Dua Wanita Indramayu Jadi Tersangka TPPO Korea Selatan, Korban Setor Rp55 Juta

Nov 21, 2026 - 08:10
 0  1
Dua Wanita Indramayu Jadi Tersangka TPPO Korea Selatan, Korban Setor Rp55 Juta

Satreskrim Polres Indramayu menetapkan dua perempuan sebagai tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) Korea Selatan. Korban, warga Kecamatan Arahan berusia 48 tahun, setor Rp55 juta untuk pekerjaan bergaji Rp25 juta per bulan, tetapi dideportasi karena dokumen bermasalah.

Ad
Ad

Kronologi TPPO Korea Selatan yang Menjerat Dua Warga Indramayu

Kasus ini bermula pada Agustus 2026. Korban sedang mencari lowongan pekerjaan ke luar negeri. Lewat seorang kenalan, ia dipertemukan dengan tersangka S (58), warga Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu.

S menawarkan posisi buruh pabrik, pekerja perkebunan, hingga housekeeping di Korea Selatan. Ia menjanjikan gaji Rp25 juta per bulan dengan kontrak enam bulan yang dapat diperpanjang. Proses keberangkatan dijanjikan cepat dan resmi, asal korban membayar biaya penempatan Rp55 juta.

Tergiur, korban menemui tersangka SN (37), warga Kecamatan Sukagumiwang, yang berperan sebagai pihak agensi, pada 29 Agustus 2026. Korban menyerahkan dokumen persyaratan dan menyetor Rp55 juta secara bertahap melalui S untuk diteruskan kepada SN.

Selama mengurus paspor, pemeriksaan kesehatan, wawancara, hingga visa, korban tidak pernah mendapatkan pelatihan bahasa maupun keterampilan kerja. SN menjemput korban menuju Jakarta pada 23 September 2026. Keesokan harinya, korban diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Korea Selatan dengan transit di Singapura.

Setibanya di Bandara Jeju pada 25 September 2026, petugas imigrasi setempat mengamankan korban karena dokumennya bermasalah. Setelah tiga hari pemeriksaan, korban dipulangkan ke Indonesia pada 28 September 2026 dengan biaya pribadi, tanpa pertanggungjawaban dari kedua tersangka.

Pernyataan Polisi dan Peran Masing-Masing Tersangka

Pengungkapan kasus disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin Wakapolres Indramayu Kompol Tahir Muhiddin, Jumat (20/11/2026). Ia didampingi Kasat Reskrim AKP Muchammad Arwin Bahar, Kasi Humas AKP Tarno, serta Kanit PPA Ipda Ragil Zaini Firdaus.

Kapolres Indramayu AKBP Prianggo P. M., melalui Kasat Reskrim AKP Muchammad Arwin Bahar, menjelaskan kedua tersangka berinisial S (58) dan SN (37). Keduanya warga Kabupaten Indramayu.

Dari hasil penyidikan, S meraup keuntungan Rp5 juta, sedangkan SN mengantongi Rp10 juta. “Dalam pengungkapan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya paspor korban, kuitansi senilai Rp40 juta, rekening koran, empat lembar boarding pass, dua KTP tersangka, serta satu unit mobil Ford Titanium warna putih,” kata Kompol Tahir.

Barang bukti tersebut menunjukkan alur transaksi dan keberangkatan korban. Kuitansi Rp40 juta menjadi petunjuk awal pembayaran yang tidak sepenuhnya tercatat. Sementara itu, empat lembar boarding pass mengonfirmasi rute penerbangan korban dari Jakarta ke Korea Selatan via Singapura.

Jerat Pasal dan Ancaman Hukuman 15 Tahun Penjara

Kedua tersangka dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Penyidik juga memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2026.

Ancaman hukumannya mencapai maksimal 15 tahun penjara serta denda hingga Rp5 miliar. Pasal 4 UU TPPO mengatur pidana bagi setiap orang yang membawa orang lain ke luar negeri dengan maksud mengeksploitasi. Sementara Pasal 81 UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur sanksi bagi perekrut yang tidak memiliki izin resmi.

Dalam kasus ini, korban tidak pernah mendapat pelatihan bahasa dan keterampilan. Ia juga berangkat tanpa dokumen kerja yang sah. Dua hal itu menjadi pintu masuk penyidik menetapkan unsur eksploitasi dan penempatan ilegal.

Dampak bagi Korban dan Upaya Pemulihan

Korban kehilangan Rp55 juta dan gagal bekerja. Ia juga harus menanggung biaya kepulangan sendiri dari Korea Selatan. Kerugian materiil itu belum termasuk kerugian nonmateriil akibat penahanan imigrasi selama tiga hari.

Polres Indramayu menyiapkan pemulihan bagi korban melalui koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan pengajuan restitusi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Restitusi adalah ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku, bukan kompensasi dari negara.

Langkah pencegahan juga digencarkan lewat edukasi kepada 176 peserta di lima lembaga pelatihan dan penempatan pekerja migran. Polisi juga melakukan penegakan hukum rutin di kawasan Stasiun Jatibarang, titik keberangkatan favorit pekerja migran asal Indramayu.

“Masyarakat diingatkan agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi tanpa memastikan legalitas perekrut, dokumen, dan prosedur penempatan,” pesan Wakapolres.

Langkah Selanjutnya: Restitusi dan Pengawasan Perekrutan

Setelah penetapan tersangka, penyidik akan melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan. Proses restitusi berjalan paralel dengan penuntutan. LPSK akan menilai kerugian korban dan kemampuan pelaku membayar ganti rugi.

Kasus ini menambah daftar panjang TPPO asal Indramayu. Daerah itu dikenal sebagai salah satu kantong pekerja migran terbesar di Jawa Barat. Setiap tahun, ribuan warga berangkat ke luar negeri, sebagian melalui jalur tidak resmi.

Pengawasan perekrut menjadi kunci. Lima lembaga pelatihan dan penempatan di Indramayu menerima edukasi, tetapi pengawasan izin usaha mereka belum dijelaskan rinci. Polisi hanya menyebut penegakan hukum rutin di Stasiun Jatibarang sebagai upaya pencegahan.

Bagi korban, jalan pemulihan masih panjang. Ia harus mengurus restitusi sambil menata ulang rencana kerja. Sementara dua tersangka kini mendekam di tahanan Polres Indramayu, menunggu proses hukum bergulir.

Analisis Redaksi

Kasus ini memperlihatkan pola lama yang terus berulang: janji gaji tinggi, biaya penempatan besar, dan dokumen yang diurus seadanya. Korban membayar Rp55 juta, tetapi tidak pernah dilatih bahasa atau keterampilan. Itu bukan kelalaian administratif, melainkan ciri penempatan ilegal yang terencana.

Yang menonjol adalah pembagian peran antara S dan SN. S berperan sebagai perekrut di kampung, SN sebagai agensi. Keuntungan Rp5 juta dan Rp10 juta terlihat kecil dibanding Rp55 juta yang disetor korban. Penyidik perlu menelusuri ke mana sisa uang itu mengalir, termasuk kemungkinan keterlibatan jaringan lebih besar.

Pengawasan di hilir juga perlu dipertanyakan. Korban bisa lolos ke Bandara Soekarno-Hatta dan transit di Singapura tanpa dokumen kerja yang sah. Edukasi kepada 176 peserta di lima lembaga pelatihan adalah langkah baik, tetapi tanpa pengawasan izin dan audit berkala, calon korban baru akan terus muncul. Penegakan hukum di Stasiun Jatibarang harus dibarengi penelusuran perekrut yang beroperasi di tingkat desa.

Sumber: indramayujeh.com, lpsk.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad