Tarif Layanan Plus-plus Warung Pangku Gresik: Rp 150 Ribu, Korban Cuma Dapat Rp 30 Ribu
Praktik prostitusi berkedok warung kopi pangku di Desa Karangandong, Driyorejo, Gresik, dibongkar polisi. Pemiliknya, SS alias Mama, mematok tarif Rp 150 ribu per pelanggan untuk layanan plus-plus, sementara pramusajinya hanya menerima Rp 30 ribu sekali melayani tamu.
Perempuan 56 tahun yang akrab dipanggil Mama itu ditangkap dalam penggerebekan yang dilakukan jajaran Polres Gresik. Dari setiap transaksi, sebagian besar uang mengalir ke kantong pelaku.
"Tarifnya kepada pelanggan sebesar Rp 150 ribu untuk sekali hubungan seksual dengan korban," kata Kapolres Gresik Ramadhan Nasution, Jumat (20/11/2026) di Polres Gresik, seperti dilaporkan detikJatim.
Pembagian Uang: Rp 120 Ribu untuk Mama, Rp 30 Ribu untuk Pramusaji
Kasatreskrim Polres Gresik AKP Deckha Rian membeberkan rincian keuntungan yang diraup pelaku. Dari tarif Rp 150 ribu, SS mengambil Rp 120 ribu. Sisanya, Rp 30 ribu, diberikan kepada pramusaji yang melayani pelanggan.
"Sekali melayani tamu, korban mendapat upah dari pelaku Rp 30 ribu," ujar Deckha.
Angka itu menunjukkan ketimpangan yang mencolok. Pramusaji menanggung seluruh risiko, termasuk risiko kesehatan dan hukum, tetapi hanya menerima seperlima dari tarif yang dibayar pelanggan.
Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan dua pramusaji yang sedang melayani tamu. Keduanya langsung diperiksa sebagai korban. Menurut Deckha, masing-masing pramusaji bisa melayani dua sampai tiga orang dalam sehari.
"Ada dua pramusaji yang dipekerjakan di warung tersebut. Satu hari bisa melayani 2 sampai 3 orang," tuturnya.
Dengan hitungan sederhana, satu pramusaji bisa menghasilkan Rp 60 ribu sampai Rp 90 ribu per hari dari layanan plus-plus. Sementara pelaku, dengan dua pramusaji, meraup Rp 240 ribu hingga Rp 360 ribu sehari dari selisih tarif.
Modus Rekrutmen: Iming-iming Pekerjaan Penjaga Warung Kopi
Polisi mengungkap cara SS menjaring korban. Awalnya, pelaku menawarkan pekerjaan sebagai penjaga warung kopi. Tawaran itu terdengar biasa dan tidak mencurigakan.
Setelah korban masuk dan bekerja sebagai pramusaji, barulah pelaku menawarkan pekerjaan tambahan berupa layanan plus-plus. Bujukannya dibungkus dengan janji keuntungan besar.
"Para korban diiming-imingi sebagai pekerjaan terlebih dahulu. Dengan tentunya menyampaikan keuntungan yang besar apabila ditambah layanan melayani laki-laki," jelas Deckha.
Pola ini bukan hal baru. Warung kopi pangku kerap dijadikan kedok karena aktivitasnya terlihat seperti usaha kuliner biasa. Tamu datang, duduk, ditemani pramusaji, lalu transaksi lain terjadi di baliknya.
Yang membedakan kasus ini adalah adanya tarif resmi yang ditetapkan pelaku. Uang mengalir teratur, dengan pembagian yang jelas antara pemilik warung dan pekerja.
Warung Pangku Gresik dan Jejak Kasus Serupa
Gresik bukan wilayah baru untuk persoalan warung pangku. Sebelumnya, perhatian publik pernah tersedot ke kasus serupa di kawasan yang sama, termasuk temuan puluhan pramusaji dan tamu yang terjaring razia setelah Lebaran.
Yang lebih mengkhawatirkan, sejumlah pramusaji warung pangku di Gresik pernah terindikasi mengidap HIV dan sifilis. Temuan itu memperlihatkan bahwa praktik ini bukan sekadar soal ketertiban umum, tetapi juga ancaman kesehatan masyarakat.
Warung pangku beroperasi dengan pola yang mirip dari waktu ke waktu. Pekerja direkrut lewat tawaran pekerjaan biasa, lalu didorong menerima layanan tambahan ketika sudah terlanjur bergantung pada penghasilan harian.
Dalam kasus SS, polisi menegaskan bahwa dua pramusaji yang ditemukan saat penggerebekan berstatus korban. Penyidikan kini diarahkan pada pelaku sebagai pihak yang menampung, mempekerjakan, dan mengambil keuntungan.
Polres Gresik belum merinci pasal yang dijeratkan. Namun dalam penanganan kasus serupa, pelaku biasanya dijerat dengan ketentuan pidana tentang tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau pengaturan tentang mucikari dan eksploitasi seksual.
Dampak bagi Korban dan Lingkungan Sekitar
Korban dalam kasus ini adalah dua pramusaji yang bekerja di warung tersebut. Mereka menerima upah Rp 30 ribu per tamu, tanpa jaminan kesehatan dan tanpa perlindungan hukum.
Beban risiko yang mereka tanggung jauh lebih besar daripada imbalan yang diterima. Selain risiko penyakit menular seksual, mereka juga menghadapi stigma sosial ketika kasusnya terungkap.
Bagi warga Desa Karangandong dan sekitarnya, penggerebekan ini menambah daftar panjang persoalan sosial di kawasan Driyorejo. Warung kopi yang semula berfungsi sebagai tempat berkumpul berubah menjadi pintu masuk praktik terlarang.
Dampak ekonominya juga nyata. Pelaku meraup keuntungan harian dari pekerja yang tidak punya posisi tawar. Sementara lingkungan sekitar menanggung beban sosial dan kesehatan yang tidak pernah dihitung dalam tarif Rp 150 ribu itu.
Langkah Selanjutnya: Penyidikan dan Pengawasan Warung Kopi
Setelah penggerebekan, Polres Gresik memastikan proses hukum terhadap SS berjalan. Dua pramusaji yang menjadi korban telah diperiksa untuk kepentingan penyidikan.
Kapolres Gresik Ramadhan Nasution menyampaikan langsung tarif yang dipakai pelaku, yang menjadi salah satu bukti utama dalam kasus ini. Keterangan itu memperkuat dugaan bahwa praktik berjalan terorganisasi, bukan insidental.
Ke depan, pengawasan terhadap warung kopi dan tempat usaha sejenis di Gresik menjadi pekerjaan rumah bersama. Razia sesekali tidak cukup jika rekrutmen korban tetap berjalan lewat tawaran pekerjaan yang tampak wajar.
Yang perlu diawasi bukan hanya warungnya, tetapi juga pola perekrutan pramusaji. Sebab dari situlah korban masuk, sebelum akhirnya ditawari layanan tambahan yang mengubah wajah usaha itu sepenuhnya.
Analisis Redaksi
Angka Rp 150 ribu dalam kasus ini bukan sekadar tarif. Angka itu menunjukkan bagaimana tubuh pekerja dijadikan komoditas dengan margin keuntungan 80 persen untuk pemilik warung. Pelaku mengambil Rp 120 ribu, korban menerima Rp 30 ribu, dan risiko sepenuhnya ditanggung pihak yang paling lemah.
Modus iming-iming pekerjaan penjaga warung kopi perlu dibaca sebagai pola perekrutan yang disengaja, bukan kebetulan. Korban direkrut lewat pintu yang terlihat sah, lalu didorong menerima layanan tambahan ketika posisinya sudah terjepit. Di titik itu, persetujuan menjadi kabur karena ada tekanan ekonomi yang nyata.
Penggerebekan dan penetapan tersangka penting, tetapi tidak menyelesaikan akar persoalan. Selama warung pangku masih dianggap sebagai usaha kuliner biasa, dan selama pengawasan hanya bergerak setelah ada laporan, praktik serupa akan muncul lagi dengan nama pemilik yang berbeda. Kasus SS seharusnya menjadi pemicu penelusuran menyeluruh terhadap jaringan warung pangku di Gresik, termasuk siapa yang merekrut dan bagaimana korban berpindah dari satu tempat ke tempat lain.
Sumber: hukumonline.com
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0