Kemenkum Kalsel Perkuat Layanan Kewarganegaraan, 70 Peserta Dibekali Aturan Pewarganegaraan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar Sosialisasi Layanan Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan di Grand Maya by ARTOTEL Hotel, Banjarbaru, Selasa (17/11). Kegiatan dua hari itu diikuti 70 peserta dari pemerintah daerah, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, dan instansi terkait.
Acara dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Rakhmat Renaldy. Tema yang diangkat: “Penguatan Pemahaman Hukum Kewarganegaraan dalam Mewujudkan Kepastian Status Hukum dan Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia.”
Laporan pewarta ANTARA, Firman, menyebut sosialisasi ini menjadi salah satu upaya Kanwil Kemenkum Kalsel meningkatkan pemahaman, kapasitas, serta sinergi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan layanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan. ANTARA Kalsel melaporkan kegiatan berlangsung selama dua hari, 17–18 November 2026.
Empat Narasumber Lintas Sektor Isi Materi Kewarganegaraan
Kanwil Kemenkum Kalsel menghadirkan empat narasumber yang mewakili instansi berbeda. Kombinasi ini menunjukkan persoalan kewarganegaraan tidak bisa diselesaikan satu lembaga saja.
- Jauzi Zulfikar Difarrt, S.H., Analis Hukum Ahli Muda Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum.
- Hairil Fahmi, S.H., M.M., Analis Keimigrasian Ahli Madya pada Kanwil Ditjen Imigrasi Kalimantan Selatan.
- Reza Fahlevi, S.STP., M.IP., Kepala Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan.
- Ir. Ihda Wardati, S.T., Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan.
Materi dari lintas sektor itu, menurut laporan kegiatan, diharapkan memberi pemahaman lebih menyeluruh mengenai prosedur, persyaratan, dan peran masing-masing instansi dalam penanganan persoalan kewarganegaraan.
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berada di lini pengelolaan administrasi hukum, termasuk urusan kewarganegaraan. Imigrasi memegang data perlintasan dan status orang asing. Dinas Dukcapil mengurus pencatatan sipil dan dokumen kependudukan. Kesbangpol menyentuh sisi ideologi dan wawasan kebangsaan. Empat fungsi ini bertemu di satu meja selama dua hari.
PASTI Ada Solusi dan Komitmen Menteri Hukum
Dalam sambutannya, Rakhmat Renaldy menyampaikan bahwa Menteri Hukum Supratman Andi Agtas melalui program PASTI Ada Solusi menunjukkan komitmen mendorong penyelesaian berbagai persoalan hukum, termasuk di bidang kewarganegaraan dan pewarganegaraan.
Ia berharap kegiatan ini memperkuat sinergi seluruh pihak terkait. Bila ditemukan permasalahan kewarganegaraan di Kalimantan Selatan, penanganannya dapat segera dikoordinasikan dan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Program PASTI Ada Solusi menjadi kerangka yang dipakai Kanwil Kemenkum Kalsel untuk menempatkan layanan kewarganegaraan sebagai bagian dari agenda penyelesaian persoalan hukum. Kerangka ini bukan sekadar slogan di dinding. Sosialisasi dua hari dengan 70 peserta adalah bentuk operasionalnya di daerah.
Kanwil Kemenkum Kalsel juga aktif di isu hukum lain. Sebelumnya mereka mendorong potensi Indikasi Geografis sebagai daya tarik wisata daerah, serta membahas tata kelola administrasi perbendaharaan negara bersama DJPb. Pola kerjanya konsisten: mengumpulkan instansi terkait dalam satu forum, lalu menyamakan pemahaman.
Mengapa Status Kewarganegaraan Rawan Sengketa
Persoalan kewarganegaraan jarang muncul di berita utama, tetapi dampaknya besar bagi individu yang mengalaminya. Status hukum yang tidak jelas bisa menghambat akses dokumen kependudukan, layanan publik, hingga hak keperdataan.
Kalimantan Selatan memiliki karakter geografis yang membuat isu ini relevan. Wilayahnya berbatasan laut dan menjadi pintu masuk berbagai aktivitas lintas negara. Perkawinan campuran, kelahiran di luar negeri, anak dari pasangan berbeda kewarganegaraan, hingga warga yang kehilangan dokumen menjadi sebagian kasus yang biasa muncul di layanan.
Setiap kasus menuntut penelusuran berbeda. Ada yang cukup diselesaikan di Dukcapil, ada yang harus lewat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan ada yang perlu konfirmasi Imigrasi. Tanpa koordinasi, pemohon berpindah dari satu loket ke loket lain tanpa kepastian.
Di titik inilah sosialisasi berperan. Peserta dari pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan mendapat gambaran soal pembagian kewenangan. Mereka adalah pihak pertama yang ditemui warga ketika masalah muncul di tingkat bawah.
Dampak bagi Layanan Publik dan Warga
Bagi pemerintah daerah, manfaatnya bersifat teknis. Koordinasi antarlembaga yang lebih kuat diharapkan mempercepat penanganan berbagai persoalan kewarganegaraan di Kalimantan Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagi warga, hasilnya terasa pada kepastian. Status hukum yang jelas membuka akses pada perlindungan hak sebagai warga negara Indonesia. Ini bukan hal abstrak: dokumen kependudukan yang sah menentukan seseorang bisa mengurus pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan.
Kanwil Kemenkum Kalsel menyatakan sosialisasi ini diarahkan pada terbangunnya koordinasi dan kolaborasi berkelanjutan antarinstansi. Harapannya, kualitas layanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan meningkat, sejalan dengan tujuan mewujudkan kepastian status hukum serta perlindungan hak WNI.
Namun, forum dua hari hanya titik awal. Yang menentukan adalah apakah jalur koordinasi yang dibicarakan benar-benar dipakai ketika kasus konkret muncul di lapangan.
Langkah Selanjutnya Setelah Sosialisasi
Setelah 18 November, tidak ada informasi resmi soal agenda lanjutan khusus dari kegiatan ini. Yang tersisa adalah pekerjaan rumah: menjaga kontak antarinstansi tetap hidup.
Ada beberapa hal yang wajar ditunggu. Pertama, kesepahaman soal alur penanganan kasus kewarganegaraan di tingkat provinsi. Kedua, kejelasan titik kontak di setiap instansi. Ketiga, mekanisme pelaporan bila warga menemui jalan buntu.
Peserta yang berasal dari organisasi kemasyarakatan punya peran tersendiri. Mereka bisa meneruskan pemahaman ke komunitas masing-masing, sehingga warga tahu ke mana harus mengadu sebelum masalah membesar.
Kanwil Kemenkum Kalsel menyebut kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kapasitas. Ukurannya sederhana: apakah jumlah kasus yang tertangani dengan tuntas naik, dan apakah keluhan warga soal status kewarganegaraan berkurang.
Analisis Redaksi
Langkah Kanwil Kemenkum Kalsel mengumpulkan empat instansi dalam satu forum adalah pendekatan yang tepat untuk jenis persoalan ini. Masalah kewarganegaraan hampir selalu bersinggungan dengan lebih dari satu lembaga. Ketika masing-masing bekerja sendiri, yang menanggung akibatnya adalah warga yang harus bolak-balik mengurus dokumen.
Yang perlu diawasi justru tahap setelah sosialisasi. Forum dan sosialisasi mudah diadakan, tetapi yang benar-benar mengubah layanan adalah prosedur yang jelas dan pejabat yang bertanggung jawab ketika ada kasus macet. Tanpa itu, sinergi hanya berhenti di foto bersama dan materi presentasi.
Ada pula hal yang luput dari laporan: tidak disebutkan berapa kasus kewarganegaraan yang tercatat di Kalimantan Selatan sepanjang tahun ini, atau jenis persoalan apa yang paling sering muncul. Data semacam itu seharusnya menjadi dasar penyusunan materi, bukan sekadar tema umum. Tanpa angka, sulit menilai apakah sosialisasi menjawab masalah nyata atau hanya memenuhi agenda rutin.
Kepastian status hukum warga negara bukan urusan administratif semata. Ia menentukan apakah seseorang diakui oleh negara tempatnya tinggal. Karena itu, layanan kewarganegaraan semestinya diperlakukan sebagai layanan dasar yang diukur kinerjanya, bukan kegiatan seremonial yang dilaporkan sekali lalu dilupakan.
Sumber: kemenkum.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0