APBD 2027 Kota Semarang Rp5,7 Triliun: Banjir Tetap Prioritas, Pariwisata Jadi Arah Baru
Pemerintah Kota Semarang menetapkan plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 sebesar Rp5,7 triliun. Penanganan banjir tetap menjadi prioritas, berdampingan dengan dorongan pariwisata berbasis ekonomi kerakyatan.
Angka itu disepakati dalam rapat paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 pada Kamis (19/11). Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin menegaskan arah belanja tahun depan tidak meninggalkan persoalan klasik kota, yakni genangan dan banjir.
"Artinya, apa yang sudah ada di lapangan dan masyarakat, kita coba ditempatkan prioritas utama tahun 2027 mendatang, tapi tidak melupakan hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur, penanganan banjir," kata Iswar di Semarang, Jumat (20/11).
Kronologi Penetapan APBD 2027 Kota Semarang
Rapat paripurna pada 19 November 2026 menjadi titik awal perjalanan APBD 2027. Dalam forum itu, eksekutif dan legislatif menandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS, dokumen yang menjadi fondasi penyusunan anggaran tahun berikutnya.
Plafon Rp5,7 triliun itu belum final sepenuhnya. Angka tersebut masih berupa pagu sementara yang akan dibahas lebih lanjut dalam tahapan anggaran berikutnya, termasuk pembahasan kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran sementara bersama DPRD.
Iswar menjelaskan, anggaran itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Komposisi ini menunjukkan pemerintah kota mengandalkan penerimaan sendiri untuk membiayai belanja, dengan sisa anggaran tahun lalu sebagai penopang.
Penandatanganan nota kesepakatan menandai selesainya pembahasan tingkat pertama. Setelah itu, pemerintah kota memiliki kewajiban menyusun rincian belanja sesuai prioritas yang telah disepakati, termasuk alokasi untuk infrastruktur pengendali banjir.
Dalam dokumen KUA-PPAS, pemerintah dan DPRD menyepakati arah kebijakan umum anggaran. Dokumen ini mengikat secara politis, meski rincian mata anggaran masih bisa bergeser selama proses pembahasan.
Pariwisata dan Ekonomi Kerakyatan Jadi Arah Belanja
Iswar menyebut rencana APBD 2027 mengacu pada sektor pariwisata dan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal. Menurut dia, destinasi wisata tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan sektor lain.
"Jadi infrastruktur yang harus mendukung, sosial juga harus mendukung, pendidikan dan kesehatan semuanya harus mendukung arahnya menuju kepada peningkatan kualitas pelayanan pariwisata di Kota Semarang," ujarnya.
Pernyataan itu memberi sinyal bahwa belanja infrastruktur tidak hanya dilihat sebagai proyek fisik, tetapi juga penopang sektor pariwisata. Jalan yang mulus, drainase yang baik, dan layanan publik yang memadai dianggap bagian dari paket pelayanan wisata.
Namun Iswar menegaskan, prioritas pada pariwisata dan ekonomi kerakyatan tidak menghapus pos penanganan banjir. Dua agenda itu berjalan beriringan dalam kerangka anggaran yang sama.
Pendekatan ini menempatkan banjir sebagai persoalan lintas sektor. Genangan di kawasan wisata, misalnya, bisa menurunkan kunjungan. Sebaliknya, perbaikan drainase dan pompa memberi dampak langsung pada kenyamanan pengunjung dan warga.
Porsi Wajib Pendidikan, Kesehatan, dan Belanja Pegawai
Sekretaris Daerah Kota Semarang Handi Priyanto memastikan pagu sementara itu masih mengikuti porsi tahun lalu. Anggaran pendidikan tetap 20 persen, kesehatan sekitar 10 persen, dan belanja pegawai sekitar 29,42 persen.
"Intinya adalah sapras masih yang terbesar anggarannya, lalu di pos lain kita sesuaikan dengan mandatory spending," kata Handi.
Ia merujuk pada kewajiban belanja yang diatur undang-undang, seperti alokasi pendidikan minimal 20 persen dari APBD. Porsi itu menjadi rambu yang tidak bisa dilanggar dalam penyusunan anggaran.
Belanja pegawai sebesar 29,42 persen menjadi pos besar berikutnya. Angka itu mencerminkan beban gaji dan tunjangan aparatur yang harus dipenuhi sebelum belanja program lain dialokasikan.
Dengan porsi wajib sebesar itu, ruang fiskal pemerintah kota untuk belanja pembangunan menjadi terbatas. Prioritas banjir dan pariwisata harus bersaing dengan kebutuhan lain dalam pagu yang sama.
Handi menyebut sarana dan prasarana (sapras) tetap menjadi pos terbesar. Artinya, belanja infrastruktur fisik masih mendominasi struktur anggaran, sejalan dengan penanganan banjir yang menuntut pekerjaan konstruksi.
Dorongan DPRD: Konsistensi dan Kesiapan Hadapi Banjir
Ketua DPRD Kota Semarang Kadarlusman meminta pemerintah kota konsisten membelanjakan APBD sesuai rekomendasi dan kesepakatan. Menurut dia, pembahasan sudah selesai dan tinggal pelaksanaan.
"Pembahasan kita sudah selesai. Karena itu, kita tanda tangani bersama. Rekomendasi kami, pemerintah harus konsisten melaksanakan dan menjalankan anggaran yang sudah disepakati," kata Pilus, sapaan akrabnya.
DPRD juga mengingatkan kesiapan infrastruktur menghadapi potensi bencana, khususnya banjir pada musim hujan. Pilus mendorong pompa dan titik rawan diantisipasi lebih awal.
"Kami mendorong agar pompa-pompa atau titik-titik yang dianggap rawan harus diantisipasi dan dipersiapkan. Sehingga mitigasinya bisa dilakukan dan penanganannya cepat," ujarnya.
Permintaan itu menyentuh persoalan teknis di lapangan. Pompa yang rusak atau kurang terawat bisa memperparah genangan saat hujan deras, meski anggaran sudah dialokasikan.
Konsistensi pelaksanaan menjadi kunci agar program yang telah dibahas bersama DPRD tidak berhenti di dokumen. Pengawasan akan menentukan apakah prioritas banjir benar-benar terwujud di lapangan.
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Bagi warga, keputusan ini menentukan arah penanganan banjir sepanjang 2027. Jika alokasi infrastruktur berjalan sesuai rencana, perbaikan drainase, pompa, dan kolam retensi bisa mengurangi titik genangan.
Bagi pelaku usaha wisata dan ekonomi kerakyatan, dukungan anggaran memberi harapan pada perbaikan akses dan layanan. Namun hasilnya bergantung pada kecepatan realisasi belanja.
Pemerintah kota masih harus menempuh tahapan berikutnya, yakni penyusunan rincian anggaran dan pembahasan bersama DPRD. Di tahap itu, pos penanganan banjir akan diuji seberapa besar alokasinya.
Pengawasan publik menjadi penting karena APBD adalah uang rakyat. Angka Rp5,7 triliun yang berasal dari PAD dan SiLPA menuntut pertanggungjawaban yang jelas, terutama untuk program yang menyentuh langsung kebutuhan warga.
Sejumlah hal yang perlu dicermati ke depan:
- Besar alokasi konkret untuk penanganan banjir dalam rincian APBD 2027.
- Kesiapan pompa dan titik rawan sebelum puncak musim hujan.
- Realisasi belanja infrastruktur sesuai jadwal yang disepakati.
- Konsistensi porsi wajib pendidikan 20 persen dan kesehatan 10 persen.
- Dukungan anggaran bagi pariwisata berbasis ekonomi kerakyatan.
Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan APBD Kota Semarang dapat dipantau melalui pemberitaan ANTARA Jateng. Rujukan kebijakan anggaran daerah juga dapat dilihat pada laman Kementerian Dalam Negeri.
Analisis Redaksi
Keputusan mempertahankan banjir sebagai prioritas di APBD 2027 adalah pilihan yang sulit dibantah. Semarang sudah bertahun-tahun bergulat dengan genangan, dan warga di titik rawan tahu betul apa artinya hujan deras tanpa kesiapan pompa.
Yang perlu diawasi justru cara menerjemahkan prioritas itu ke dalam angka. Pernyataan Iswar dan Handi masih berhenti pada level kebijakan umum. Belum ada rincian berapa rupiah yang benar-benar dialokasikan untuk drainase, pompa, atau kolam retensi.
Dorongan DPRD agar pompa diantisipasi sebelum musim hujan tepat sasaran. Sebab, banjir bukan hanya soal anggaran besar, tetapi juga soal perawatan rutin dan kesiapan operasional di lapangan.
Di sisi lain, arah pariwisata dan ekonomi kerakyatan masuk akal sebagai strategi pendapatan jangka panjang. Namun janji itu baru bermakna jika infrastruktur dasar benar-benar terbangun dan banjir tidak lagi menjadi penghalang utama.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0