Kemenkum Kaltim dan DPRD Samarinda Harmonisasi Dua Raperda Jalan dan Limbah B3
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur bersama DPRD Kota Samarinda mengharmonisasi dua rancangan peraturan daerah: pemanfaatan jalan serta pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Rapat digelar di Ruang Rapat Gabungan Kantor DPRD Samarinda, Jumat.
Proses ini menjadi tahap penting sebelum kedua raperda masuk ke pembahasan tingkat lanjut dan pengesahan. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim, Masan Nurpian, menegaskan harmonisasi bukan formalitas.
"Proses harmonisasi ini sangat krusial guna memastikan setiap materi muatan raperda selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan nasional," kata Masan di Samarinda, Jumat.
Dua Raperda yang Dibahas dan Arah Pengaturannya
Rapat harmonisasi menyoroti dua rancangan regulasi yang berbeda karakter. Pertama, Raperda tentang Pemanfaatan Jalan. Kedua, Raperda tentang Pengendalian dan Pengelolaan Limbah B3.
Menurut Masan, Raperda Pemanfaatan Jalan diarahkan untuk menata penggunaan ruang jalan perkotaan. Tujuannya agar fungsi jalan tetap tertib tanpa mengganggu kepentingan publik.
"Pengaturan pemanfaatan ruang jalan secara tertib sangat mendesak demi menjamin kelancaran mobilitas transportasi serta menjaga keselamatan seluruh masyarakat," ujarnya.
Sementara raperda limbah B3 disusun untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan pembuangan limbah berbahaya dari berbagai sektor industri perkotaan. Samarinda sebagai kota dengan aktivitas industri dan permukiman padat menghadapi risiko pencemaran bila pengawasan lemah.
"Instrumen hukum limbah B3 menjadi benteng perlindungan lingkungan hidup guna mencegah potensi risiko pencemaran terhadap kesehatan warga," kata Masan.
Kedua raperda itu menyentuh dua kebutuhan kota yang berbeda: kelancaran mobilitas warga dan perlindungan lingkungan. Harmonisasi memastikan keduanya tidak berbenturan dengan aturan yang lebih tinggi.
Siapa Saja yang Duduk dalam Rapat Harmonisasi
Rapat dihadiri unsur legislatif dan eksekutif. Dari DPRD Samarinda hadir Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Dari sisi eksekutif, hadir Dinas Perhubungan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setempat. Kedua dinas ini menjadi pengampu teknis Raperda Pemanfaatan Jalan.
Hadir pula perwakilan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta tim penyusun naskah akademik.
Komposisi itu menunjukkan harmonisasi melibatkan penyusun naskah akademik hingga pengampu teknis di lapangan. Masan menyebut penyelarasan dilakukan menyeluruh.
Cakupannya meliputi aspek yuridis, dasar hukum, substansi materi pengaturan, hingga teknik penyusunan peraturan. Forum ini mencermati pasal demi pasal dan membuka ruang dialog untuk menampung masukan konstruktif terkait kendala penerapan aturan di lapangan.
Pembahasan pasal per pasal penting karena banyak raperda gagal diterapkan bukan karena substansinya salah, tetapi karena bertabrakan dengan aturan lain atau sulit dijalankan di lapangan.
Mengapa Harmonisasi Raperda Menentukan Kualitas Peraturan Daerah
Harmonisasi adalah tahap pengkajian agar rancangan peraturan daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Proses ini juga memastikan tidak ada tumpang tindih antarperaturan.
Dalam praktiknya, harmonisasi mencakup tiga landasan utama: filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis menyangkut nilai yang ingin dijaga. Landasan sosiologis menyangkut kebutuhan nyata warga. Landasan yuridis menyangkut kesesuaian dengan hierarki hukum.
Masan menegaskan pentingnya ketiga landasan itu agar produk hukum memiliki kepastian hukum. Tanpa penyelarasan, sebuah raperda berisiko dibatalkan atau sulit dijalankan.
Ia berharap kedua rancangan regulasi tersebut disusun secara matang dengan memperhatikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sehingga memiliki kepastian hukum.
"Kami berharap produk hukum yang disahkan kelak benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan Kota Samarinda," ujarnya.
Proses harmonisasi di Kanwil Kemenkum merupakan bagian dari pembinaan peraturan daerah. Peran ini memastikan pemerintah daerah tidak melangkah keluar dari koridor otonomi yang diberikan undang-undang.
Dampak bagi Warga Samarinda dan Pelaku Usaha
Bila disahkan, Raperda Pemanfaatan Jalan akan mengatur penggunaan ruang jalan perkotaan. Aturan ini menyentuh pedagang kaki lima, aktivitas usaha di badan jalan, hingga penataan area parkir.
Penataan yang tertib berpotensi mengurangi kemacetan dan menekan risiko kecelakaan. Namun, aturan ini juga menuntut kesiapan pemerintah menyediakan lokasi alternatif bagi aktivitas warga yang selama ini memakai ruang jalan.
Raperda Limbah B3 menyasar pengawasan pembuangan limbah dari sektor industri. Bagi pelaku usaha, kejelasan aturan berarti kepastian soal kewajiban pengelolaan limbah.
Bagi warga, aturan ini menjadi dasar penindakan bila terjadi pencemaran. Tanpa instrumen hukum yang tegas, pengawasan limbah berbahaya sering berhenti pada imbauan.
Kedua raperda saling melengkapi dalam kerangka pembangunan kota. Satu mengatur ruang publik, satu melindungi lingkungan hidup dari risiko pencemaran.
Langkah Selanjutnya Menuju Pengesahan
Setelah harmonisasi, kedua raperda masih menempuh tahapan berikutnya bersama DPRD Samarinda. Masukan dari forum ini menjadi bahan penyempurnaan naskah sebelum dibahas pada tingkat pengambilan keputusan.
Beberapa hal yang biasanya menjadi perhatian setelah harmonisasi:
- Perbaikan rumusan pasal yang berpotensi bertentangan dengan peraturan lebih tinggi.
- Penyesuaian dasar hukum dan konsistensi istilah antar-bab.
- Penyelarasan dengan naskah akademik dan kebutuhan teknis dinas pengampu.
- Pembahasan lanjutan bersama Bapemperda DPRD Samarinda.
- Pengambilan keputusan dan pengesahan sesuai mekanisme legislasi daerah.
Masan tidak menyebut tenggat pasti pengesahan kedua raperda. Yang ditekankan adalah kualitas naskah agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Bagi Samarinda, dua raperda ini akan menjadi ujian pertama seberapa serius penataan ruang jalan dan perlindungan lingkungan diterjemahkan menjadi aturan yang bisa dijalankan.
Analisis Redaksi
Harmonisasi dua raperda ini layak diapresiasi karena menyentuh dua persoalan yang kerap diabaikan: ruang jalan yang dipakai tanpa aturan jelas, dan limbah berbahaya yang pengawasannya sering lemah. Keduanya bukan isu abstrak. Warga merasakannya setiap hari di jalan dan di lingkungan permukiman.
Namun, kualitas peraturan tidak berhenti pada naskah yang rapi secara yuridis. Raperda Pemanfaatan Jalan akan diuji ketika berhadapan dengan kenyataan pedagang yang menggantungkan hidup pada ruang jalan. Tanpa penyediaan lokasi alternatif, aturan seketat apa pun berpotensi menuai resistensi.
Begitu pula Raperda Limbah B3. Instrumen hukum hanya menjadi "benteng" jika ada pengawasan rutin, tenaga pengawas yang cukup, dan penindakan yang konsisten. Harmonisasi pasal per pasal adalah langkah awal. Ujian sesungguhnya terjadi setelah raperda disahkan dan diterapkan di lapangan.
Sumber: kaltim.antaranews.com, kemenkum.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0