Denmark Setujui Ekspansi Militer AS di Greenland, Trump Makin Dekat

Nov 21, 2026 - 06:20
 0  0
Denmark Setujui Ekspansi Militer AS di Greenland, Trump Makin Dekat

Denmark menyetujui perluasan kehadiran militer Amerika Serikat di Greenland. Kesepakatan itu ditegaskan sebagai bentuk penghormatan pada kedaulatan Denmark sekaligus hak masyarakat Greenland menentukan nasib sendiri.

Ad
Ad

Keputusan tersebut muncul ketika Presiden AS Donald Trump kian gencar menyatakan minat terhadap Greenland. Persetujuan Denmark itu menjadi sinyal diplomatik yang halus, tetapi jelas: kerja sama pertahanan dibuka lebih lebar, sementara klaim kepemilikan atas pulau terbesar di dunia tetap ditutup.

Dalam pemberitaan CNBC Indonesia, persetujuan itu disebut menegaskan dua hal sekaligus, yakni kedaulatan Denmark atas Greenland dan hak masyarakat Greenland untuk menentukan masa depannya sendiri.

Isi Kesepakatan: Militer AS Lebih Lebar, Kedaulatan Tetap di Denmark

Inti persetujuan ini adalah perluasan kehadiran militer AS di Greenland. Belum ada rincian resmi soal jumlah personel, lokasi pangkalan baru, atau nilai investasi yang menyertai kesepakatan tersebut.

Namun arah kebijakannya cukup gamblang. Denmark membuka ruang bagi AS untuk memperbesar jejak pertahanannya, tanpa menyerahkan kendali politik atas wilayah otonom itu.

Greenland sendiri berstatus wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark. Sejak 2009, Greenland memiliki pemerintahan sendiri yang luas, termasuk kewenangan atas sumber daya alam dan sejumlah urusan dalam negeri. Politik luar negeri dan pertahanan tetap di tangan Kopenhagen.

Karena itu, setiap kesepakatan militer di Greenland selalu melibatkan tiga pihak: Denmark sebagai pemegang kedaulatan, Greenland sebagai pemilik hak otonomi, dan AS sebagai mitra pertahanan lama.

Trump dan Ambisi atas Greenland yang Tak Pernah Padam

Perhatian Trump terhadap Greenland bukan hal baru. Pada 2019, saat menjabat periode pertama, ia sempat mengutarakan gagasan agar AS membeli Greenland. Gagasan itu ditolak tegas oleh Denmark, termasuk oleh Perdana Menteri Denmark saat itu, Mette Frederiksen, yang menyebut Greenland bukan barang dagangan.

Isu itu kembali mencuat menjelang pelantikan Trump untuk periode kedua. Pernyataannya soal Greenland, juga soal Terusan Panama, memicu kekhawatiran di Eropa tentang arah politik luar negeri Washington.

Yang berubah sekarang adalah caranya. Alih-alih membicarakan pembelian, pemerintahan Trump mendorong penguatan kehadiran militer. Denmark merespons dengan membuka pintu kerja sama, sembari menegaskan batas politik yang tidak bisa dilewati.

Pola ini mirip dengan cara Denmark menangani tekanan AS sebelumnya: menolak wacana kedaulatan, tetapi tetap memperkuat kerja sama pertahanan yang sudah berjalan puluhan tahun.

Pangkalan Thule dan Sejarah Panjang Kehadiran Militer AS

AS sudah lama memiliki kepentingan militer strategis di Greenland. Sejak Perang Dingin, AS mengoperasikan pangkalan di Thule, yang kini dikenal sebagai Pituffik Space Base, di bagian barat laut pulau.

Pangkalan itu menjadi simpul penting dalam sistem peringatan dini rudal balistik dan pemantauan ruang angkasa. Posisinya di Arktik membuat Greenland bernilai strategis bagi pertahanan Amerika Utara.

Selain itu, Greenland menyimpan cadangan mineral tanah jarang yang besar, termasuk yang dibutuhkan untuk industri teknologi dan energi. Jalur pelayaran Arktik yang semakin terbuka akibat mencairnya es juga menambah nilai geostrategis pulau itu.

Kombinasi posisi militer, sumber daya, dan rute pelayaran inilah yang membuat Greenland tetap menjadi rebutan kepentingan, meski status politiknya tidak pernah berubah.

Reaksi di Greenland dan Eropa

Pemerintah Greenland berulang kali menegaskan bahwa masa depan pulau ditentukan oleh warganya sendiri. Pernyataan itu muncul sebagai respons atas wacana dari Washington yang menempatkan Greenland sebagai objek transaksi.

Di Eropa, gagasan pembelian Greenland dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma kedaulatan wilayah. Sejumlah pemimpin Eropa menyatakan solidaritas kepada Denmark, meski belum ada langkah bersama yang konkret.

Persetujuan perluasan militer ini bisa dibaca sebagai jalan tengah. Denmark menjaga hubungan dengan sekutu utama di NATO, tetapi tidak memberikan konsesi politik apa pun.

Beberapa hal yang menjadi sorotan dalam kesepakatan ini:

  • Perluasan kehadiran militer AS di Greenland disetujui Denmark.
  • Kedaulatan Denmark atas Greenland ditegaskan kembali.
  • Hak masyarakat Greenland menentukan nasib sendiri diakui.
  • Rincian teknis kesepakatan, seperti jumlah personel dan lokasi, belum diumumkan.

Apa yang Berikutnya

Setelah persetujuan ini, perhatian beralih ke pelaksanaannya. Pemerintah Greenland diperkirakan menuntut keterlibatan dalam setiap keputusan yang menyangkut wilayahnya.

Denmark juga menghadapi ujian diplomasi: menjaga hubungan baik dengan Washington tanpa memberi kesan bahwa kedaulatan bisa ditawar.

Bagi Trump, kesepakatan ini bisa dibaca sebagai kemajuan terbatas. Ia memperoleh ruang militer yang lebih luas, tetapi tidak mendapatkan apa yang selama ini ia isyaratkan, yakni kendali atas Greenland.

Pembahasan lebih rinci soal kerja sama pertahanan itu kemungkinan berlanjut di forum bilateral Denmark-AS dan di lingkup NATO, mengingat Greenland berada dalam cakupan keamanan kolektif aliansi tersebut. Informasi resmi soal isi kesepakatan masih dinantikan.

Analisis Redaksi

Langkah Denmark ini cerdik, tetapi bukan tanpa risiko. Dengan menyetujui perluasan kehadiran militer AS, Kopenhagen memindahkan perdebatan dari soal kepemilikan ke soal kerja sama. Itu cara elegan untuk menolak tanpa membuat konfrontasi terbuka dengan Washington.

Namun ada bahaya yang mengintai. Semakin besar jejak militer AS di Greenland, semakin besar pula ketergantungan Denmark pada Amerika Serikat dalam urusan pertahanan Arktik. Dalam jangka panjang, ketergantungan itu bisa menjadi alat tekan politik jika Washington kembali mengangkat wacana lama.

Yang paling perlu diawasi adalah posisi Greenland sendiri. Otonomi luas yang dimiliki pulau itu tidak otomatis berarti keterlibatan penuh dalam keputusan pertahanan. Jika perluasan militer ini disepakati tanpa konsultasi yang memadai dengan pemerintah di Nuuk, gesekan politik di dalam negeri Greenland hampir pasti muncul.Kedaulatan tidak cukup ditegaskan dalam pernyataan. Ia diuji dalam praktik, terutama ketika kepentingan kekuatan besar bertemu dengan hak masyarakat kecil untuk menentukan arah hidupnya sendiri.

Sumber: nato.int

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad