Wapres Pengganti Gibran: Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol, MPR Siapkan 3 Pokja

Nov 21, 2026 - 06:30
 0  1
Wapres Pengganti Gibran: Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol, MPR Siapkan 3 Pokja

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan kembali mengumpulkan para ketua umum partai politik untuk membahas dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, MPR telah menyiapkan tiga kelompok kerja (pokja) beserta tim verifikasi untuk mengawal proses tersebut.

Ad
Ad

Informasi itu dirangkum dalam laporan Kompas.com edisi 21 November 2026. Rapat lanjutan itu menjadi babak baru pembahasan kursi wakil presiden yang lowong setelah Gibran tak lagi menjabat.

Rapat Koalisi dan Dua Nama Cawapres

Prabowo akan memanggil kembali para ketua umum partai politik anggota koalisi. Agenda utamanya mempersempit pilihan dari dua nama cawapres pengganti Gibran yang kini beredar.

Pertemuan itu bukan yang pertama. Sebelumnya, para ketum parpol sudah berkumpul membahas sejumlah nama. Namun hasilnya belum final, sehingga Prabowo perlu menggelar rapat lanjutan.

Dua nama yang dimaksud belum diumumkan secara resmi. Sampai laporan ini diturunkan, belum ada keterangan resmi soal identitas keduanya maupun jadwal pasti pertemuan.

Pola pemanggilan ketum parpol menunjukkan keputusan berada di tangan Prabowo sebagai pemegang mandat pemerintahan. Partai-partai koalisi diminta memberi masukan, tetapi penentuan akhir tetap berada di meja Presiden.

Tiga Pokja dan Tim Verifikasi di MPR

Di lembaga legislatif, MPR bergerak menyiapkan infrastruktur proses. Tiga pokja dibentuk untuk menangani tahapan yang berbeda, mulai dari kajian aturan hingga verifikasi dokumen.

Selain pokja, MPR membentuk tim verifikasi. Tim ini bertugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas yang nantinya diajukan dalam proses pemilihan wapres pengganti.

Pembentukan pokja dan tim verifikasi merupakan langkah prosedural. Artinya, MPR menyiapkan jalur administrasi lebih dulu sebelum nama cawapres resmi diajukan.

Langkah itu juga memberi sinyal bahwa proses pengisian kursi wapres akan ditempuh melalui mekanisme konstitusional, bukan jalan pintas politik.

Mekanisme Pengisian Kursi Wapres Menurut Aturan

Pengisian jabatan wapres yang lowong diatur dalam konstitusi. Jika wapres berhenti, mengundurkan diri, atau tidak dapat menjalankan tugas, Presiden mengajukan dua calon wapres kepada MPR.

MPR kemudian memilih salah satu dari dua nama itu melalui pemungutan suara. Tenggatnya 60 hari sejak kursi wapres kosong.

Karena itu, keberadaan dua nama menjadi syarat penting. Prabowo tidak bisa mengajukan satu nama saja, dan MPR tidak bisa memilih kandidat di luar usulan Presiden.

Rangkaian inilah yang kini disiapkan: penyaringan nama di tingkat koalisi, pengajuan resmi oleh Presiden, lalu verifikasi dan pemilihan di MPR.

Dampak Politik bagi Koalisi dan Pemerintahan

Pemilihan wapres pengganti menyentuh langsung kestabilan koalisi. Setiap nama yang diajukan membawa konsekuensi pada pembagian kekuatan antarpartai pendukung.

Bagi pemerintahan, kursi wapres yang kosong terlalu lama bisa mengganggu ritme kerja kabinet. Wakil presiden memegang sejumlah tugas koordinasi yang tidak bisa dibiarkan menggantung.

Karena itu, rapat para ketum parpol bukan sekadar formalitas. Di forum itu, partai-partai menimbang siapa yang paling bisa diterima semua pihak sekaligus tidak mengganggu peta kekuatan yang ada.

Sejumlah pengamat menilai proses ini juga menjadi ujian bagi koalisi besar pendukung Prabowo. Perbedaan kepentingan antarpartai harus diselesaikan tanpa membuka konflik terbuka.

Yang Dinantikan: Nama Resmi dan Jadwal Pemilihan

Dua hal yang paling ditunggu publik adalah identitas dua nama cawapres dan jadwal pasti pemilihan di MPR.

Sampai kini keduanya belum diumumkan. Kompas.com mencatat Prabowo masih akan menggelar rapat lanjutan dengan para ketum parpol sebelum mengajukan nama.

MPR sendiri sudah menyatakan kesiapan lewat pembentukan pokja dan tim verifikasi. Artinya, begitu nama resmi masuk, tahapan berikutnya bisa berjalan cepat.

Publik tinggal menunggu apakah rapat lanjutan itu menghasilkan keputusan final atau justru membuka babak baru perdebatan di internal koalisi.

Analisis Redaksi

Laporan ini masih tipis: hanya menyebut dua nama tanpa identitas, tiga pokja tanpa rincian tugas, dan tim verifikasi tanpa susunan. Justru di situlah letak persoalannya. Proses sebesar pengisian kursi wapres seharusnya transparan sejak awal, bukan diumumkan sepotong-sepotong.

Pembentukan pokja dan tim verifikasi di MPR layak diapresiasi sebagai langkah prosedural. Namun tanpa nama dan jadwal, publik sulit menilai apakah proses ini berjalan sesuai tenggat konstitusi atau melar karena tarik-menarik koalisi.

Yang paling perlu dijaga adalah agar mekanisme konstitusional tidak berubah menjadi sekadar formalitas politik. Dua nama harus benar-benar dibahas terbuka, dan MPR harus memilih berdasarkan kelayakan, bukan sekadar kesepakatan bagi-bagi kursi. Pengalaman MPR dalam proses serupa sebelumnya menunjukkan bahwa transparansi adalah kunci menjaga kepercayaan publik.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad