RI dan 15 Negara Arab Sambut Sanksi Inggris-Australia ke Israel

Nov 20, 2026 - 21:40
 0  1
RI dan 15 Negara Arab Sambut Sanksi Inggris-Australia ke Israel

Indonesia bersama 15 negara Arab menyambut baik keputusan Inggris dan Australia menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat pembangunan permukiman ilegal Israel di Palestina. Dukungan disampaikan lewat pernyataan bersama 16 menteri luar negeri yang dirilis Kemlu RI, Jumat (20/11/2026).

Ad
Ad

Pernyataan itu dirilis melalui akun X Kementerian Luar Negeri RI. Para menteri berharap langkah tersebut diikuti negara lain untuk menekan perluasan permukiman Israel dan memastikan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.

Kronologi Sanksi Inggris dan Australia

Inggris lebih dulu bergerak pada Selasa (17/11). Pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi kepada delapan perusahaan Israel yang terlibat dalam pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat.

London juga menyasar organisasi Tzav 9 karena menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Sanksi mencakup pembekuan aset dan pembatasan jabatan bagi sejumlah direktur perusahaan yang masuk daftar.

Sehari kemudian, Rabu (18/11), giliran Australia. Canberra menjatuhkan sanksi terhadap tiga individu dan empat organisasi yang terlibat dalam perluasan permukiman ilegal serta pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Sanksi Australia melarang warga dan perusahaan Negeri Kanguru melakukan perdagangan maupun memberikan dukungan keuangan kepada pihak-pihak yang menjadi sasaran. Langkah ini melengkapi tekanan internasional yang sebelumnya hanya berupa kecaman diplomatik.

Dua keputusan itu memicu reaksi cepat dari dunia Arab dan negara berpenduduk Muslim besar. Indonesia, yang sejak awal mendukung kemerdekaan Palestina, langsung mengoordinasikan pernyataan bersama lintas kawasan.

16 Negara Penandatangan dan Isi Pernyataan Bersama

Pernyataan bersama ditandatangani menteri luar negeri Indonesia, Aljazair, Mesir, Yordania, Kuwait, Libya, Maladewa, Niger, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Somalia, Turki, dan Uni Emirat Arab (UEA). Total ada 16 negara, bukan 15 seperti disebut dalam judul berita awal.

Dalam pernyataan itu, para menteri menyatakan dukungan untuk semua upaya memastikan akuntabilitas. Caranya, melalui langkah-langkah internasional yang tepat dan pengenaan sanksi terhadap entitas dan individu yang bertanggung jawab atas aktivitas pemukiman.

Mereka secara khusus menyoroti rencana pembangunan permukiman E1 di sebelah timur Yerusalem Timur yang diduduki. Proyek ini dinilai memotong kontinuitas wilayah Palestina dan mempersulit terwujudnya negara Palestina yang berdaulat.

Para menteri mengecam kebijakan Israel yang terus memperluas permukiman di wilayah Palestina. Mereka juga menyoroti pihak-pihak yang mendukung, memfasilitasi, atau menjalankan kebijakan tersebut.

“Para Menteri menyatakan dukungan untuk semua upaya untuk memastikan akuntabilitas, termasuk melalui langkah-langkah internasional yang tepat dan pengenaan sanksi terhadap entitas dan individu yang bertanggung jawab atas aktivitas pemukiman,” demikian bunyi pernyataan tersebut, seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Selain soal permukiman, 16 negara itu turut mengecam eskalasi militer Israel di Jalur Gaza. Mereka menyerukan implementasi penuh dan segera Rencana Komprehensif Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Mengakhiri Konflik Gaza.

Menurut para menteri, pelaksanaan rencana tersebut diperlukan untuk menjamin keamanan dan stabilitas, mengatasi krisis kemanusiaan, memfasilitasi rekonstruksi dan pemulihan, serta membuka jalan menuju perdamaian jangka panjang.

Dasar Hukum Internasional yang Dirujuk

Para menteri menilai sanksi Inggris dan Australia sejalan dengan hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Rujukan utamanya adalah Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334 pada 2016.

Resolusi itu menegaskan bahwa pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967 tidak memiliki validitas hukum. Resolusi juga menyerukan penghentian seluruh aktivitas permukiman.

Selain itu, pernyataan merujuk pada pendapat penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) pada 19 Juli 2024. Dalam opini itu, ICJ menyatakan pendudukan Israel atas Palestina melanggar hukum internasional dan harus diakhiri secepat mungkin.

Menurut para menteri, seluruh negara berkewajiban tidak mengakui pendudukan ilegal Israel sebagai situasi yang sah. Negara-negara juga tidak boleh memberikan bantuan atau dukungan untuk mempertahankan kondisi yang timbul akibat pendudukan tersebut.

Kewajiban ini sebelumnya juga ditegaskan dalam opini penasihat ICJ soal konsekuensi hukum pendudukan. Dokumen itu menjadi dasar bagi negara ketiga untuk meninjau ulang hubungan dagang dan diplomatik dengan entitas yang terlibat permukiman.

Dalam pernyataan itu, para menteri kembali menyerukan Israel mencabut seluruh kebijakan terkait pembangunan permukiman. Termasuk tindakan lain yang bertujuan mengubah karakter geografis dan demografis wilayah Palestina yang diduduki.

Dampak dan Reaksi di Tingkat Global

Sanksi Inggris dan Australia menambah daftar negara Barat yang mulai menggunakan instrumen hukum terhadap aktor permukiman. Sebelumnya, beberapa negara Eropa telah menerapkan langkah serupa, meski cakupannya bervariasi.

Bagi Indonesia, pernyataan bersama ini memperkuat posisi diplomasi Jakarta di dunia Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Indonesia bukan negara Arab, tetapi konsisten menjadi salah satu penandatangan terdepan dalam isu Palestina.

Dampak langsungnya terasa pada perusahaan dan individu yang masuk daftar sanksi. Mereka kehilangan akses ke sistem keuangan Inggris dan Australia, serta berisiko menghadapi pembatasan perjalanan dan transaksi.

Namun, sanksi ini belum menyentuh perdagangan senjata atau kerja sama militer dengan Israel secara menyeluruh. Sejumlah pengamat menilai langkah Inggris dan Australia masih terbatas pada entitas permukiman, bukan kebijakan negara secara keseluruhan.

Di tingkat PBB, pernyataan 16 negara ini memberi tekanan tambahan agar Dewan Keamanan membahas implementasi Resolusi 2334. Hingga kini, resolusi itu belum dijalankan penuh oleh Israel.

Langkah Selanjutnya dan Seruan Solusi Dua Negara

Para menteri menegaskan Gaza merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Palestina yang diduduki. Karena itu, segala pembicaraan soal masa depan Gaza harus mengacu pada kerangka negara Palestina yang merdeka.

Mereka menyatakan solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan untuk mewujudkan perdamaian yang adil, abadi, dan komprehensif. Solusi itu harus diwujudkan melalui pembentukan negara Palestina yang merdeka, berdaulat, berkesinambungan, dan layak.

Batas acuannya adalah garis 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Para menteri menolak segala upaya mengubah status Yerusalem dan komposisi demografisnya.

Ke depan, negara-negara penandatangan berharap keputusan Inggris dan Australia mendorong lebih banyak negara di komunitas internasional mengambil langkah serupa. Tekanan diplomatik akan diarahkan pada negara-negara yang belum menerapkan sanksi.

Indonesia sendiri diperkirakan terus menggalang dukungan di forum multilateral, termasuk PBB dan OKI. Pernyataan bersama ini menjadi pijakan untuk mendorong agenda akuntabilitas atas permukiman ilegal di sidang-sidang berikutnya.

Analisis Redaksi

Pernyataan bersama 16 negara ini menunjukkan pergeseran cara negara Arab dan Indonesia merespons permukiman Israel. Jika sebelumnya kecaman berhenti pada pidato, kini mereka secara eksplisit mendukung sanksi terhadap entitas dan individu. Dukungan itu bukan hal kecil, karena memberi legitimasi politik bagi negara lain untuk mengikuti jejak Inggris dan Australia.

Namun, ada batas jelas dalam langkah Inggris dan Australia. Sanksi menyasar perusahaan dan organisasi tertentu, bukan kebijakan pendudukan secara keseluruhan. Tanpa perluasan ke sektor keuangan dan perdagangan strategis, dampaknya pada perluasan permukiman bisa tetap terbatas. Di sinilah pernyataan 16 negara perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret, misalnya meninjau hubungan dagang dengan perusahaan yang beroperasi di permukiman.

Poin penting lain adalah rujukan pada Resolusi DK PBB 2334 dan opini ICJ 2024. Keduanya memberi dasar hukum yang kuat bagi negara ketiga untuk bertindak. Jika Inggris dan Australia bisa melangkah, negara lain yang mengaku menjunjung hukum internasional menghadapi ujian yang sama. Pernyataan bersama ini pada akhirnya menjadi tolok ukur konsistensi diplomasi, bukan sekadar daftar nama negara.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad