskan penanganan yang ada sejauh ini sudah cukup baik, hanya perlu penyempurnaan di sejumlah titik. Pernyataan itu memberi ruang bagi perbaikan tanpa menutup mata pada persoalan yang tersisa.
Bagi publik, yang paling mudah dipantau adalah apakah genangan di badan jalan berkurang dan apakah saluran air bersih dari sampah pada musim hujan kali ini. Itulah ukuran sederhana yang akan menunjukkan apakah evaluasi berjalan atau hanya menjadi wacana.
Analisis Redaksi
Seruan DPRD Mataram menyentuh titik yang sering terlewat dalam diskusi banjir: sampah. Selama ini perdebatan cenderung berputar pada kapasitas drainase dan anggaran proyek. Padahal, saluran sebaik apa pun akan macet bila warga terus membuang sampah ke dalamnya. Malik cukup jujur menyebut persoalan ini sebagai soal mawas diri, bukan sekadar kegagalan pemerintah.
Namun kejujuran itu perlu diikuti tindakan yang terukur. Evaluasi bersama OPD terkait harus menghasilkan target yang jelas, misalnya titik mana yang paling rawan genangan, saluran mana yang perlu dikeruk, dan bagaimana pengawasan kebersihan sungai dijalankan rutin. Tanpa ukuran seperti itu, forum lintas dinas mudah berubah menjadi rapat seremonial yang berulang setiap musim hujan.
Yang juga penting, edukasi soal sampah tidak bisa hanya berupa imbauan. Perlu ada sistem pengelolaan sampah yang memudahkan warga, termasuk di permukiman padat di tepi sungai. Selama warga tidak punya pilihan selain membuang sampah ke saluran air, imbauan menjaga kebersihan akan selalu kalah oleh kebiasaan. Evaluasi DPRD sebaiknya menyentuh akar persoalan itu, bukan hanya permukaan saluran yang tersumbat.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0