Dakwaan Gus Alex Dinilai Tak Terbukti, tapi Dia Sendiri Mengaku Terima US$75 Ribu
Tim kuasa hukum Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex menilai dakwaan penerimaan uang terhadap kliennya tak terbukti di persidangan. Klaim itu muncul di hari yang sama ketika Gus Alex sendiri mengaku pernah menerima US$75 ribu dari biro perjalanan haji.
Pernyataan itu disampaikan seusai sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026). Gus Alex adalah mantan Staf Khusus Menteri Agama yang kini berstatus terdakwa perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024.
“Yang ada di dalam BAP itu ternyata di persidangan sama sekali tidak ada,” kata kuasa hukum Gus Alex, Wa Ode Nur Zainab, kepada wartawan seusai persidangan.
Namun rangkaian persidangan pekan ini justru menghadirkan keterangan yang bertolak belakang dari mulut terdakwa sendiri.
Kronologi Sidang: Klaim Kuasa Hukum dan Pengakuan Terdakwa
Persidangan perkara ini bergulir dalam beberapa agenda berbeda sepanjang pekan. Pada Rabu (18/11/2026), Gus Alex hadir sebagai saksi untuk terdakwa lain. Di ruang sidang itulah ia mengakui menerima uang dari staf operasional biro perjalanan Pesona Mozaik, Nur Faudzin alias Nanang.
Menurut keterangan Gus Alex, total uang yang diberikan sebesar 85 ribu dolar AS. Rinciannya, 75 ribu dolar AS untuk dirinya dan 10 ribu dolar AS untuk mantan Kasubdit Perizinan Haji Khusus Kementerian Agama Rizky Fisa Abadi. Uang itu kemudian dititipkan ke rekening KPK pada 2025.
Sehari berselang, Kamis (19/11/2026), Gus Alex mengaku terlibat penyimpangan dalam pengurusan kuota haji tambahan. “Walaupun dengan melakukan penyimpangan, dalam kondisi saya sangat tertekan,” ujarnya di persidangan.
Pada sidang sebelumnya, Rizky Fisa Abadi juga mengaku pernah menyerahkan Rp500 juta kepada Gus Alex. Uang itu disebut sebagai pinjaman yang belum dikembalikan.
Baru pada Jumat (20/11/2026), kuasa hukum menyampaikan bantahan. Wa Ode menyebut dakwaan penerimaan 2,3 juta dolar AS dari mantan staf honorer Kementerian Agama Ridwan Kurniawan dan 2,3 juta dolar AS dari mantan Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) Budi Darmawan tidak terbukti. Kedua pihak itu, katanya, membantah pernah memberikan uang kepada Gus Alex.
Ia juga mempersoalkan dakwaan penerimaan 406.000 dolar AS dan sejumlah penerimaan lain. Kliennya, klaim Wa Ode, justru pernah menolak tawaran uang 768.000 dolar AS. Ia pun mempertanyakan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menurutnya tetap mencantumkan rincian perolehan Gus Alex meski BPK telah melakukan konfirmasi.
Dua versi itu kini berdiri berdampingan. Satu dari kursi kuasa hukum, satu lagi dari kursi terdakwa.
Dakwaan Jaksa KPK: Rp93,6 Miliar dan Kerugian Negara Rp622,09 Miliar
Dalam surat dakwaan yang dibacakan pada 11 Agustus 2026, jaksa penuntut umum KPK menyebut Gus Alex menerima 5.233.800 dolar AS dan Rp330 juta. Nilainya setara sekitar Rp93,6 miliar.
Gus Alex didakwa bersama tiga nama lain:
- Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
- Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham
- Mantan Ketua Umum Kesthuri Asrul Aziz Taba
Keempatnya didakwa merugikan negara Rp622,09 miliar berdasarkan audit investigatif BPK. Angka itu menjadi pijakan jaksa dalam membangun konstruksi perkara dugaan korupsi pengurusan kuota haji tambahan.
Perkara ini bermula dari persoalan kuota haji tambahan yang dikelola Kementerian Agama pada 2023–2024. Kuota tambahan dari Arab Saudi menjadi rebutan berbagai pihak, mulai dari penyelenggara perjalanan ibadah haji hingga oknum pejabat. Dalam skema yang didakwa jaksa, pengurusan kuota itu dibarengi aliran uang ke sejumlah pihak.
Nama Gus Alex muncul sebagai penghubung antara kepentingan biro perjalanan dan kebijakan kuota di kementerian. Posisinya sebagai staf khusus menteri membuat aksesnya ke ruang pengambilan keputusan dianggap strategis.
Bagi publik, angka Rp622,09 miliar adalah ukuran paling konkret seberapa besar dampak dugaan penyimpangan ini terhadap pengelolaan dana haji. Dana itu bersumber dari setoran jemaah, bukan kas negara dalam pengertian biasa.
Nama Anggota DPR Disebut di Ruang Sidang
Keterangan Gus Alex di persidangan melebar ke ranah legislatif. Ia menyebut sejumlah anggota DPR periode 2019–2024 dalam kaitannya dengan pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024.
Gus Alex mengaku pernah diminta menyiapkan Rp10 miliar oleh Ketua Komisi VIII DPR saat itu, Yandri Susanto. Permintaan itu disebut muncul dalam pertemuan pada 20 November 2023, dengan tujuan memperlancar pembahasan BPIH 2024.
Ia juga menyebut Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang meminta tambahan uang reses Rp250 juta per pimpinan komisi. Angka itu kemudian turun menjadi Rp100 juta.
Hingga berita ini ditulis, Yandri Susanto yang kini menjabat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal maupun Marwan Dasopang belum memberikan tanggapan. Keduanya tetap berhak atas praduga tak bersalah karena keterangan di persidangan belum berstatus putusan hukum.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan lembaganya membuka peluang mengembangkan perkara berdasarkan keterangan tersebut. “Tergantung kecukupan alat bukti dan bagaimana nanti dalam gelar perkara semua fakta-fakta dianalisis,” kata Achmad Taufik Husein.
Ia menyebut jaksa dan penyidik masih perlu membahas kemungkinan pengembangan kasus itu. Artinya, nama-nama baru yang muncul di persidangan belum otomatis menjadi tersangka.
Publik bisa memantau perkembangan perkara ini melalui pemberitaan resmi dan kanal AFU.ID serta rilis lembaga antikorupsi di kpk.go.id.
Mengapa Klaim Kuasa Hukum dan Pengakuan Terdakwa Bisa Berbeda
Dalam hukum acara pidana, keterangan kuasa hukum di luar persidangan tidak berstatus alat bukti. Yang dinilai majelis hakim adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, dan keterangan ahli sebagaimana diatur KUHAP.
Karena itu, pernyataan Wa Ode soal dakwaan yang “tidak terbukti” lebih tepat dibaca sebagai strategi pembelaan. Ia menyerang kualitas bukti jaksa, bukan menghapus pengakuan kliennya.
Sebaliknya, pengakuan Gus Alex di ruang sidang punya bobot berbeda. Keterangan terdakwa bisa menjadi alat bukti, tetapi harus disertai alat bukti lain. Hakim biasanya menimbang konsistensi keterangan, termasuk apakah pengakuan itu ditarik kembali atau tetap dipertahankan.
Di sinilah letak persoalan. Klaim kuasa hukum yang menyebut tidak ada penerimaan uang akan sulit berdiri jika terdakwa sendiri mengakui menerima US$75 ribu dan menitipkannya ke rekening KPK pada 2025. Penitipan uang ke KPK justru bisa dibaca sebagai bentuk pengakuan materiil.
Sebaliknya, pengakuan Gus Alex soal tekanan dan penyimpangan memberi jaksa bahan untuk memperkuat konstruksi dakwaan. Keterangan bahwa ia “sangat tertekan” membuka pintu bagi pembahasan soal siapa yang menekan dan dalam konteks apa.
Hal serupa berlaku untuk keterangan Rizky Fisa Abadi soal Rp500 juta. Angka itu belum tentu masuk ke dakwaan, tetapi bisa menjadi pintu masuk penyelidikan lanjutan jika dianggap cukup.
Jalan Panjang Perkara Kuota Haji dan Ujian bagi KPK
Perkara kuota haji tambahan menyeret nama besar, dari mantan menteri hingga pengusaha perjalanan. Itu membuat publik menaruh perhatian pada seberapa jauh KPK mampu membuktikan dakwaan di pengadilan.
Yang diuji bukan hanya empat terdakwa. Reputasi penanganan perkara korupsi sektor pelayanan publik juga ikut dipertaruhkan. Kasus ini menyangkut haji, ibadah yang melibatkan jutaan warga dan antrean puluhan tahun.
Keterangan soal permintaan uang kepada anggota DPR menambah lapisan baru. Jika ditindaklanjuti, kasus ini bisa berkembang dari korupsi pengadaan menjadi dugaan suap di ranah legislasi anggaran.
KPK menyatakan pengembangan bergantung pada kecukupan alat bukti dan hasil gelar perkara. Pernyataan itu terdengar hati-hati, tetapi sekaligus menandakan pintu masih terbuka.
Seluruh klaim, baik dari jaksa maupun terdakwa, masih akan diuji majelis hakim. Kuasa hukum Gus Alex berharap hakim mempertimbangkan seluruh fakta persidangan sebelum menjatuhkan putusan.
Analisis Redaksi
Ada yang janggal dari pernyataan kuasa hukum Gus Alex. Di hari yang sama, kliennya mengakui menerima US$75 ribu dan menitipkannya ke KPK. Menyebut dakwaan penerimaan uang “tidak terbukti” sambil membiarkan pengakuan itu berdiri di berita acara persidangan adalah posisi yang sulit dipertahankan secara logika hukum.
Pola pembelaan semacam ini bukan hal baru. Serang kualitas bukti jaksa, sorot ketidaksesuaian BAP dengan keterangan sidang, lalu harapkan keraguan hakim. Strategi itu sah, tetapi tidak menghapus fakta bahwa terdakwa sendiri membuka pintu pengakuan. Yang paling menentukan justru konsistensi: apakah Gus Alex bertahan dengan keterangannya atau berbalik arah di sidang berikutnya.
Bagi KPK, berkas perkara ini adalah ujian kredibilitas. Munculnya nama Yandri Susanto dan Marwan Dasopang di persidangan tidak bisa dibiarkan menggantung tanpa penjelasan. Pernyataan “tergantung kecukupan alat bukti” adalah jawaban yang benar secara prosedural, tetapi publik berhak tahu apakah ada tindak lanjut nyata atau tidak. Jika keterangan itu berhenti sebagai cerita di ruang sidang, kepercayaan pada pemberantasan korupsi sektor haji akan kembali terkikis.
Sumber: kpk.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0