Trump Ancam Larang Perusahaan AS Bangun Pusat Data AI di Luar Negeri
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan melarang perusahaan AS membangun pusat data kecerdasan buatan (AI) di luar negeri. Ia juga menjanjikan "pajak yang sangat besar" bagi perusahaan teknologi yang tetap melakukannya.
"Kita akan menyimpan semuanya di negara ini," kata Trump, seperti dikutip BBC, Jumat (14/11/2025). Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Putih setelah ia kembali dari kunjungan ke Asia.
Namun, Trump tidak merinci bagaimana kebijakan tersebut akan diterapkan. Ia bahkan mengakui bahwa beberapa anggota kabinetnya baru mendengar rencana itu untuk pertama kali.
Kronologi dan Konteks Pernyataan Trump
Pernyataan Trump muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang dominasi China dalam teknologi AI. Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan China mengalahkan AS dalam hal AI, yang ia sebut sebagai "kecerdasan super" atau super intelligence (SI).
"Kita tidak akan mengizinkan perusahaan kita membangun pusat data di luar negara kita," ujar Trump. "Karena China akan mengambil semuanya, dan kita tidak akan membiarkan itu terjadi."
Ia menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga keunggulan AS di bidang teknologi. "Saya tidak tahu apakah ini berita utama, tapi saya bahkan belum mengatakan itu kepada orang-orang saya. Tapi sekarang saya beri tahu mereka, mereka ada di sini," kata Trump.
Pernyataan itu disampaikan setelah ia menyebut AS memimpin dalam pembangunan pusat data. Trump juga menyinggung investasi Google di Finlandia senilai 13 miliar euro (sekitar Rp230 triliun) untuk infrastruktur AI, yang mencakup tiga pusat data. "Kami tidak akan membiarkan itu terjadi," tegasnya.
Pihak yang Terlibat dan Reaksi
Beberapa perusahaan teknologi besar telah menandatangani perjanjian untuk membangun pusat data di luar negeri. Meta, misalnya, telah memulai pembangunan pusat data di Provinsi Alberta, Kanada. Sementara itu, Anthropic telah menandatangani kesepakatan jangka panjang untuk menyewa pusat data yang diusulkan di Nova Scotia.
Google pada September mengumumkan investasi 13 miliar euro untuk infrastruktur AI di Finlandia, termasuk pendanaan untuk tiga pusat data. Namun, bulan lalu, pembangunan dua dari pusat data tersebut dihentikan sementara karena kekhawatiran atas penebangan lebih dari 300 hektare hutan.
BBC telah menghubungi Meta dan Google untuk memberikan komentar terkait pernyataan Trump, tetapi belum ada tanggapan resmi. Sementara itu, pemerintah Kanada belum memberikan pernyataan terkait ancaman larangan ini.
Latar Belakang: Pusat Data dan Pemilu AS
Pusat data menjadi isu sentral dalam pemilihan umum paruh waktu (midterm) pada November lalu. Banyak kandidat dari Partai Demokrat berjanji akan memperketat regulasi pembangunan pusat data. Menurut Pew Research Center, hingga April 2025 terdapat sekitar 3.000 pusat data di seluruh AS, dengan 1.500 lainnya dalam berbagai tahap persetujuan dan konstruksi.
Sebagian besar pusat data dibangun di daerah pedesaan. Kekhawatiran tentang polusi suara dan konsumsi energi yang besar menjadi pendorong kemenangan kandidat Demokrat pada 3 November. Trump sendiri menyarankan agar masyarakat memanfaatkan keberadaan pusat data. "Anda harus memanfaatkan pusat data. Buat mereka membayar Anda, buat mereka membayar komunitas Anda, tapi manfaatkan, jangan matikan," ujarnya.
"Kami memiliki banyak tempat yang sangat menginginkannya, dan itu tempat yang bagus. Mereka punya energi dan segalanya. Itu aset yang luar biasa," tambah Trump.
Dampak Kebijakan dan Ketidakpastian Hukum
Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, akan ada dampak besar bagi perusahaan teknologi AS yang beroperasi global. Namun, hingga kini belum jelas bagaimana larangan tersebut akan ditegakkan. Trump tidak menjelaskan mekanisme hukum atau sanksi yang akan dijatuhkan.
Kebijakan ini juga muncul setelah pengumuman awal pekan ini yang membatasi ekspor chip komputer canggih dan siapa yang dapat mengakses daya komputasi yang dihasilkan. Washington pada Senin mengumumkan bahwa perusahaan memerlukan lisensi untuk membeli chip canggih, sehingga pejabat AS dapat memantau apakah chip tersebut digunakan untuk melayani perusahaan China atau diselundupkan ke China.
Langkah ini akan memengaruhi negara-negara Asia Tenggara yang telah berinvestasi besar dalam pusat data, karena perusahaan China berusaha menyewa daya komputasi dari luar negeri. Kebijakan Trump menambah ketidakpastian bagi industri pusat data global, terutama di tengah persaingan AI yang semakin ketat.
Langkah Selanjutnya dan Respons Internasional
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Kanada atau Finlandia terkait ancaman Trump. Meta dan Google juga belum memberikan komentar. Sementara itu, para analis memperkirakan bahwa kebijakan ini, jika diwujudkan, akan memicu protes dari kalangan industri teknologi dan mitra dagang AS.
Pemerintah AS sendiri belum merilis rancangan peraturan atau petunjuk teknis mengenai larangan ini. Kongres juga belum menunjukkan tanda-tanda akan membahasnya. Trump hanya mengatakan bahwa ia akan "memberi tahu orang-orangnya" sekarang.
Yang jelas, pernyataan Trump menambah daftar panjang kebijakan teknologi yang kontroversial di bawah kepemimpinannya. Sebelumnya, ia telah membatasi ekspor chip dan mendorong produksi dalam negeri. Namun, apakah larangan pembangunan pusat data di luar negeri akan menjadi kenyataan, masih menjadi tanda tanya besar.
Analisis Redaksi
Pernyataan Trump tentang larangan pembangunan pusat data AI di luar negeri adalah sinyal proteksionisme teknologi yang semakin keras. Namun, kebijakan ini terkesan improvisatif dan minim perencanaan. Trump sendiri mengakui bahwa ia belum membicarakannya dengan timnya. Ini menimbulkan keraguan tentang keseriusan dan kelayakan implementasinya.
Jika benar diterapkan, larangan ini berpotensi merugikan perusahaan AS yang telah berinvestasi di luar negeri, seperti Google di Finlandia dan Meta di Kanada. Selain itu, kebijakan ini bisa memicu balasan dari negara mitra dagang dan memperburuk hubungan diplomatik. Di sisi lain, upaya menjaga dominasi AI dari China memang menjadi prioritas, tetapi melarang perusahaan membangun pusat data di luar negeri bukanlah solusi yang matang. Alih-alih melarang, pemerintah AS seharusnya memperkuat insentif untuk pembangunan pusat data di dalam negeri dan memastikan regulasi yang jelas.
Yang paling mengkhawatirkan, pernyataan Trump ini disampaikan tanpa detail dan justru membingungkan pasar. Ketidakpastian kebijakan dapat menghambat investasi dan inovasi. Sebagai presiden, Trump seharusnya tidak melempar wacana tanpa kajian mendalam. Apalagi ini menyangkut industri strategis yang melibatkan miliaran dolar dan masa depan teknologi.
Sumber: pewresearch.org
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0