RUU Perampasan Aset Disahkan DPR: MenPANRB Sebut Jamin Kepastian Hukum
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menilai pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang akan memberi kepastian hukum dalam pemulihan aset hasil kejahatan, dengan tetap menjunjung hak asasi manusia.
Pernyataan itu disampaikan Rini setelah DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
Dalam rapat itu, Rini mewakili Presiden menyampaikan pendapat akhir pemerintah. Ia menyerahkan dokumen tersebut kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, disaksikan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Sari Yuliati.
Kronologi Pengesahan RUU Perampasan Aset di Paripurna DPR
Pengesahan berlangsung dalam rapat paripurna yang digelar Kamis (19/11). Pemerintah menyampaikan pandangan akhirnya lewat MenPANRB Rini Widyantini, yang duduk di kursi pemerintah bersama perwakilan kementerian lain.
Rini menegaskan Indonesia sebagai negara hukum punya tanggung jawab memastikan penegakan hukum berjalan adil dan efektif, tanpa mengorbankan hak asasi manusia. Menurutnya, pemulihan aset negara maupun milik korban merupakan bagian penting dari kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat.
"Penegakan hukum dan pemulihan aset negara merupakan rangkaian upaya hukum yang menjadi tanggung jawab negara yang diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum yang efektif, adil, dan proporsional demi memastikan aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada negara maupun korban yang berhak," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Dalam kesempatan itu, Rini juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPR RI atas dedikasi, kerja keras, pemikiran, serta kerja sama dalam menyelesaikan pembahasan RUU tersebut. Ia berharap pembahasan dan berbagai pemikiran yang telah disumbangkan dapat memberi manfaat bagi bangsa dan negara.
Pengesahan ini menandai berakhirnya perjalanan panjang aturan yang selama bertahun-tahun diperdebatkan. Sebelumnya, pemberitaan soal RUU Perampasan Aset dapat ditelusuri lewat pemberitaan ANTARA News yang memuat pernyataan lengkap MenPANRB.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Pemerintah
Selain Rini, rapat paripurna itu dihadiri pimpinan DPR. Ketua DPR Puan Maharani menerima pendapat akhir pemerintah, didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Sari Yuliati.
Rini menjelaskan, pengaturan mengenai perampasan aset selama ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Aturan yang tersebar itu dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat serta perkembangan modus tindak pidana.
Sejumlah kendala juga masih dihadapi dalam pelaksanaannya. Antara lain hambatan prosedural karena bergantung pada putusan pidana, belum optimalnya penelusuran dan pengamanan aset hasil kejahatan, serta belum tersedianya mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana untuk kondisi tertentu.
"RUU tentang Perampasan Aset ini dibentuk agar penegakan hukum terhadap aset hasil kejahatan dapat dilaksanakan secara komprehensif, efektif, akuntabel, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kepastian hukum bagi masyarakat," ujarnya.
Pemerintah menempatkan aturan ini sebagai payung hukum yang menyatukan berbagai ketentuan yang sebelumnya berserakan. Dengan begitu, penegak hukum punya rujukan tunggal saat menelusuri, menyita, hingga mengembalikan aset hasil kejahatan.
Substansi Penting dalam RUU Perampasan Aset
Rini merinci sejumlah substansi penting yang dimuat dalam RUU tersebut. Ruang lingkupnya mencakup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset, sekaligus jenis aset yang dapat dirampas.
RUU itu juga mengatur mekanisme perampasan aset berdasarkan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu. Mekanisme kedua inilah yang selama ini menjadi salah satu titik perdebatan paling keras dalam pembahasan aturan tersebut.
Selain itu, ada sejumlah pengaturan lain yang ikut masuk ke dalam batang tubuh undang-undang:
- Pengelolaan dan pengawasan aset oleh badan yang dibentuk Presiden.
- Pengawasan pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset secara berkala dan akuntabel.
- Sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- Pendanaan penyelenggaraan perampasan aset.
Rini menekankan, penegakan hukum dan pemulihan aset negara harus dilaksanakan secara efektif, adil, dan proporsional. Tujuannya agar aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada negara maupun korban yang berhak.
Kehadiran badan pengelola aset yang dibentuk Presiden menjadi salah satu elemen kunci. Tanpa lembaga yang jelas, aset sitaan berisiko mangkrak, rusak, atau justru hilang nilai ekonominya selama proses hukum berjalan.
Latar Belakang dan Konteks Pemberantasan Korupsi
Pembahasan RUU Perampasan Aset sudah lama menjadi sorotan publik, terutama kalangan pegiat antikorupsi. Sejumlah lembaga mendorong percepatan pengesahan aturan ini karena menilai pelaku kejahatan kerap menikmati hasil kejahatannya meski sudah divonis.
Selama ini, penelusuran dan perampasan aset bergantung pada putusan pidana. Jika perkara mandek, tersangka buron, atau pelaku meninggal sebelum vonis, aset yang diduga hasil kejahatan sulit disentuh. Mekanisme perampasan tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu dirancang untuk menutup celah itu.
Pembahasan RUU Perampasan Aset juga pernah menjadi sorotan dalam pemberitaan nasional, termasuk pemantauan terhadap kinerja lembaga antikorupsi yang dapat dibaca lewat laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dorongan agar aturan ini segera disahkan datang dari berbagai pihak, mulai akademisi hingga organisasi masyarakat sipil.
Rini menempatkan aturan ini dalam kerangka yang lebih luas: Indonesia sebagai negara hukum bertanggung jawab memastikan penegakan hukum berjalan adil dan efektif, dengan tetap menjunjung tinggi HAM. Pernyataan itu sekaligus menjawab kekhawatiran sebagian pihak soal potensi penyalahgunaan kewenangan dalam perampasan aset.
Dampak bagi Aparatur Negara dan Penegakan Hukum
Sebagai menteri yang membidangi aparatur negara dan reformasi birokrasi, Rini menempatkan aturan ini sebagai bagian dari perbaikan tata kelola. Pengelolaan aset hasil kejahatan yang transparan dan berbasis teknologi informasi bersinggungan langsung dengan upaya membersihkan birokrasi dari praktik korupsi.
Bagi penegak hukum, undang-undang baru ini memberi landasan lebih tegas untuk menelusuri aset, termasuk aset yang disembunyikan lewat nama pihak lain. Kewajiban pengawasan berkala dan akuntabel juga menuntut lembaga pengelola aset bekerja di bawah pengawasan publik.
Bagi masyarakat, dampak yang diharapkan adalah kembalinya uang rakyat ke kas negara. Aset yang dirampas dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik, bukan dinikmati pelaku kejahatan atau keluarganya. Namun, efektivitas aturan ini baru akan terlihat setelah badan pengelola aset terbentuk dan peraturan pelaksanaannya terbit.
Pemerintah menyebut pemulihan aset negara maupun milik korban sebagai bagian penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan itu menegaskan bahwa orientasi undang-undang ini bukan sekadar menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian yang diderita korban.
Langkah Selanjutnya Setelah RUU Disahkan
Setelah disetujui dalam rapat paripurna, RUU Perampasan Aset menunggu tahapan berikutnya sebelum berlaku sepenuhnya. Pemerintah perlu menyiapkan badan pengelola aset yang dibentuk Presiden, termasuk struktur, kewenangan, dan sumber dayanya.
Peraturan pelaksanaan juga menjadi pekerjaan rumah. Mekanisme perampasan tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu membutuhkan rincian prosedur agar tidak menimbulkan tafsir ganda di lapangan. Begitu pula sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, yang menuntut kesiapan infrastruktur dan data antarlembaga.
Rini berharap pembahasan dan berbagai pemikiran yang telah disumbangkan dapat memberi manfaat bagi bangsa dan negara. "Penegakan hukum dan pemulihan aset negara merupakan rangkaian upaya yang harus dilaksanakan secara efektif, adil, dan proporsional, guna memastikan aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada negara maupun korban yang berhak," ujarnya.
Yang paling menentukan justru implementasi. Undang-undang ini hanya sebatas alat; hasilnya bergantung pada keberanian penegak hukum mengejar aset para pelaku dan konsistensi pengawasan terhadap lembaga pengelola.
Analisis Redaksi
Pengesahan RUU Perampasan Aset adalah kemajuan yang lama tertunda. Selama bertahun-tahun, penegakan hukum di Indonesia berhenti pada vonis badan, sementara aset hasil kejahatan tetap dikuasai pelaku atau keluarganya. Kehadiran mekanisme perampasan tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu menjawab kelemahan paling mendasar dari rezim hukum lama.
Tetapi jangan buru-buru merayakan. Kekuatan aturan ini justru terletak pada detail yang belum terlihat: siapa yang duduk di badan pengelola aset, seberapa independen lembaga itu, dan apakah pengawasannya benar-benar terbuka. Banyak undang-undang di Indonesia lahir dengan niat baik, lalu melemah di tahap peraturan pelaksanaan dan penegakan. Risiko yang sama mengintai di sini.
Sorotan juga pantas diarahkan pada pernyataan Rini soal penjunjungan HAM. Jaminan itu penting karena perampasan aset tanpa putusan pidana selalu membawa risiko penyalahgunaan. Tanpa mekanisme koreksi yang kuat, aturan ini bisa berbalik menjadi alat menekan pihak yang tidak bersalah. Karena itu, ujian sesungguhnya bukan pada pengesahan di paripurna, melainkan pada keberanian negara mengambil kembali apa yang dirampok dari rakyat—secara adil, transparan, dan tanpa tebang pilih.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0