Dasco Pertimbangkan Langkah Hukum Usai Anaknya Jadi Korban Bullying di Medsos

Nov 20, 2026 - 23:50
 0  1
Dasco Pertimbangkan Langkah Hukum Usai Anaknya Jadi Korban Bullying di Medsos

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mempertimbangkan langkah hukum terkait perundungan di media sosial yang dialami anaknya. Ia telah meminta izin sang anak sebelum mengambil tindakan dan akan berkonsultasi dengan pengacara.

Ad
Ad

Kronologi dan Permintaan Izin kepada Anak

Dasco mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan anaknya yang masih di bawah umur mengenai perundungan yang dialami. Sebelum memutuskan jalur hukum, ia meminta izin kepada sang anak. "Saya memberi pengertian demikian, karena saya meminta izin kepada anak saya yang masih di bawah umur, untuk saya mengambil langkah-langkah hukum yang dianggap perlu," kata Dasco seusai menghadiri peringatan Hari Anak Sedunia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Meski demikian, Dasco belum memastikan bentuk tindakan hukum yang akan diambil. Ia masih berkomunikasi dengan pengacaranya. "Ini saya masih komunikasi dengan pengacara saya, agar kemudian dapat dicari jalan yang terbaik," ujarnya.

Sebelumnya, Dasco juga telah berdialog dengan anaknya untuk memberikan pemahaman bahwa serangan di media sosial bukan hanya persoalan keluarganya, tetapi juga berpotensi dialami anak-anak lain. "Saya sudah bicara dengan anak saya bahwa kemudian ya bully-bully ini memang sangat tidak sehat," ujar Dasco. "Dan saya sudah kasih pengertian kepada anak saya bahwa yang dia alami mungkin bukan tidak mungkin kemudian dialami oleh anak-anak yang lain," tambahnya.

Pernyataan Dasco: Anak Tidak Boleh Menanggung Beban Orang Tua

Dasco menegaskan bahwa anak tidak seharusnya menjadi sasaran serangan akibat persoalan yang melibatkan orang tuanya. Menurutnya, tindakan semacam itu harus mendapat efek jera agar tidak kembali menimpa anak-anak lain. "Kita juga harus memberikan efek jera ketika kemudian anak harus menanggung beban orang tua yang seharusnya anak itu kemudian tidak merasakannya," tegasnya.

Ia menilai perundungan terhadap anak akibat persoalan orang tua tidak bisa dianggap sepele. Anak tidak sepatutnya menanggung dampak dari persoalan yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Dasco juga menyoroti kondisi perundungan terhadap anak yang semakin memprihatinkan, baik di lingkungan sekolah, ruang publik, maupun dunia digital. "Karena kalau melihat perkembangan dan banyaknya korban perundungan anak, baik di sekolah, di ruang terbuka, maupun di ruang siber ini sudah sangat memprihatinkan," ungkapnya.

DPR Dorong Percepatan Revisi UU Perlindungan Anak

Kondisi tersebut mendorong DPR mempercepat upaya pembenahan regulasi perlindungan anak, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. "Dan kami sudah tegaskan bahwa perundungan anak memang tidak boleh terjadi lagi dan kami akan mendorong diproses segera dan secepatnya untuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan sistem pidana peradilan anak," katanya.

Dasco menegaskan DPR mendukung gerakan melawan kekerasan terhadap anak. Dukungan tersebut juga diberikan terhadap kegiatan peringatan Hari Anak Sedunia yang diselenggarakan ADK bersama sejumlah unsur, termasuk forum OSIS. "Ya, jadi dalam rangka memperingati Hari Anak Sedunia, ya tadi acara yang dilakukan oleh ADK maupun bekerja sama dengan beberapa unsur termasuk forum OSIS dan kami lembaga DPR tadi sangat mendukung," pungkasnya.

Latar Belakang: Kasus Bullying Anak di Indonesia

Kasus perundungan anak di Indonesia masih menjadi persoalan serius. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat ratusan laporan kasus bullying di lingkungan sekolah dan media sosial. Fenomena ini diperparah dengan meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan anak-anak dan remaja.

Perundungan di media sosial atau cyberbullying memiliki dampak psikologis yang tidak ringan bagi korban, mulai dari rasa cemas, depresi, hingga menurunnya prestasi belajar. Oleh karena itu, peran orang tua dan pemerintah sangat penting dalam memberikan perlindungan dan edukasi.

Dalam konteks hukum, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan psikis. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tentang pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan yang dapat menjerat pelaku cyberbullying.

Namun, penegakan hukum dalam kasus cyberbullying seringkali terkendala oleh sulitnya identifikasi pelaku dan kurangnya bukti. Oleh karena itu, DPR mendorong percepatan revisi UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Langkah Dasco mempertimbangkan jalur hukum menjadi sinyal bahwa perundungan terhadap anak, terutama yang menyasar keluarga pejabat, tidak akan ditoleransi. Hal ini juga diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah kasus serupa.

Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai bentuk langkah hukum yang akan diambil. Dasco masih berkonsultasi dengan pengacara untuk menentukan langkah terbaik. DPR juga berkomitmen mempercepat pembahasan regulasi perlindungan anak.

Masyarakat diminta untuk lebih peduli terhadap isu perundungan anak dan melaporkan jika mengetahui adanya tindakan bullying, baik di dunia nyata maupun maya. Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama.

Analisis Redaksi

Kasus yang menimpa anak Dasco membuka kembali diskusi tentang efektivitas perlindungan anak di Indonesia, khususnya di ranah digital. Perundungan yang menyasar anak pejabat memang memiliki daya tarik media, tetapi esensinya sama dengan yang dialami anak-anak lain: korban mengalami tekanan psikologis yang bisa berdampak jangka panjang.

Yang menarik, Dasco tidak serta-merta menempuh jalur hukum. Ia meminta izin kepada anaknya lebih dulu, sebuah langkah yang menunjukkan penghormatan terhadap hak anak. Namun, pernyataan bahwa ia akan memberikan efek jera juga mengisyaratkan bahwa ia tidak ingin kasus ini berhenti begitu saja. Di sisi lain, DPR tengah mendorong revisi UU Perlindungan Anak. Momen ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat regulasi yang ada, termasuk mengatur secara spesifik tentang cyberbullying dan sanksi bagi pelaku.

Namun, revisi UU saja tidak cukup. Penegakan hukum yang konsisten dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya perundungan anak sama pentingnya. Kasus ini seharusnya menjadi cermin bagi semua pihak, termasuk orang tua dan platform media sosial, untuk lebih serius melindungi anak-anak dari kekerasan di dunia maya.

Sumber: berita.liputan6.com, kpai.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad