Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan Negara Usai Bertemu Menhan Sjafrie

Nov 21, 2026 - 02:30
 0  1
Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan Negara Usai Bertemu Menhan Sjafrie

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bertemu Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (20/11/2026). Pertemuan itu membahas percepatan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang ditargetkan masuk sebagai RUU pada awal 2027.

Ad
Ad

Kronologi Pertemuan dan Agenda Revisi UU Pertahanan

Pertemuan berlangsung di kantor Kementerian Pertahanan pada Jumat siang. Menurut keterangan resmi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, undangan datang langsung dari Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Agenda utamanya membicarakan persiapan revisi UU Pertahanan Negara yang saat ini tengah digarap bersama Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR RI.

Yusril menjelaskan bahwa RUU tersebut diharapkan dapat diajukan sebagai rancangan undang-undang pada awal tahun 2027. “Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut, mengingat UU Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati,” ujar Yusril kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Pernyataan itu menegaskan posisi Yusril bukan sebagai pemrakarsa revisi, melainkan sebagai pihak yang diminta membantu memperlancar proses. Ia menyatakan senang dapat membantu penyiapan RUU. Namun secara teknis, pembahasan di DPR nantinya akan melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Pertemuan ini juga menjadi penanda bahwa revisi UU Pertahanan Negara masuk dalam prioritas legislasi pemerintah. Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR RI disebut tengah menggarap draf, sementara Kemenko Kumham Imipas diminta memberi dukungan percepatan dari sisi penyiapan regulasi.

Alasan Revisi: UU Berusia Seperempat Abad dan Perubahan Geopolitik

Menurut Yusril, perubahan UU Pertahanan Negara diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan lingkungan strategis yang telah banyak berubah selama hampir 25 tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan. UU Nomor 3 Tahun 2002 disahkan pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, saat Yusril menjabat Menteri Kehakiman dan HAM.

“Secara umum beliau mengatakan UU ini sudah seperempat abad dan karena itu perlu banyak penyesuaian dengan perkembangan baru di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan terjadinya perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, cyber war dan AI, UU Pertahanan juga perlu diubah,” jelas Yusril.

Ia menambahkan, kebutuhan perubahan tersebut sejalan dengan perkembangan regulasi di bidang pertahanan. Undang-Undang tentang TNI yang dibentuk pada tahun yang sama telah mengalami perubahan, sehingga UU Pertahanan Negara juga perlu disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan terkini.

Dalam konteks global, perkembangan teknologi militer dan perang siber memang menuntut kerangka hukum yang lebih mutakhir. UU Pertahanan Negara yang ada sekarang belum mengatur secara rinci persoalan domain siber, kecerdasan artifisial, dan bentuk ancaman non-konvensional lain yang kini menjadi bagian dari pertahanan modern.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Menhan Sjafrie

Selain Yusril dan Sjafrie, revisi UU Pertahanan Negara melibatkan Kementerian Pertahanan sebagai pemrakarsa dan Komisi I DPR RI sebagai mitra pembahasan. Menteri Hukum juga akan terlibat dalam pembahasan di DPR sesuai kewenangannya.

Dalam pertemuan itu, Menhan Sjafrie berharap Yusril dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU. Harapan itu disampaikan langsung kepada Yusril, yang dikenal sebagai salah satu perancang UU Pertahanan Negara saat pertama kali diajukan.

Yusril menilai Sjafrie sebagai tokoh yang disiplin dan tidak akan membicarakan hal di luar ruang lingkup tugasnya. “Pak Menhan itu tokoh yang sangat disiplin. Beliau tidak akan bicara hal-hal yang di luar ruang lingkup tugas dan kewenangannya,” kata Yusril.

Pertemuan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi bagi kedua tokoh yang telah saling mengenal sejak 1990-an. Yusril mengenang, saat dirinya menjabat sebagai Asisten Menteri Sekretaris Negara, Sjafrie Sjamsoeddin menjabat sebagai Pangdam Jaya. Keduanya juga sama-sama terlibat dalam penanganan kerusuhan Mei 1998 dan situasi pada minggu-minggu terakhir pemerintahan Presiden Soeharto.

Bantahan Isu Politik: Cawapres, Penyadapan, dan Makar

Ketika ditanya wartawan apakah pertemuan tersebut juga membahas calon wakil presiden, Yusril membantahnya dengan nada bercanda. “Haha, enggaklah. Saya juga enggak nanya. Pak Menhan juga enggak ngomong apa-apa,” ujar Yusril.

Begitu pula ketika ditanya apakah dalam pertemuan itu disinggung masalah penyadapan dan makar, Yusril mengatakan tidak. Menurutnya, Menhan paham masalah penyadapan dan makar adalah kewenangan kepolisian dalam menegakkan hukum. Menko Kumham Imipas terlibat menangani kasus itu karena menyangkut penerapan dan penafsiran hukum terkait penyadapan dan tindak pidana makar sesuai KUHP dan UU ITE.

Bantahan itu menegaskan bahwa pertemuan di Kantor Kementerian Pertahanan murni membahas agenda legislasi, bukan manuver politik jelang kontestasi. Fokus pembicaraan adalah percepatan revisi UU Pertahanan Negara yang sudah masuk tahap penyiapan.

Dengan demikian, isu penyadapan dan makar yang sempat mencuat di ruang publik tidak menjadi bagian dari pembahasan. Yusril menempatkan persoalan itu pada ranah penegakan hukum yang menjadi kewenangan kepolisian, sementara Kemenko Kumham Imipas terlibat pada aspek penerapan dan penafsiran hukum.

Dampak dan Langkah Selanjutnya Menuju RUU 2027

Revisi UU Pertahanan Negara akan berdampak pada kerangka hukum pertahanan nasional, termasuk pengaturan tentang ancaman siber, teknologi militer, dan kecerdasan artifisial. Perubahan ini juga akan memengaruhi hubungan kerja antara Kementerian Pertahanan, TNI, dan lembaga lain dalam menghadapi ancaman baru.

Dari sisi proses, RUU ditargetkan diajukan pada awal 2027. Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR RI tengah menyiapkan draf, sementara Kemenko Kumham Imipas memberi dukungan percepatan. Pembahasan di DPR nantinya melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan.

Publik dapat memantau perkembangan revisi UU Pertahanan Negara melalui laman resmi Kemenko Kumham Imipas dan Kementerian Pertahanan. Kedua kanal itu menjadi rujukan resmi untuk informasi tahapan RUU.

Sejumlah hal yang perlu dicermati dalam revisi ini:

  • Penyesuaian definisi ancaman, termasuk ancaman siber dan non-konvensional.
  • Pengaturan pemanfaatan teknologi militer dan kecerdasan artifisial.
  • Sinkronisasi dengan UU TNI yang telah lebih dulu berubah.
  • Pembagian kewenangan antara Kementerian Pertahanan, TNI, dan lembaga terkait.

Jika target awal 2027 tercapai, pembahasan di DPR akan menjadi ujian berikutnya. Dukungan dari Kemenko Kumham Imipas diharapkan mempercepat penyiapan, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan DPR bersama pemerintah.

Analisis Redaksi

Revisi UU Pertahanan Negara memang sudah lama dinanti. UU Nomor 3 Tahun 2002 dirancang pada masa ketika perang siber dan kecerdasan artifisial belum menjadi bagian dari diskursus pertahanan. Menariknya, Yusril Ihza Mahendra adalah salah satu tokoh yang terlibat saat UU itu pertama kali diajukan. Keterlibatannya kembali dalam proses revisi memberi kesinambungan historis, sekaligus ujian apakah kerangka hukum baru benar-benar menjawab tantangan zaman.

Yang perlu diawasi adalah substansi, bukan hanya kecepatan. Percepatan revisi tidak boleh mengorbankan partisipasi publik dan transparansi. Isu ancaman siber, AI, dan teknologi militer adalah wilayah yang sarat kepentingan, sehingga definisi dan batas kewenangan harus dirumuskan secara hati-hati agar tidak menimbulkan tumpang tindih antar lembaga.

Pertemuan Sjafrie-Yusril juga menunjukkan bahwa koordinasi lintas kementerian berjalan. Namun, publik menunggu bukti berikutnya: draf RUU yang dapat diakses, jadwal pembahasan yang jelas, dan ruang dialog dengan masyarakat sipil. Tanpa itu, percepatan hanya akan menjadi klaim di atas kertas.

Sumber: kemhan.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad