Franky Woro: Saya Tak Lagi Percaya Hukum Indonesia, Ini Alasan di Baliknya
- Kronologi Perjuangan Hukum Franky Woro
- Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Franky Woro
- Latar Belakang: Konflik Agraria dan Regulasi yang Tak Berpihak
- Dampak: Kehilangan Hutan hingga Krisis Kepercayaan
- Langkah Selanjutnya: Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?
- Analisis Redaksi: Ketika Hukum Kehilangan Keberpihakan
Hendrikus Franky Woro, pemimpin marga Woro dari suku Awyu di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, menyatakan tidak lagi percaya pada hukum Indonesia. Pernyataan itu disampaikannya setelah perjuangan panjang menolak perkebunan sawit PT Indo Asiana Lestari kandas hingga Mahkamah Agung.
Franky menyampaikan hal tersebut dalam Panggung Rakyat Solidaritas Merauke di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (20/11/2026). Ia menceritakan perjalanan mempertahankan wilayah adat dari ancaman ekspansi perkebunan kelapa sawit PT IAL yang mencakup sekitar 36.094 hektare di Distrik Mandobo dan Fofi.
Kronologi Perjuangan Hukum Franky Woro
Persoalan bermula pada 2017, ketika perusahaan melakukan sosialisasi rencana pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit di Kampung Ampera, Distrik Mandobo. Masyarakat adat mempersoalkan proses penerbitan izin lingkungan serta keterlibatan pemilik wilayah adat dalam pengambilan keputusan.
Pada 13 Maret 2023, Franky mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura terhadap keputusan kelayakan lingkungan untuk kegiatan perkebunan PT IAL. Gugatan terdaftar dengan nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR, namun ditolak majelis hakim pada 2 November 2023.
Franky kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Manado. Pada 1 Maret 2024, upaya itu kembali ditolak dengan pertimbangan gugatan telah melewati tenggang waktu 90 hari.
Tak berhenti, ia membawa perkara ke Mahkamah Agung melalui perkara nomor 458 K/TUN/LH/2024. Pada 18 September 2024, MA menolak permohonan kasasi, sehingga perkara berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari hakim anggota Yodi Martono Wahyunadi.
“Ketika ancaman ini terjadi dan kami melakukan upaya-upaya, baik itu tanda-tanda sasi, juga upaya surat-surat penolakan, bahkan sampai ke PTUN Jayapura, PTUN Manado, dan bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Akhirnya kami ditolak oleh Mahkamah Agung. Sehingga menurut saya, saya tidak percaya dengan hukum Indonesia,” kata Franky di Jakarta.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Franky Woro
Franky bukan sekadar warga yang kalah perkara. Ia adalah pemimpin marga Woro, salah satu marga dalam suku Awyu yang mendiami wilayah hutan di Boven Digoel. Dalam pidatonya, ia menyoroti penggunaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai dasar penguasaan negara atas sumber daya alam.
“Kenapa saya tidak percaya? Ya, karena pemerintah Indonesia mencaplok wilayah adat kami itu dengan Undang-Undang Dasar ’45 Pasal 33 Ayat 3 itu dan mencaplok wilayah adat kami. Sementara di Undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok Agraria di Pasal 5 menyampaikan bahwa hukum yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat,” tegasnya.
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sementara Pasal 5 UU No. 5/1960 menempatkan hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Franky juga mengaitkan pengalamannya dengan nilai Pancasila. “Terus kita melakukan gugatan juga ke PTUN Jayapura. Saya lihat bahwa negara ini tidak berdiri sesuai dengan Pancasila dan UUD ’45. Nilai-nilai kemanusiaan kami itu dilanggar, tidak ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari PT Indo Asiana Lestari maupun pemerintah daerah Boven Digoel terkait pernyataan Franky.
Latar Belakang: Konflik Agraria dan Regulasi yang Tak Berpihak
Kasus Franky bukan yang pertama. Konflik antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan di Papua kerap berulang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, melalui Pasal 43, mengatur pengakuan, penghormatan, perlindungan, pemberdayaan, dan pengembangan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada.
Namun, Franky menilai pengakuan itu hanya di atas kertas. “Sehingga saya menyatakan bahwa saya tidak percaya sama hukum. Karena pemerintah sudah membuat banyak sekali undang-undang mulai dari Undang-Undang Dasar ’45, juga Undang-Undang Pokok Agraria, undang-undang lingkungan hidup, dan berbagai undang-undang, tapi persoalan ini kok muncul terus,” tegasnya.
Ia menambahkan, “Hanya tertulis di atas kertas bahwa perlindungan terhadap masyarakat adat itu hanya tulisan saja yang ditulis di atas kertas. Tetapi faktanya itu sangat miris.”
Data dari Suara Papua menyebut luas konsesi PT IAL mencapai 36.094 hektare. Angka itu setara dengan sekitar 50.000 lapangan sepak bola. Bagi masyarakat adat, hutan bukan sekadar lahan, melainkan sumber pangan, obat-obatan, air, dan sejarah leluhur.
Proses perizinan yang tidak melibatkan masyarakat adat secara bermakna menjadi akar persoalan. Dalam banyak kasus, sosialisasi dilakukan sepihak, dan surat penolakan warga diabaikan. Upaya hukum pun kerap kandas karena formalitas administrasi, seperti tenggang waktu 90 hari yang dijadikan alasan penolakan banding.
Dampak: Kehilangan Hutan hingga Krisis Kepercayaan
Jika konsesi sawit benar-benar berjalan, dampaknya bagi marga Woro sangat luas. Hutan yang selama ini menjadi ruang hidup akan berubah menjadi perkebunan monokultur. Masyarakat kehilangan akses terhadap sumber pangan, tempat berburu, dan bahan obat tradisional.
Lebih dari itu, hubungan spiritual dan budaya dengan tanah leluhur terancam putus. Franky menggambarkan tanah itu sebagai miliknya berdasarkan fakta di lapangan. “Saya berjuang di atas dasar kebenaran, saya bicara sesuai dengan fakta yang ada di lapangan bahwa tanah ini milik saya,” ungkapnya.
Kekecewaan terhadap proses hukum juga berdampak pada kepercayaan publik. Ketika masyarakat adat merasa tidak dilindungi, mereka cenderung mengambil jalan di luar jalur hukum, yang berpotensi memicu konflik terbuka. Pernyataan Franky adalah sinyal bahwa kepercayaan terhadap negara sedang terkikis.
Selain itu, putusan MA yang menolak kasasi dengan dissenting opinion menunjukkan bahwa perkara ini tidak sederhana. Hakim Yodi Martono Wahyunadi memiliki pandangan berbeda, yang mengindikasikan adanya pertimbangan keadilan yang belum terakomodasi.
Langkah Selanjutnya: Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?
Secara hukum, putusan MA berkekuatan hukum tetap. Namun, negara tidak boleh berhenti pada kepastian hukum formal. Pemerintah pusat dan daerah perlu membuka ruang dialog dengan masyarakat adat untuk mencari solusi yang adil.
Beberapa langkah yang bisa ditempuh:
- Melakukan audit partisipasi publik dalam proses perizinan PT IAL, termasuk memeriksa apakah masyarakat adat dilibatkan secara bermakna.
- Menguji kembali klaim hak ulayat marga Woro melalui mekanisme yang transparan dan melibatkan tokoh adat.
- Memastikan setiap kebijakan investasi di wilayah adat menghormati hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan, sesuai amanat UU Otonomi Khusus Papua.
- Membuka kanal pengaduan bagi masyarakat adat yang merasa haknya dilanggar, tanpa harus menempuh jalur hukum yang berbelit.
Pemerintah juga perlu merespons kritik Franky tentang Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pasal itu tidak dimaksudkan untuk menegasikan hak adat. Justru, penguasaan negara harus dijalankan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, termasuk masyarakat adat yang telah menjaga hutan selama berabad-abad.
Franky sendiri menegaskan batas kesabarannya. “Saya sudah sampai di batas limit dan kalau memang saya salah berarti saya akan mundur, tapi karena saya berjuang di atas dasar kebenaran, saya bicara sesuai dengan fakta yang ada di lapangan bahwa tanah ini milik saya, begitu. Sehingga itu yang saya tidak percaya sama negara,” ungkapnya.
Pernyataan itu bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari ujian bagi negara untuk membuktikan bahwa hukum berpihak pada keadilan, bukan hanya pada investasi. Seperti dikutip dari Hukumonline, berbagai regulasi sebenarnya telah mengakui hak masyarakat adat, tetapi implementasinya sering tumpul.
Analisis Redaksi: Ketika Hukum Kehilangan Keberpihakan
Pernyataan Franky Woro adalah alarm bagi negara. Ia bukan sekadar luapan kekecewaan seorang pemimpin marga yang kalah di pengadilan. Ia adalah cermin bahwa proses hukum yang berjalan selama bertahun-tahun belum mampu menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat adat.
Ada dua hal yang perlu dicermati. Pertama, putusan MA yang menolak kasasi dengan alasan formalitas tenggang waktu menunjukkan bahwa hukum acara sering menjadi benteng yang sulit ditembus masyarakat kecil. Kedua, adanya dissenting opinion menandakan bahwa perkara ini menyimpan persoalan substansial yang belum terselesaikan.
Negara tidak bisa hanya bersembunyi di balik kepastian hukum. Ketika hukum hanya tegas kepada yang lemah tetapi tumpul kepada pemilik modal, kepercayaan publik akan terus terkikis. Franky telah menyuarakan itu dengan gamblang. Kini, bola ada di tangan pemerintah: apakah akan membuka ruang dialog dan memperbaiki tata kelola perizinan, atau tetap membiarkan masyarakat adat merasa asing di negeri sendiri.
Yang paling mendesak adalah memastikan bahwa pengakuan hak adat tidak berhenti di atas kertas. Jika tidak, pernyataan “saya tidak lagi percaya hukum Indonesia” akan semakin banyak digaungkan oleh masyarakat adat lain di seluruh Nusantara.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0