Dasco Bocorkan Isi Pertemuan Empat Mata dengan Sjafrie di DPR
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengakui sempat berbicara empat mata dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di kompleks parlemen. Ia memastikan perbincangan itu hanya soal revisi UU Pertahanan, bukan politik cawapres.
Pertemuan itu berlangsung pada Kamis (19/11) sore, tepat saat isu dua nama calon wakil presiden yang bakal disetor Presiden Prabowo Subianto ke MPR sedang panas. Dasco memberi keterangan kepada wartawan sehari kemudian, Jumat (20/11), di lokasi yang sama.
"Saya ketemu, ya memang berdua saja, tapi kita ya bicara itu saja," ujar Dasco seperti dikutip dari laporan CNN Indonesia.
Pengakuan itu sekaligus membuka sedikit tabir pertemuan yang sebelumnya hanya diketahui lewat pernyataan Sjafrie. Keduanya kompak membantah ada pembahasan politik di balik kunjungan Menhan ke Senayan.
Kronologi pertemuan Sjafrie di kompleks parlemen
Sjafrie datang ke kompleks parlemen pada Kamis sore. Kedatangannya bertepatan dengan memanasnya perdebatan soal mekanisme pemilihan wakil presiden di MPR, termasuk dua nama yang disebut akan diajukan Prabowo untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Dasco, pertemuan itu berlangsung berdua saja tanpa pihak lain. Ia menyebut komunikasi tersebut sebagai hal biasa antara parlemen dan mitra pemerintah di bidang pertahanan.
"Nah, sehingga kemudian menurut saya itu kan adalah pertemuan biasa, komunikasi yang kemudian memang harus dilakukan antara mitra," kata Ketua Harian Partai Gerindra itu.
Sjafrie sendiri sebelumnya sudah memberi keterangan usai pertemuan pada Kamis. Ia menegaskan tidak ada pembahasan soal calon wakil presiden dalam pertemuan tersebut.
"Tidak ada pembahasan yang menyangkut hal itu, ya. Saya juga tidak berniat dan tidak berminat untuk membahas itu," kata Sjafrie.
Dua pernyataan itu saling melengkapi. Dasco berbicara dari sisi parlemen sebagai tuan rumah, Sjafrie dari sisi pemerintah sebagai tamu. Keduanya menunjuk ke satu agenda yang sama: revisi UU Pertahanan.
Alasan revisi UU Pertahanan jadi agenda utama
Revisi UU Pertahanan menjadi alasan yang disebut kedua pihak. Bagi Sjafrie, aturan baru itu diperlukan untuk menyesuaikan dasar hukum pertahanan dengan kebutuhan organisasi dan tantangan keamanan yang berkembang.
Namun Dasco belum mau buru-buru. Ia menyatakan belum mengambil keputusan untuk menyetujui usulan revisi tersebut, dan menegaskan persetujuan DPR tidak bisa berdiri di atas satu orang.
"Saya tidak bisa mengatasnamakan DPR sendiri, karena saya adalah pimpinan DPR yang kemudian ada Ketua DPR, Mbak Puan, ada pimpinan DPR yang lain yang sifatnya kolektif kolegial," katanya.
Pernyataan itu penting karena menyangkut mekanisme internal parlemen. Setiap sikap resmi DPR atas usul revisi undang-undang harus melewati rapat pimpinan dan pembahasan di tingkat alat kelengkapan dewan.
Berikut sejumlah poin yang ditegaskan Dasco soal pertemuan tersebut:
- Pertemuan berlangsung berdua saja, tanpa pihak lain.
- Isi pembicaraan hanya soal rencana revisi UU Pertahanan.
- Tidak ada bahasan politik, termasuk dinamika cawapres.
- Belum ada keputusan DPR untuk menyetujui usulan revisi.
- Persetujuan harus dibahas bersama pimpinan DPR secara kolektif kolegial.
Dengan begitu, pertemuan Kamis sore itu lebih tepat dibaca sebagai komunikasi antarlembaga ketimbang lobi politik. Setidaknya itulah versi yang dipegang kedua pihak.
Isu dua nama cawapres yang membayangi
Konteks pertemuan tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik nasional. Saat Sjafrie datang ke Senayan, publik sedang membicarakan dua nama bakal cawapres yang disebut akan disetor Prabowo ke MPR.
Mekanisme itu sendiri menuai sorotan. Pakar hukum tata negara Mahfud MD sebelumnya mempertanyakan keabsahan pemilihan wakil presiden jika tetap digelar 9 Desember, seperti dirangkum dalam pemberitaan CNN Indonesia.
Di tengah situasi itu, kunjungan seorang menteri pertahanan ke gedung parlemen mudah dibaca sebagai sinyal politik. Dasco dan Sjafrie sama-sama berusaha menutup tafsir tersebut.
Sjafrie bahkan menyatakan tidak ikut campur soal isu dua nama cawapres yang akan diajukan Prabowo untuk dipilih MPR dan dilantik menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
"Saya juga tidak berniat dan tidak berminat untuk membahas itu," ujarnya menegaskan.
Bagi Sjafrie, posisinya sebagai pembantu presiden di bidang pertahanan membuat isu cawapres berada di luar wilayah kerjanya. Ia memilih membatasi diri pada agenda revisi UU Pertahanan yang memang menjadi tugasnya.
Posisi Dasco dan mekanisme kolektif kolegial DPR
Dasco berbicara sebagai Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Gerindra. Dua posisi itu membuat setiap ucapannya dibaca dalam dua konteks: kelembagaan parlemen dan kepartaian.
Ia menolak disalahartikan sebagai pihak yang bisa memutuskan sendiri. Dalam sistem DPR, keputusan diambil secara kolektif kolegial bersama Ketua DPR Puan Maharani dan pimpinan lainnya.
"Saya tidak bisa mengatasnamakan DPR sendiri," katanya.
Pernyataan itu sejalan dengan praktik di parlemen. Usul inisiatif revisi undang-undang biasanya dibahas lebih dulu di Badan Legislasi, lalu dibawa ke rapat paripurna untuk mendapat persetujuan sebagai usul inisiatif DPR.
Karena itu, pertemuan dengan Sjafrie belum tentu berujung pada percepatan pembahasan. Dasco hanya menyampaikan bahwa komunikasi sudah dilakukan, sementara keputusan politik tetap menunggu mekanisme internal.
Yang jelas, ia menyebut pertemuan itu sebagai bagian dari komunikasi yang memang harus dilakukan antara mitra. Tidak lebih dari itu.
Langkah berikutnya usai pertemuan di Senayan
Setelah pertemuan Kamis, bola ada di tangan pimpinan DPR. Usulan revisi UU Pertahanan perlu dibahas bersama sebelum ada sikap resmi lembaga.
Dasco belum memberi tenggat kapan pembahasan itu dilakukan. Ia juga tidak menyebut apakah revisi akan masuk dalam prioritas program legislasi mendatang.
Dari sisi pemerintah, Sjafrie sudah menyampaikan alasan perlunya revisi. Ia menegaskan pertemuan dengan Dasco murni membahas hal tersebut, bukan isu cawapres.
Sementara isu dua nama cawapres tetap berjalan di jalur lain, yaitu proses di MPR yang menuai pertanyaan soal keabsahan dan waktunya. Dua agenda itu kini berdiri terpisah, meski berada di gedung yang sama.
Publik tinggal menunggu apakah revisi UU Pertahanan benar-benar masuk pembahasan resmi DPR, atau berhenti sebagai komunikasi awal antara Menhan dan pimpinan parlemen.
Analisis Redaksi
Ada satu hal yang janggal dari cara pertemuan ini dikomunikasikan. Dua pejabat tinggi bertemu di gedung parlemen pada hari ketika isu cawapres memanas, lalu keduanya menghabiskan waktu menjelaskan bahwa yang dibahas bukan cawapres. Bagi publik, penjelasan seperti itu justru memancing tanya lebih lanjut.
Tapi menuduh ada agenda tersembunyi juga tidak adil tanpa bukti. Yang bisa dinilai adalah konteksnya. Sjafrie datang sebagai Menhan dengan urusan revisi UU Pertahanan, dan Dasco menerimanya sebagai pimpinan DPR. Secara prosedural, itu wajar.
Yang perlu dicermati justru pernyataan Dasco soal kolektif kolegial. Kalimat itu menandakan revisi UU Pertahanan belum menjadi keputusan DPR, sekaligus mengingatkan bahwa satu wakil ketua tidak bisa menjanjikan apa pun. Di saat yang sama, pernyataan itu menunjukkan belum ada kesepakatan internal di parlemen.
Bagi Sjafrie, revisi UU Pertahanan adalah pekerjaan rumah yang mendesak. Bagi DPR, itu urusan politik yang harus melewati banyak pintu. Pertemuan empat mata di Senayan hanya pintu pertama, dan isinya belum tentu sepenting yang dibayangkan publik.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0