Pinjam Flexi Teror Korbannya via WhatsApp, Kirim Foto KTP dan Ancam Jemput
Aplikasi pinjaman daring (pinjol) diduga ilegal bernama PINJAM FLEXI kembali meneror korbannya melalui pesan WhatsApp dengan nomor berbeda pada Jumat, 20 November 2026, sekitar pukul 10.08 WIB. Kali ini pelaku mengirim foto KTP korban dan mengancam akan mengirim surat penjemputan ke rumah serta memviralkan data pribadi.
Korban yang enggan menyebutkan nama dan asalnya mengaku terus dihubungi sejak 17 November 2026 hingga 20 November 2026 dengan nomor yang berganti-ganti. Ia menegaskan tidak pernah mengajukan pinjaman kepada aplikasi tersebut maupun pinjol lain.
“Hari ini, Pinjam Flexi kembali mengancam, namun dengan cara berbeda. Bahwa akan memberikan surat penjemputan dan akan viralkan data pribadi saya mas, ada foto KTP saya juga dikirim di WA. Pertanyaannya, emang apa kewenangan mereka menjemput saya, dasar hukumnya apa? dan katanya data saya akan di viralkan juga. Sedangkan saya merasa tidak pernah mengajukan pinjaman online kepada aplikasi tersebut ataupun lainnya,” ungkap korban kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).
Kronologi Teror Pinjam Flexi Sejak 17 November 2026
Ancaman pertama diterima korban pada Selasa, 17 November 2026. Saat itu, PINJAM FLEXI mengirim pesan berisi ancaman pencemaran data pribadi. Tidak lama kemudian, pelaku mengirim tangkapan layar yang menunjukkan bahwa data pribadi dan foto korban telah diposting di media sosial dengan tuduhan fitnah.
Dua hari berselang, Kamis, 19 November 2026, teror berlanjut. Korban mengaku menerima ancaman terhadap keselamatan keluarganya. Puncaknya pada Jumat, 20 November 2026, ancaman datang lagi melalui nomor WhatsApp berbeda, lengkap dengan foto KTP korban dan rencana penjemputan.
“Selanjutnya keduanya pada hari Kamis, 19 November 2026 saya kembali diteror dengan ancaman keselamatan keluarga, dan terakhir hari ini (Jumat),” terangnya.
Korban menilai ancaman penjemputan tidak memiliki dasar hukum. Menurut dia, jika pihak Pinjam Flexi benar-benar datang ke rumah, tindakan itu masuk kategori penculikan. Ia juga menyiapkan langkah hukum pidana atas dugaan penculikan dan pelanggaran UU ITE jika data pribadinya disebar di media sosial.
“Jika pihak Pinjam Flexi berani datang ke rumah untuk menjemput saya dengan dalih apapun, itu artinya mereka akan melakukan penculikan dan akan saya tuntut secara hukum pidana atas dugaan penculikan, dan jika mereka berani menyebar data saya di medsos itu merupakan pelanggaran pencemaran nama baik UU ITE,” tegas korban.
Laporan ke OJK SIPASTI Sudah Diterima, Teror Tetap Berjalan
Setelah ancaman pertama pada 17 November 2026, korban langsung mengadukan PINJAM FLEXI ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui kanal pengaduan Sistem Informasi Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SIPASTI). Laporan itu, kata korban, sudah direspons dan diterima.
“Saya sudah membuat pengaduan kepada pihak OJK dan sudah direspon dan diterima, ada buktinya. Akan tetapi mereka tetap saja meneror. Jika mereka tetap meneror dan mencemarkan data ataupun menjemput saya seperti apa yang disampaikan, kami akan menempuh jalur hukum,” tegasnya.
Respons OJK tidak serta-merta menghentikan teror. Korban mengaku pesan ancaman tetap masuk dari nomor-nomor baru. Pola ini menunjukkan pelaku tidak terikat pada satu nomor dan terus menekan korban meski laporan resmi sudah dibuat.
Hingga berita ini ditayangkan, Media Newstimes.id menyatakan akan memberikan ruang hak jawab atau klarifikasi kepada pihak PINJAM FLEXI. Tidak ada keterangan resmi dari perwakilan aplikasi tersebut dalam laporan ini.
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan praktik pinjol ilegal yang menargetkan orang yang tidak pernah mengajukan pinjaman. Modusnya beragam, mulai dari peneror via WhatsApp, penyebaran data pribadi, hingga ancaman fisik. Korban pun kerap berada di posisi lemah karena identitasnya sudah dipegang pelaku.
Jerat Hukum bagi Penyebar Data Pribadi dan Pencemaran Nama Baik
Dalam laporan tersebut, disebutkan sejumlah dasar hukum yang relevan jika data pribadi korban disebar tanpa izin. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP, UU No. 27 Tahun 2022) mengatur larangan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum. Pasal 67 ayat 3 memuat ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.
Selain itu, UU ITE No. 1 Tahun 2024 juga bisa dikenakan. Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) mengatur tindak pidana sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan cara menuduh suatu hal supaya diketahui umum. Ancamannya pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda Rp400 juta.
Dua pasal ini relevan dengan ancaman PINJAM FLEXI yang menyatakan akan memviralkan data pribadi korban. Jika ancaman itu dieksekusi, pelaku tidak hanya melanggar etika penagihan, tetapi juga berpotensi masuk ranah pidana.
Namun, penegakan hukum bergantung pada bukti. Korban perlu menyimpan tangkapan layar pesan, nomor pengirim, arsip foto KTP yang dikirim, serta bukti postingan di media sosial. Laporan ke OJK SIPASTI menjadi salah satu pintu awal, tetapi jalur pidana tetap terbuka melalui kepolisian.
Dampak Teror terhadap Korban dan Keluarga
Teror yang berlangsung sejak 17 November 2026 hingga 20 November 2026 menimbulkan tekanan psikologis. Korban mengaku diteror dengan ancaman keselamatan keluarga pada 19 November 2026. Ancaman itu menyasar orang-orang terdekat, bukan hanya dirinya.
Penyebaran foto KTP dan tuduhan fitnah di media sosial juga berpotensi merusak reputasi. Korban menegaskan tidak pernah berutang kepada PINJAM FLEXI. Artinya, tuduhan yang disebar tidak memiliki dasar transaksi yang jelas.
Pola teror via nomor berganti-ganti menyulitkan pelacakan. Korban tidak bisa memblokir satu nomor saja karena pelaku terus berpindah. Tekanan datang terus-menerus, membuat korban hidup dalam ketidakpastian.
Kasus ini juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap layanan pinjaman digital. Ketika aplikasi diduga ilegal bertindak sewenang-wenang, masyarakat yang tidak pernah bertransaksi pun bisa menjadi sasaran. Ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa ketat pengawasan aplikasi pinjol yang beredar.
Langkah Selanjutnya: Hak Jawab dan Jalur Hukum Korban
Media Newstimes.id menyatakan akan membuka ruang hak jawab bagi PINJAM FLEXI. Sampai berita ditayangkan, belum ada klarifikasi dari pihak aplikasi. Jika klarifikasi datang, isinya akan menjadi pembanding atas tuduhan yang disampaikan korban.
Korban sendiri telah menyiapkan langkah hukum. Ia mengancam menuntut secara pidana jika benar djemput ke rumah, dan menempuh jalur UU ITE jika datanya disebar. Laporan ke OJK SIPASTI sudah diterima, tetapi korban menilai teror belum berhenti.
Ke depan, ada beberapa langkah yang bisa ditempuh korban dan aparat:
- Menyimpan seluruh bukti pesan WhatsApp, termasuk nomor pengirim dan waktu pesan.
- Melaporkan dugaan pelanggaran UU PDP dan UU ITE ke kepolisian.
- Meminta OJK memverifikasi legalitas PINJAM FLEXI melalui kanal resmi.
- Mendokumentasikan unggahan data pribadi di media sosial sebagai bukti pencemaran.
- Meminta pendampingan hukum jika ancaman penjemputan berlanjut.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari kepolisian maupun OJK terkait perkembangan laporan korban. Yang jelas, teror via WhatsApp dengan nomor berganti-ganti menunjukkan pelaku tidak kapok meski laporan sudah masuk.
Analisis Redaksi
Kasus PINJAM FLEXI memperlihatkan celah serius dalam pengawasan pinjol di Indonesia. Korban mengaku tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi namanya dipakai, fotonya disebar, dan KTP-nya dikirim balik sebagai alat ancaman. Jika benar demikian, ini bukan sekadar penagihan agresif, melainkan teror yang menyasar orang yang tidak punya hubungan utang-piutang.
Respons OJK melalui SIPASTI memang penting, tetapi tidak cukup jika teror tetap berjalan setelah laporan diterima. Pengawasan legalitas aplikasi harus dibarengi dengan penindakan cepat terhadap nomor dan akun yang dipakai untuk meneror. Tanpa itu, laporan korban hanya menjadi dokumen tanpa efek jera.
Di sisi lain, korban perlu didorong menggunakan jalur pidana, bukan hanya mengadu ke OJK. UU PDP dan UU ITE sudah menyediakan ancaman pidana yang jelas. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian korban melapor ke polisi dan keseriusan aparat menindaklanjuti. Selama pelaku merasa aman, teror akan terus berulang.
Sumber: newstimes.id, ojk.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0