DPRD Kulon Progo Pertanyakan Dasar Perubahan Hukum Aneka Usaha Jadi Perseroda
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kulon Progo mempertanyakan dasar perubahan bentuk hukum Perumda Aneka Usaha menjadi Perseroda. Juru Bicara Pansus, Puspitasari Apriani, meminta pemerintah daerah menjelaskan alasan mendasar, manfaat bagi masyarakat, dan penyelesaian aset bermasalah seperti rest area mangkrak.
Pertanyaan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (20/11/2026). Pansus menilai rencana perubahan badan hukum tersebut perlu diuji secara kritis sebelum disetujui.
Alasan Pansus Minta Klarifikasi
Puspitasari Apriani mengatakan pihaknya ingin mengetahui secara jelas alasan mendasar pemerintah daerah mengajukan perubahan badan hukum tersebut. "Apa yang menjadi latar belakang dan pertimbangan utama pemerintah daerah mengusulkan perubahan bentuk hukum Perumda Aneka Usaha menjadi Perseroda," kata Puspitasari saat membacakan pendapat Pansus.
Pansus yang dimaksud adalah Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kulon Progo.
Menurut Puspitasari, Pansus perlu memastikan apakah perubahan bentuk hukum itu merupakan tuntutan regulasi, kebutuhan pengembangan bisnis, atau bagian dari strategi peningkatan kinerja Perumda Aneka Usaha. "Kami tidak ingin perubahan ini hanya menjadi formalitas tanpa dampak nyata," ujarnya.
Selain dasar perubahan, Pansus juga meminta penjelasan mengenai manfaat konkret yang akan diterima masyarakat Kulon Progo, di luar peningkatan fleksibilitas perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Puspitasari menegaskan bahwa manfaat bagi masyarakat harus menjadi pertimbangan utama, bukan sekadar kepentingan korporasi.
Sorotan Aset Mangkrak dan Pembagian Kewenangan
Puspitasari menuturkan pihaknya turut menyoroti mekanisme penyelesaian seluruh persoalan dan potensi kerugian unit usaha lama, termasuk rest area mangkrak serta pom mini yang tidak produktif. "Hal ini perlu dipertegas supaya tidak menjadi beban bagi Perseroda yang baru," katanya.
Menurut dia, Pansus juga mempertanyakan pembagian kewenangan antara pemerintah daerah sebagai pemegang saham dengan direksi sebagai pengelola perusahaan guna mencegah intervensi dalam pengambilan keputusan bisnis. "Kami ingin ada kejelasan agar Perseroda tidak menjadi alat politik," tegasnya.
Terkait ketentuan Pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan kegiatan usaha mencakup 10 bidang usaha, Pansus meminta kejelasan rencana pemenuhan kebutuhan permodalan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pansus menanyakan besaran modal dasar serta modal yang ditempatkan atau disetor pada tahap awal, serta strategi pemenuhan penambahan modal ke depan untuk mendukung ekspansi 10 bidang usaha tersebut.
"Kami juga meminta penjelasan pengaturan prioritas dan kemampuan fiskal daerah pada Tahun Anggaran 2027, mengingat pemerintah daerah turut memiliki kewajiban penyertaan modal kepada Perumda lainnya," kata Puspitasari.
Di samping itu, Pansus mempertanyakan proyeksi kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu tiga sampai lima tahun ke depan serta penyusunan target laba dan dividen tahunan yang terukur. "Jangan sampai target hanya di atas kertas," tuturnya.
Pemerintah Daerah Jelaskan Tujuan Perubahan
Dalam pengantar Raperda yang disampaikan Bupati Kulon Progo Agung Setyawan, perubahan bentuk hukum Perumda Aneka Usaha menjadi Perseroda diarahkan untuk memperkuat tata kelola, disiplin bisnis, pengelolaan risiko, serta pemisahan fungsi pemegang saham dan pengurus perusahaan.
Ia menyebut pemerintah daerah tetap mempertahankan kepemilikan saham paling sedikit 51 persen agar pengendalian daerah terhadap arah strategis perusahaan tetap terjaga. "Dengan kepemilikan mayoritas, pemerintah daerah tetap memiliki kendali," kata Agung.
Menurut Bupati, pengelolaan modal dan aset yang beralih harus didasarkan pada inventarisasi, rekonsiliasi, audit atau verifikasi, serta dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjaga kepastian hukum penerbitan saham. "Kami akan melakukan audit menyeluruh sebelum aset dialihkan," ujarnya.
"Evaluasi keberhasilan Perseroda tidak hanya diukur dari laba, tetapi juga kesehatan keuangan, produktivitas aset, kontribusi PAD, kepatuhan, tata kelola, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah," kata Agung Setyawan menegaskan.
Latar Belakang Perubahan Bentuk Hukum
Perubahan bentuk hukum dari Perumda menjadi Perseroda merupakan langkah yang diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Perseroda memungkinkan daerah untuk memiliki badan usaha yang lebih fleksibel dalam mengakses modal, termasuk melalui penyertaan pihak lain, namun tetap dikendalikan pemerintah daerah.
Perumda Aneka Usaha Kulon Progo sendiri selama ini mengelola berbagai unit usaha, seperti rest area, pom mini, dan beberapa layanan lain. Namun, beberapa unit usaha dilaporkan tidak produktif, seperti rest area yang mangkrak dan pom mini yang tidak beroperasi optimal. Hal ini menjadi sorotan Pansus karena berpotensi menjadi beban keuangan bagi Perseroda yang baru.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah memang gencar melakukan penataan badan usaha milik daerah untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD. Namun, upaya tersebut tidak selalu mulus. Beberapa Perumda di Kulon Progo masih menghadapi berbagai kendala operasional dan keuangan.
Perubahan bentuk hukum ini juga sejalan dengan tren di banyak daerah yang ingin meningkatkan profesionalisme pengelolaan BUMD. Dengan menjadi Perseroda, perusahaan diharapkan dapat lebih leluasa menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk swasta, tanpa kehilangan kendali pemerintah daerah.
Namun, transisi dari Perumda ke Perseroda bukan tanpa risiko. Diperlukan kesiapan sumber daya manusia, sistem pengelolaan, dan yang terpenting, komitmen politik dari DPRD dan pemerintah daerah untuk memastikan perubahan ini benar-benar membawa perbaikan.
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Jika disetujui, perubahan bentuk hukum ini akan mengubah status kepegawaian, mekanisme pengelolaan keuangan, dan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Karyawan Perumda akan beralih menjadi karyawan Perseroda dengan skema yang perlu diatur dalam peraturan daerah.
Dari sisi keuangan, pemerintah daerah harus menyiapkan modal disetor awal yang besarnya akan ditentukan dalam Raperda. Pansus meminta kejelasan mengenai hal ini karena akan mempengaruhi anggaran daerah, terutama di tengah kewajiban penyertaan modal kepada Perumda lain.
Pansus juga menyoroti pentingnya target kontribusi terhadap PAD. Selama ini, kontribusi BUMD terhadap PAD Kulon Progo dinilai belum optimal. Dengan menjadi Perseroda, diharapkan ada peningkatan yang signifikan, tetapi hal itu harus disertai dengan target yang terukur dan realistis.
Proses selanjutnya, Pansus akan melakukan pembahasan lebih mendalam dengan pemerintah daerah dan pihak terkait. Jika semua pertanyaan terjawab, Raperda akan dibahas pada tingkat berikutnya sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah.
DPRD Kulon Progo dijadwalkan menggelar rapat lanjutan untuk membahas Raperda ini dalam waktu dekat. Pansus akan mengundang pemerintah daerah, direksi Perumda Aneka Usaha, dan pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan lebih rinci.
Analisis Redaksi
Langkah Pansus DPRD Kulon Progo mempertanyakan dasar perubahan bentuk hukum Perumda Aneka Usaha menjadi Perseroda adalah cerminan fungsi pengawasan yang sehat. Di banyak daerah, perubahan badan hukum BUMD sering kali dipandang sebagai solusi ajaib untuk meningkatkan kinerja, padahal tanpa perencanaan matang, perubahan itu hanya akan menambah beban baru.
Pertanyaan Pansus tentang nasib aset mangkrak dan pembagian kewenangan antara pemegang saham dan direksi sangat relevan. Rest area yang mangkrak dan pom mini tidak produktif adalah bukti bahwa persoalan utama bukan sekadar bentuk hukum, melainkan manajemen dan pengawasan. Jika aset-aset bermasalah itu tidak diselesaikan sebelum transisi, Perseroda baru akan mewarisi kerugian yang sama.
Pemerintah daerah perlu menjawab pertanyaan Pansus dengan data dan proyeksi yang kredibel, bukan sekadar retorika. Target kontribusi terhadap PAD harus disertai dengan rencana bisnis yang jelas, termasuk strategi pengelolaan 10 bidang usaha yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1). Tanpa itu, perubahan bentuk hukum hanya akan menjadi formalitas administratif yang tidak membawa manfaat bagi masyarakat Kulon Progo.
Yang juga krusial adalah memastikan bahwa perubahan ini tidak menjadi ajang bagi kepentingan politik tertentu. Pemisahan fungsi pemegang saham dan direksi harus benar-benar dijalankan agar keputusan bisnis tidak diintervensi. Jika tidak, Perseroda hanya akan menjadi Perumda dengan nama baru.
Sumber: jogja.antaranews.com, peraturan.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0