Perekrut Pekerja Migran Ilegal Prabumulih Ditangkap, Raup Rp7 Juta per Orang

Nov 20, 2026 - 22:10
 0  1
Perekrut Pekerja Migran Ilegal Prabumulih Ditangkap, Raup Rp7 Juta per Orang

Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan menangkap seorang perempuan berinisial EA, warga Prabumulih, yang merekrut dan memberangkatkan calon pekerja migran Indonesia secara nonprosedural ke Arab Saudi, Malaysia, dan Singapura. Dari setiap orang yang diberangkatkan, tersangka meraup keuntungan Rp6 juta hingga Rp7 juta tanpa mengeluarkan modal.

Ad
Ad

Kronologi Penangkapan dan Peran Tersangka

Kasus ini terungkap setelah penyidik Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Sumsel melakukan penyelidikan terhadap praktik pengiriman pekerja migran yang tidak melalui prosedur resmi. EA ditetapkan sebagai tersangka karena berperan sebagai perekrut sekaligus fasilitator keberangkatan.

Menurut keterangan penyidik, tersangka tidak bekerja sendirian. Ia menjalin kerja sama dengan sejumlah penyalur berbeda untuk memfasilitasi keberangkatan para calon pekerja migran. Pola ini memungkinkan tersangka mengirim orang ke beberapa negara tujuan tanpa terdeteksi sebagai satu jaringan utuh.

"Modus yang tersangka lakukan yakni merekrut calon pekerja migran Indonesia secara nonprosedural. Bahkan, tersangka tidak mengeluarkan uang sama sekali, tetapi bisa mendapatkan keuntungan sekitar Rp6 juta sampai Rp7 juta dari setiap orang yang diberangkatkan," jelas penyidik dalam keterangan resmi yang dikutip dari detikSumbagsel.

Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku telah menjalankan aktivitas perekrutan pekerja migran nonprosedural sejak 2016 hingga saat ini. Artinya, praktik ini berlangsung hampir satu dekade sebelum akhirnya terungkap.

16 Orang Telah Direkrut ke Tiga Negara

Selama menjalankan aksinya, tersangka telah merekrut sekitar 16 orang untuk diberangkatkan ke sejumlah negara. Negara tujuan pemberangkatan tersebut meliputi Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi.

"Jadi, ada sekitar lebih kurang 16 orang yang sudah tersangka rekrut ini pengakuan dari tersangka itu juga penyalurannya berbeda-beda. Ada yang ke Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi," jelas penyidik.

Angka 16 orang itu baru berdasarkan pengakuan tersangka. Penyidik masih mendalami kemungkinan adanya korban lain yang belum teridentifikasi, mengingat rentang waktu aktivitas yang mencapai sembilan tahun.

Berikut rincian sementara kasus ini:

  • Tersangka: EA, warga Prabumulih, Sumatera Selatan.
  • Peran: merekrut dan memfasilitasi keberangkatan CPMI nonprosedural.
  • Keuntungan: Rp6 juta–Rp7 juta per orang yang diberangkatkan.
  • Jumlah korban: sekitar 16 orang (pengakuan tersangka).
  • Negara tujuan: Malaysia, Singapura, Arab Saudi.
  • Periode: 2016 hingga saat ini.
  • Ancaman hukuman: 3–15 tahun penjara.

Jerat Pasal dan Ancaman Hukuman 15 Tahun Penjara

Penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 81 juncto Pasal 69 serta Pasal 83 juncto Pasal 68 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, juncto Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Atas jerat pasal tersebut, tersangka terancam hukuman penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun. Ancaman ini menempatkan kasus perekrutan ilegal sebagai salah satu tindak pidana dengan hukuman berat di sektor ketenagakerjaan.

Pasal 81 UU 18/2017 mengatur pidana bagi setiap orang yang merekrut calon pekerja migran Indonesia untuk ditempatkan di luar negeri tanpa memenuhi persyaratan prosedural. Sementara Pasal 83 mengatur pidana bagi pihak yang memberangkatkan pekerja migran tanpa dokumen resmi. Keduanya dirancang untuk menutup celah pengiriman pekerja secara ilegal.

Penyidik belum merinci apakah ada tersangka lain dari jaringan penyalur yang bekerja sama dengan EA. Namun, pernyataan bahwa tersangka bekerja sama dengan sejumlah penyalur berbeda membuka kemungkinan pengembangan kasus ke arah jaringan yang lebih luas.

Mengapa Perekrutan Nonprosedural Masih Marak

Praktik perekrutan pekerja migran secara nonprosedural bukan hal baru di Sumatera Selatan. Daerah ini dikenal sebagai salah satu kantong pengiriman pekerja migran, terutama ke Malaysia dan Arab Saudi. Kedekatan geografis dengan Malaysia dan tingginya permintaan tenaga kerja domestik di Timur Tengah menjadi daya tarik tersendiri.

Perekrut ilegal biasanya memanfaatkan keterbatasan informasi calon pekerja. Mereka menawarkan proses cepat, biaya ringan, dan janji gaji tinggi tanpa menjelaskan risiko. Akibatnya, banyak pekerja berangkat tanpa dokumen lengkap, tanpa pelatihan, dan tanpa perlindungan hukum di negara tujuan.

Pemerintah sebenarnya telah menyediakan jalur resmi melalui perusahaan penempatan pekerja migran swasta (P3MI) yang terdaftar. Proses resmi mencakup pendaftaran, pelatihan, pemeriksaan kesehatan, dan penerbitan dokumen seperti paspor serta visa kerja. Jalur ini memastikan pekerja memiliki kontrak dan akses bantuan jika terjadi masalah di luar negeri.

Namun, jalur resmi sering dianggap rumit dan memakan waktu. Celah inilah yang dimanfaatkan perekrut seperti EA. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) juga menyoroti maraknya iklan penipuan kerja ke luar negeri, termasuk melalui platform digital, seperti terlihat dalam pemberitaan detikSumbagsel terkait pengawasan iklan penipuan kerja ke luar negeri.

Dampak bagi Calon Pekerja Migran dan Langkah Selanjutnya

Perekrutan nonprosedural menempatkan pekerja migran pada posisi rentan. Tanpa dokumen resmi, mereka sulit mengakses perlindungan hukum, layanan kesehatan, dan bantuan kedutaan jika mengalami masalah di negara tujuan. Kasus eksploitasi, penahanan paspor, hingga upah tidak dibayar lebih sering menimpa pekerja yang berangkat secara ilegal.

Bagi tersangka, penetapan status tersangka berarti proses hukum berlanjut ke tahap penyidikan dan penyusunan berkas perkara. Polisi masih mendalami peran para penyalur yang bekerja sama dengan tersangka serta kemungkinan adanya korban tambahan.

Masyarakat diimbau lebih berhati-hati terhadap tawaran kerja ke luar negeri yang tidak melalui jalur resmi. Calon pekerja migran dapat memverifikasi perusahaan penempatan melalui kanal resmi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum menandatangani kontrak atau menyerahkan dokumen pribadi.

Kasus ini juga menjadi pengingat bagi pemerintah daerah agar memperkuat sosialisasi prosedur resmi di kantong-kantong pengiriman pekerja migran. Tanpa pengawasan yang ketat, praktik serupa berpotensi terus berulang dengan korban yang terus bertambah.

Analisis Redaksi

Penangkapan EA memperlihatkan pola lama yang belum terselesaikan: perekrutan ilegal tumbuh subur karena permintaan kerja ke luar negeri tetap tinggi sementara akses ke jalur resmi masih dirasa berbelit. Selama kesenjangan itu ada, perekrut akan terus menemukan celah, bahkan tanpa modal besar seperti dalam kasus ini.

Yang mencolok adalah durasi praktiknya. Sejak 2016 hingga kini, tersangka disebut telah mengirim sekitar 16 orang melalui penyalur berbeda. Rentang waktu sembilan tahun itu memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana pengawasan di tingkat daerah berjalan, terutama di Prabumulih yang dikenal sebagai salah satu kantong pengiriman pekerja migran.

Penegakan hukum terhadap perekrut penting, tetapi tidak cukup. Perlindungan pekerja migran baru efektif jika jalur resmi dibuat lebih mudah diakses, informasinya sampai ke desa-desa, dan iklan kerja ke luar negeri diawasi secara konsisten. Tanpa itu, hukuman maksimal 15 tahun penjara hanya akan menjadi efek jera bagi segelintir orang, bukan solusi bagi ribuan calon pekerja yang masih mencari jalan keluar.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad