Cak Imin Dorong Pembenahan Sistem Politik Mahal dan Dikuasai Oligarki

Nov 21, 2026 - 05:50
 0  1
Cak Imin Dorong Pembenahan Sistem Politik Mahal dan Dikuasai Oligarki

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai partai politik di Indonesia terlalu lama terjebak pada survei dan pencitraan. Ia mendorong pembenahan sistem politik yang dinilai mahal dan dikuasai oligarki. Penilaian itu disampaikan dalam sambutannya pada acara haul triumvirat ulama Nahdlatul Ulama (NU), deklarator, perintis, dan pejuang PKB, di halaman Gedung Pusaka NU dan Resolusi Jihad, Surabaya, Kamis (19/11) malam.

Ad
Ad

Kritik Cak Imin: 15 Tahun Politik Terjebak Survei dan Pencitraan

Cak Imin menyebut selama lebih dari 15 tahun, survei dan pencitraan kerap menjadi acuan utama dalam menentukan langkah politik. Akibatnya, pembahasan mengenai kualitas kepemimpinan dan kapasitas calon tidak memperoleh perhatian yang semestinya. Partai, kata dia, seolah lebih bergantung pada angka elektabilitas serta citra yang dibangun di ruang publik daripada menilai kemampuan seseorang menjalankan tanggung jawab politik.

Kritiknya tidak semata ditujukan pada penggunaan survei sebagai alat membaca kecenderungan pemilih. Ia menyoroti keadaan ketika hasil survei dan pencitraan menjadi penentu yang mendominasi proses politik. Orientasi semacam itu berisiko menggeser perhatian dari substansi. Tokoh yang dinilai baik dapat tersisih apabila tidak memiliki angka atau popularitas yang dianggap memadai, sementara calon yang menonjol dalam survei belum tentu memiliki kapasitas dan integritas untuk memimpin.

"Politik kita terlalu lama terjebak pada survei dan pencitraan," ujar Cak Imin dalam sambutannya, seperti dikutip dari Patroli Hukum Indonesia. Pernyataan itu menjadi pijakan bagi seruannya agar partai kembali memberi ruang bagi penilaian yang lebih mendalam terhadap calon pemimpin, termasuk kemampuan, pengalaman, dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Menurut Cak Imin, ketika pertimbangan elektoral lebih kuat daripada penilaian terhadap kualitas calon, proses kaderisasi dan pengambilan keputusan di partai dapat kehilangan arah. Kondisi tersebut juga berpotensi membuat ekosistem politik tidak sehat, karena persaingan lebih banyak bertumpu pada pembentukan kesan daripada gagasan dan rekam jejak.

Kenangan Gorong-gorong dan Dominasi Elektabilitas

Cak Imin mengenang peristiwa gorong-gorong sebagai gambaran kuat tentang besarnya pengaruh pencitraan dalam politik. Menurutnya, sebuah tindakan yang mudah terlihat publik dapat membentuk kesan mengenai sosok pemimpin, lalu mengangkat popularitasnya hingga membuka jalan menuju jabatan tertinggi, termasuk presiden. Kenangan itu ia gunakan untuk menunjukkan bahwa perhatian politik kerap tertuju pada momen yang menarik perhatian dan mudah dipasarkan, bukan semata-mata pada rekam jejak, kapasitas, atau gagasan seseorang.

Kritik Cak Imin juga menyasar kebiasaan partai dalam menentukan kandidat presiden maupun kepala daerah, termasuk bupati. Ia menilai keputusan sering kali bertumpu pada hasil survei dan perkiraan peluang menang. Pertanyaan yang mengemuka bukan lebih dahulu siapa orang yang paling layak, melainkan siapa yang dianggap paling berpotensi memperoleh suara. Cara pandang tersebut, menurutnya, membuat ukuran elektabilitas mendominasi proses pencalonan.

Ia menyebut pola tersebut telah menghipnotis partai politik, kader, serta simpatisan selama lebih dari 15 tahun. Istilah itu menggambarkan kebiasaan yang terus berulang: kekuatan kandidat dihitung terutama melalui angka dukungan dan kemungkinan memenangkan kontestasi. Cak Imin tidak menempatkan PKB di luar persoalan tersebut. Ia mengakui partainya juga terseret tekanan sistem, sehingga terlalu memikirkan hasil elektoral dan jumlah kursi yang dapat diraih.

Pengakuan ini menunjukkan bahwa orientasi pada kemenangan bukan hanya persoalan pilihan satu partai, melainkan tekanan yang membentuk perilaku banyak aktor politik. Karena itu, pembenahan sistem perlu mendorong partai menilai calon secara lebih menyeluruh, tanpa mengabaikan realitas pemilu. Survei tetap dapat menjadi salah satu sumber informasi, tetapi tidak semestinya menggantikan penilaian substantif.

Biaya Politik Tinggi dan Cengkeraman Oligarki

Cak Imin menilai kenaikan biaya politik membuat persoalan dalam sistem politik semakin berat. Ketika ongkos untuk maju dan mempertahankan jabatan terus membesar, perhatian politikus dapat bergeser dari tugas mewakili masyarakat menuju upaya mengumpulkan dana. Mereka harus memikirkan cara membiayai pencalonan berikutnya agar terpilih kembali, sementara waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk menjalankan amanah sebagai wakil rakyat menjadi terbatas.

Kebutuhan dana yang besar juga dinilai membuka ruang bagi pemodal kuat dan oligarki untuk memengaruhi proses politik. Pihak yang mampu menyediakan dukungan finansial dapat memperoleh kesempatan untuk mendikte arah kebijakan, terutama ketika politisi atau partai bergantung pada sumber dana tersebut. Cak Imin mengingatkan bahwa ketergantungan semacam ini bisa membuat kepentingan penyandang dana lebih menonjol daripada kepentingan publik.

Bahkan, pengaruh pemodal besar dapat menjalar hingga ke dalam partai dan mencengkeram organisasi politik, sehingga ruang bagi kader dan aspirasi masyarakat menjadi semakin sempit. Karena itu, mahalnya ongkos politik bukan sekadar persoalan biaya kampanye, melainkan juga berkaitan dengan kemandirian partai serta mutu keputusan yang dihasilkan. Ia berharap pembaruan sistem dapat memutus cengkeraman oligarki dalam proses politik.

Dalam kesempatan itu, Cak Imin juga mengkritik kader atau pengurus yang tetap menggunakan politik uang meskipun kemampuan finansialnya terbatas. Ia mengingatkan pengurus PKB agar tidak memaksakan pendekatan elektoral dengan sogokan yang tidak sebanding dengan kemampuan mereka. Strategi semacam itu dapat menambah beban, memperkuat praktik transaksional, dan membuat politik semakin jauh dari kerja pelayanan.

Dukungan untuk Agenda Restart Sistem Politik Prabowo

Cak Imin menyatakan dukungan penuh terhadap agenda penataan ulang atau restart sistem politik yang juga digagas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pembenahan diperlukan agar proses politik di Indonesia tidak terus dibebani biaya yang tinggi dan dapat kembali berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sikap tersebut ia sampaikan sebagai bagian dari dorongan untuk memperbaiki tata kelola politik dan pemilu, sehingga kompetisi demokratis berlangsung lebih sehat, terbuka, serta memberi ruang bagi gagasan dan program yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Partai Kebangkitan Bangsa, lanjut Cak Imin, secara intens menjalin komunikasi dengan presiden mengenai perubahan sistem politik. Ia menyebut telah berdiskusi panjang dengan Prabowo tentang berbagai langkah yang dapat ditempuh untuk menata mekanisme politik dan menekan besarnya biaya politik. Pembicaraan itu mencerminkan perhatian bersama terhadap dampak sistem yang mahal, termasuk risiko meningkatnya ketergantungan peserta politik pada sumber pendanaan tertentu.

Bagi Cak Imin, penataan bukan sekadar perubahan teknis dalam pemilu, melainkan upaya membangun sistem yang lebih adil dan memungkinkan aspirasi publik tersalurkan secara bermakna. Ia juga menyinggung sikap puas dan perayaan atas lahirnya undang-undang pesantren. Dalam penilaiannya, kebanggaan terhadap aturan tersebut tidak semestinya berlebihan apabila isinya tidak memuat aspek pemberdayaan. Contoh itu menjadi pengingat bahwa keberhasilan politik perlu diukur dari manfaat nyata bagi masyarakat, bukan semata-mata dari capaian formal atau dukungan yang diperoleh melalui transaksi.

Pembenahan, baginya, perlu menyentuh cara berkompetisi sekaligus orientasi kebijakan, agar amanah publik tidak dikalahkan oleh kebutuhan membiayai kekuasaan. Langkah berikutnya akan bergantung pada sejauh mana partai-partai lain merespons gagasan ini dan bagaimana pemerintah menerjemahkannya ke dalam kebijakan konkret.

Analisis Redaksi: Antara Survei, Oligarki, dan Kualitas Demokrasi

Kritik Cak Imin menyentuh titik lemah demokrasi elektoral Indonesia: pengambilan keputusan politik yang terlalu bergantung pada angka survei dan pencitraan. Survei memang alat bantu yang sah, tetapi ketika ia menjadi penentu tunggal, partai cenderung mengabaikan rekam jejak dan kapasitas calon. Akibatnya, kaderisasi melemah dan politik menjelma kontes popularitas yang mudah dimanipulasi oleh kekuatan modal.

Pengakuan bahwa PKB juga terseret tekanan sistem menambah bobot pernyataan ini. Artinya, persoalan bukan sekadar pilihan ideologis satu partai, melainkan konsekuensi struktural dari biaya politik yang terus melambung. Ketika ongkos pencalonan tinggi, politisi terpaksa mencari dana, dan di titik itulah oligarki menemukan celah untuk mendikte kebijakan. Tanpa pembenahan pendanaan politik dan mekanisme pencalonan, seruan untuk memutus cengkeraman oligarki berisiko menjadi retorika semata.

Dukungan terhadap agenda restart sistem politik Prabowo perlu diuji dengan langkah nyata. Publik menunggu apakah pembenahan akan menyentuh akar persoalan—transparansi pendanaan kampanye, penguatan kaderisasi partai, dan pengurangan ketergantungan pada pemodal—atau hanya berhenti pada perubahan teknis pemilu. Tanpa itu, politik mahal akan terus mereproduksi oligarki, dan kualitas kepemimpinan tetap kalah oleh angka elektabilitas.

Sumber: nu.or.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad