Kejari Trenggalek Tahan Kontraktor Gedung AMDK PDAM, Kerugian Negara Rp 684 Juta

Nov 20, 2026 - 22:50
 0  1
Kejari Trenggalek Tahan Kontraktor Gedung AMDK PDAM, Kerugian Negara Rp 684 Juta

Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek menahan WS alias Kiwing, Direktur CV Budi Karya, sebagai tersangka dugaan korupsi pembangunan gedung produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) milik PDAM Tirta Wening. Kerugian negara dalam proyek tahun 2024 itu mencapai Rp 684.223.000.

Ad
Ad

Penahanan dilakukan pada Jumat, 20 November 2026, setelah penyidik menetapkan Kiwing sebagai tersangka. Ia digiring ke mobil tahanan dengan rompi oranye dan tangan diborgok, lalu dibawa ke Rutan Kelas IIB Trenggalek.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang lebih dulu menjerat S, mantan Direktur PDAM Tirta Wening. Berkas keduanya kini berjalan di jalur yang sama: dugaan penyimpangan proyek yang dibiayai uang publik.

Kronologi Penetapan Tersangka Kontraktor Proyek AMDK

Kasi Intelijen Kejari Trenggalek Hendryko Prabowo menjelaskan, penetapan tersangka baru ini merupakan lanjutan dari perkara sebelumnya. Penyidik menilai ada pihak lain yang bertanggung jawab selain mantan direktur PDAM.

"Kami tetapkan satu tersangka terkait dengan perkara pembangunan rehabilitasi gedung AMDK. Jadi lanjutan dari perkara sebelumnya yang telah ditetapkan satu tersangka," kata Hendryko, Jumat (20/11/2026), seperti dikutip dari laporan detikJatim.

Dalam proyek tersebut, CV Budi Karya berstatus rekanan yang menandatangani kontrak dan melaksanakan pekerjaan. Namun, penyidik menduga terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Urutan perkaranya cukup jelas. Pertama, Kejari Trenggalek menetapkan dan menahan S selaku mantan Direktur PDAM Tirta Wening. Kedua, penyidik mengembangkan perkara ke pihak pelaksana proyek. Ketiga, Kiwing ditetapkan sebagai tersangka pada November 2026 dan langsung ditahan.

Saat ini kedua tersangka mendekam di Rutan Kelas IIB Trenggalek. Penyidik belum mengungkap apakah ada pihak lain yang akan diperiksa menyusul penahanan kontraktor tersebut.

Tiga Modus Penyimpangan yang Ditemukan Penyidik

Hendryko membeberkan sejumlah modus dugaan korupsi dalam proyek rehabilitasi gedung AMDK. Temuan itu menjadi dasar penyidik menaikkan status Kiwing dari saksi menjadi tersangka.

  • Pekerjaan urugan pasir fiktif — volume pekerjaan yang ditagih tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
  • Pemasangan seng bekas pada pekerjaan persiapan, alih-alih material baru sesuai spesifikasi kontrak.
  • Mutu beton tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) 2847:2019, sehingga kualitas bangunan di bawah standar yang dijanjikan.

Dari tiga temuan itu, penyidik menghitung kerugian negara sebesar Rp 684.223.000. Angka tersebut muncul dari selisih antara nilai kontrak dan pekerjaan riil yang seharusnya dikerjakan.

Modus semacam ini bukan hal baru dalam proyek konstruksi daerah. Pengurangan volume, pergantian material, dan penurunan mutu beton adalah pola yang berulang di banyak perkara korupsi pengadaan. Yang membedakan hanyalah nilai dan sektor proyeknya.

Dalam kasus Trenggalek, objek proyeknya adalah gedung produksi AMDK milik perusahaan daerah air minum. Artinya, dana yang seharusnya menjadi investasi layanan air bersih justru menjadi objek penyimpangan.

Pasal yang Menjerat Kiwing dan Jerat Hukumnya

Penyidik menyangkakan WS melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 18 UU Tipikor mengatur pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar kerugian negara. Ketentuan itu relevan karena penyidik sudah menghitung angka kerugian Rp 684,2 juta.

Secara umum, kerangka hukum perkara ini menempatkan kontraktor sebagai pihak yang ikut serta dalam perbuatan yang merugikan keuangan negara. Penyidik tidak hanya menyorot pejabat pengguna anggaran, tetapi juga pelaksana teknis di lapangan.

Langkah Kejari Trenggalek mengikuti pola penanganan tipikor yang lazim: menetapkan tersangka, melakukan penahanan, lalu menyiapkan berkas untuk dilimpahkan ke pengadilan. Publik biasanya menanti apakah perkara ini akan berlanjut ke persidangan dengan dakwaan yang utuh.

Untuk konteks hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, rujukan resmi dapat dilihat pada laman Kejaksaan Republik Indonesia yang memuat informasi penanganan perkara tipikor di berbagai daerah.

Latar Belakang Proyek AMDK PDAM Tirta Wening

PDAM Tirta Wening adalah perusahaan daerah air minum milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Proyek gedung produksi AMDK pada 2024 merupakan upaya perusahaan daerah masuk ke lini air minum kemasan.

Investasi semacam itu menuntut perencanaan matang, pengawasan ketat, dan pelaksanaan sesuai spesifikasi. Sebab, selain menggunakan anggaran perusahaan daerah, proyek ini menyangkut layanan publik dan citra institusi.

Ketika pelaksanaannya diduga menyimpang, dampaknya berlapis. Pertama, keuangan daerah dirugikan. Kedua, aset yang dihasilkan berpotensi tidak memenuhi standar. Ketiga, kepercayaan publik terhadap pengelolaan air minum daerah ikut tergerus.

Kasus ini juga menunjukkan bahwa pengawasan proyek tidak berhenti pada dokumen kontrak. Pemeriksaan fisik, uji mutu material, dan verifikasi volume pekerjaan menjadi kunci untuk mendeteksi penyimpangan sejak awal.

Penahanan mantan direktur PDAM lebih dulu, lalu disusul kontraktor pelaksana, memperlihatkan bahwa penyidik menelusuri rantai tanggung jawab dari pengambil kebijakan hingga pelaksana teknis di lapangan.

Dampak bagi PDAM dan Langkah Selanjutnya

Bagi PDAM Tirta Wening, perkara ini menambah beban di tengah tuntutan meningkatkan layanan. Dua nama yang pernah menduduki posisi kunci dalam proyek kini berstatus tersangka.

Bagi warga Trenggalek, angka Rp 684,2 juta bukan sekadar statistik. Nilai itu setara dengan anggaran yang seharusnya berubah menjadi bangunan produksi berstandar, bukan pekerjaan yang dikurangi mutunya.

Langkah berikutnya berada di tangan penyidik Kejari Trenggalek. Mereka perlu merampungkan berkas kedua tersangka, memastikan perhitungan kerugian negara tetap konsisten, dan menyiapkan pelimpahan ke pengadilan.

Publik juga menunggu apakah ada tersangka lain. Dalam perkara korupsi proyek konstruksi, peran pengawas dan pejabat pembuat komitmen biasanya ikut diuji. Sampai Jumat malam, penyidik belum menyampaikan informasi soal kemungkinan tersangka baru.

Yang sudah pasti, Kiwing kini ditahan di Rutan Kelas IIB Trenggalek, menemani S yang lebih dulu mendekam di tempat yang sama. Keduanya menanti babak berikutnya: persidangan.

Analisis Redaksi

Penahanan kontraktor di Trenggalek layak dibaca sebagai sinyal bahwa penyidik tidak berhenti pada pejabat birokrasi. Dalam banyak perkara korupsi proyek daerah, kontraktor sering muncul sebagai pihak yang menjalankan instruksi, sementara pejabat menjadi aktor utama. Kejari Trenggalek memilih menelusuri keduanya sekaligus.

Namun, ada pertanyaan yang belum terjawab. Jika modusnya berupa urugan pasir fiktif, seng bekas, dan beton di bawah SNI, bagaimana proses pengawasan proyek berjalan selama ini? Konsultan pengawas dan pejabat teknis di PDAM seharusnya menjadi mata rantai yang paling dulu mendeteksi penyimpangan. Ketidakhadiran mereka dalam daftar tersangka, setidaknya sampai sekarang, menyisakan ruang tanya.

Kerugian Rp 684,2 juta memang tidak besar dibandingkan skandal nasional. Tetapi skalanya justru menunjukkan masalah yang lebih luas: proyek kecil pun bisa bocor ketika pengawasan longgar. Perbaikan tata kelola pengadaan di perusahaan daerah, termasuk verifikasi fisik berlapis dan audit berkala, menjadi pekerjaan rumah yang lebih mendesak daripada sekadar menunggu vonis pengadilan.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad