Kejari Lampung Tengah Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Jalan, Rugikan Negara Rp6,74 Miliar

Nov 21, 2026 - 07:00
 0  1
Kejari Lampung Tengah Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Jalan, Rugikan Negara Rp6,74 Miliar

Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah menetapkan empat tersangka dalam dugaan korupsi proyek peningkatan ruas jalan Buyut Ilir-Tanggul Angin tahun anggaran 2025. Penyidik menemukan indikasi kerugian negara mencapai Rp6,74 miliar dari nilai kontrak Rp14,935 miliar, dan keempat tersangka langsung ditahan di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih.

Ad
Ad

Kronologi Penetapan Tersangka dan Penahanan

Penetapan tersangka dilakukan pada Jumat, 20 November 2026. Pada hari yang sama, penyidik menerbitkan surat perintah penahanan terhadap seluruh tersangka untuk kepentingan penyidikan. Keempatnya kini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Gunung Sugih.

Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Rita Susanti, mengatakan pihaknya menetapkan tersangka setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang sah. Penyidik juga telah memeriksa 12 saksi dan menyita sejumlah dokumen terkait pengadaan serta pelaksanaan proyek.

"Penanganan perkara ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dalam menjaga keuangan negara dan memastikan pembangunan dilaksanakan secara bertanggung jawab," kata Rita, Jumat (20/11/2026).

Proyek peningkatan jalan tersebut berada di bawah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Kabupaten Lampung Tengah. Pemerintah menggunakan anggaran APBD 2025 dengan pagu sebesar Rp15 miliar dan nilai kontrak Rp14,935 miliar. Kontraktor CV Gema Nusantara mengerjakan proyek itu melalui mekanisme pengadaan secara e-purchasing.

Pihak yang Terlibat dan Peran Masing-Masing

Penyidik menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah IH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), HTS sebagai pelaksana pekerjaan, DEP yang diduga berperan dalam pengendalian pelaksanaan proyek, serta ES selaku konsultan pengawas.

Rita menjelaskan, penyidik menemukan indikasi penyimpangan dalam dua tahapan pekerjaan, yakni proses pengadaan dan pelaksanaan proyek. Pada tahap pengadaan, penyidik mendalami dugaan pengondisian dalam pemilihan penyedia melalui mekanisme e-purchasing. Sementara itu, pada tahap pelaksanaan, penyidik menemukan indikasi ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan volume pekerjaan dalam kontrak dengan kondisi fisik di lapangan.

"Pembangunan bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan secara administratif, tetapi harus memenuhi kualitas dan volume yang diperjanjikan serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," tegas Rita.

Dia mengatakan setiap penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Kejari Lampung Tengah berkomitmen menangani perkara tersebut berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Latar Belakang Proyek dan Mekanisme Pengadaan

Proyek peningkatan ruas jalan Buyut Ilir-Tanggul Angin merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Tengah. Dengan pagu anggaran Rp15 miliar, proyek ini diharapkan meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Namun, penyidik menduga ada pengondisian dalam pemilihan penyedia melalui e-purchasing. Mekanisme e-purchasing seharusnya transparan dan kompetitif, tetapi dalam kasus ini diduga terjadi penyimpangan yang menguntungkan pihak tertentu.

Selain itu, pada tahap pelaksanaan, penyidik menemukan ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis dan volume pekerjaan dalam kontrak dengan kondisi fisik di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian negara.

Untuk memperkuat penyidikan, penyidik telah memeriksa 12 saksi dan menyita sejumlah dokumen terkait pengadaan serta pelaksanaan proyek. Dokumen-dokumen tersebut akan menjadi bukti dalam proses hukum selanjutnya.

Dampak Kerugian Negara dan Komitmen Penegakan Hukum

Kerugian negara yang mencapai Rp6,74 miliar merupakan jumlah yang signifikan. Angka ini menunjukkan betapa besar dampak dari dugaan korupsi tersebut terhadap keuangan daerah. Uang negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur justru diduga diselewengkan.

Rita menegaskan bahwa setiap rupiah uang negara adalah amanah rakyat yang wajib dijaga dan dipertanggungjawabkan. "Kami berkomitmen menegakkan hukum secara profesional dan berintegritas. Uang negara harus dijaga, pembangunan harus berkualitas, dan manfaatnya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.

Kejari Lampung Tengah menyatakan pihaknya akan terus menjalankan proses hukum dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, objektivitas, dan asas praduga tidak bersalah. Proses hukum akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kasus ini menjadi peringatan bagi para pelaksana proyek pemerintah agar tidak menyalahgunakan wewenang. Pengawasan yang ketat dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa menjadi kunci untuk mencegah terjadinya korupsi.

Langkah Selanjutnya dalam Proses Hukum

Setelah penetapan tersangka dan penahanan, penyidik akan melanjutkan pemeriksaan dan melengkapi berkas perkara. Berkas tersebut nantinya akan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.

Kejari Lampung Tengah berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan menindak siapa pun yang terbukti bersalah. Proses hukum diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong perbaikan tata kelola proyek pemerintah di masa mendatang.

Masyarakat pun menantikan hasil akhir dari kasus ini. Mereka berharap agar uang negara yang telah dirugikan dapat dikembalikan dan pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan baik.

Baca juga: Kejari Lampung Tengah Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Jalan dan berita hukum dan kriminal Sumatera Selatan.

Analisis Redaksi

Kasus korupsi proyek jalan di Lampung Tengah ini menyoroti lemahnya pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa. Mekanisme e-purchasing yang seharusnya transparan justru diduga digunakan untuk mengondisikan pemilihan penyedia. Ini menunjukkan bahwa sistem yang ada belum cukup efektif mencegah praktik korupsi.

Kerugian negara sebesar Rp6,74 miliar bukanlah angka kecil. Jika proyek ini dikerjakan dengan benar, kualitas jalan yang dihasilkan seharusnya jauh lebih baik dan manfaatnya dapat dirasakan lebih lama oleh masyarakat. Dugaan ketidaksesuaian spesifikasi dan volume pekerjaan menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur yang dibangun mungkin tidak sesuai harapan.

Penetapan empat tersangka, termasuk PPK dan konsultan pengawas, menunjukkan bahwa penyidik tidak pandang bulu. Namun, proses hukum harus berjalan transparan dan akuntabel. Publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini hingga tuntas. Penegakan hukum yang tegas akan menjadi sinyal positif bagi upaya pemberantasan korupsi di daerah.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad