BI Rate 6 Persen Tekan Penjualan Properti DIY, REI Soroti Dampak ke KPR

Nov 21, 2026 - 08:10
 0  1
BI Rate 6 Persen Tekan Penjualan Properti DIY, REI Soroti Dampak ke KPR

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia ke 6 persen menambah tekanan baru bagi pengembang properti di Daerah Istimewa Yogyakarta. REI DIY menyebut penjualan properti kini diuji dari dua sisi sekaligus: perizinan lahan yang baru terbuka dan pembiayaan yang makin mahal.

Ad
Ad

Sekretaris Real Estate Indonesia (REI) DIY Ngatijan Suryo Sutiarso mengatakan pengembang sebelumnya harus menunggu sekitar satu tahun akibat moratorium perizinan, terutama yang berkaitan dengan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Kondisi itu membuat aktivitas penjualan tertahan karena izin pemanfaatan lahan belum dapat diproses.

Begitu perizinan mulai terbuka di beberapa kabupaten, tekanan datang dari arah lain. Kenaikan BI Rate disebut membuat penjualan properti semakin berat. "Efeknya kita kan mau jualan enggak bisa karena terganjal perizinan yang belum naik. Apalagi ditambah nanti mau jualan begitu izin ini keluar, sekarang kan beberapa kabupaten sudah keluar ini. Malah dihantam lagi yang rate BI naik ya. Penjualan properti itu cukup diuji banget," ujarnya, Kamis (19/11/2026).

Kronologi: Setahun Menunggu Izin, Lalu Dihantam Bunga

Masalah bermula dari moratorium perizinan yang berkaitan dengan LSD. Selama sekitar satu tahun, pengembang di DIY tidak bisa memproses izin pemanfaatan lahan. Aktivitas penjualan pun ikut tersendat karena proyek tidak bisa berjalan tanpa izin.

Ngatijan menjelaskan pemerintah daerah perlu melakukan cleansing terhadap 87% Lahan Baku Sawah (LBS) untuk mendukung kedaulatan pangan. Lahan yang nantinya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tidak boleh dialihfungsikan.

Penataan lahan di sejumlah wilayah DIY berlangsung bertahap. Kabupaten Sleman disebut sudah menjalani proses cleansing, kemudian disusul Kulon Progo. Sementara Bantul masih dalam tahap penataan, sehingga rekomendasi pelepasan lahan LSD untuk alih fungsi belum dapat diterbitkan.

Artinya, di sebagian wilayah pengembang masih harus menunggu. Di wilayah lain yang izinnya sudah keluar, mereka justru menghadapi kenaikan suku bunga yang membuat pembeli lebih berhati-hati. Dua hambatan itu datang berurutan, bukan bersamaan.

Kepada Harianjogja.com, Ngatijan memaparkan bahwa tekanan ini terasa nyata di lapangan. Pengembang yang sudah lama menahan biaya operasional kini harus menghadapi pasar yang daya belinya melemah.

Rumah Komersial Paling Terdampak, Subsidi Relatif Terlindungi

Menurut Ngatijan, rumah komersial menjadi segmen yang paling berpotensi terdampak kenaikan suku bunga. Berbeda dengan rumah subsidi yang relatif lebih terlindungi karena skema bunganya diatur pemerintah dengan patokan rendah.

Meski demikian, rumah subsidi tetap berpeluang mengalami penyesuaian bunga dalam skala kecil. Ia mencontohkan perubahan dari 5,75% menjadi 6%, dengan tetap memperhitungkan komponen tambahan.

Pembeda utama ada pada skema pembiayaan. Rumah komersial mengikuti mekanisme pasar, sehingga pergerakan BI Rate lebih cepat merambat ke bunga KPR. Sementara rumah subsidi memiliki penyangga berupa subsidi selisih bunga dari pemerintah.

Karena itu, dampak kenaikan BI Rate tidak dirasakan merata. Pengembang yang fokus pada segmen menengah ke atas menghadapi risiko penurunan permintaan lebih besar dibanding pengembang rumah subsidi.

Beban Cicilan Konsumen Saat Bunga Fixed Berakhir

Kenaikan bunga juga berpotensi memengaruhi cicilan konsumen, terutama ketika masa suku bunga fixed berakhir dan beralih ke bunga fluktuatif. Dalam skema KPR bertenor 10 tahun dengan masa bunga fixed selama tiga tahun, cicilan pada tujuh tahun berikutnya mengikuti suku bunga fluktuatif.

"Ya pasti [terdampak]. Kalau sudah dia nanti mengikuti fluktuatif BI-nya, yang dari perbankannya sudah fixed-nya selesai misalkan dia KPR di awal katakanlah setahun fixed bunga segini. Begitu nanti setahun habis dia kan akan mengikuti rate. [Cicilan] Dia akan naik gitu," katanya.

Menurut dia, bunga dan cicilan yang lebih tinggi berpotensi membuat calon pembeli menahan diri untuk membeli properti. Kekhawatiran terhadap besarnya angsuran menjadi salah satu pertimbangan, khususnya bagi konsumen yang masa bunga fixed-nya telah berakhir.

"Karena bunganya lebih tinggi, cicilannya lebih tinggi juga. Kalau cicilannya juga naik, ya takut juga. Terutama yang tadi sudah masuk cicilan fluktuatif itu, nah itu akan pasti kerasa sekali kalau naik bunganya," tuturnya.

Bagi konsumen, keputusan membeli rumah memang tidak hanya soal harga. Perhitungan angsuran jangka panjang menjadi faktor penentu, terutama bagi pembeli rumah pertama yang margin keuangannya tipis.

Ketergantungan KPR dan Risiko bagi Pengembang

Tekanan tidak hanya dirasakan konsumen, tetapi juga pengembang yang mengandalkan pembiayaan perbankan. Pasalnya, sekitar 60% hingga 70% pembelian properti rata-rata menggunakan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sedangkan 30% hingga 40% sisanya melalui pembayaran bertahap.

Dominasi KPR membuat sektor properti sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga. Ketika bunga naik, bank menyesuaikan suku bunga kredit, lalu konsumen menunda pembelian, dan penjualan pengembang ikut melambat.

Rantai dampaknya panjang. Pengembang yang sudah mengeluarkan biaya perizinan, pembebasan lahan, dan konstruksi membutuhkan arus kas dari penjualan. Perlambatan penjualan langsung menekan likuiditas mereka.

Beberapa hal yang perlu dicermati pengembang dalam kondisi ini:

  • Ketergantungan tinggi pada KPR membuat penjualan rentan terhadap kenaikan bunga.
  • Masa fixed rate yang pendek mempercepat peralihan ke bunga fluktuatif.
  • Segmen rumah komersial lebih sensitif dibanding rumah subsidi.
  • Keterlambatan izin di wilayah seperti Bantul masih membatasi pasokan proyek baru.
  • Konsumen cenderung menunda keputusan hingga arah suku bunga lebih jelas.

Data dan pernyataan ini menggambarkan bahwa persoalan properti DIY bukan semata soal harga tanah atau permintaan. Struktur pembiayaan ikut menentukan seberapa cepat pasar bergerak.

Langkah Selanjutnya: Menanti Kepastian Izin dan Arah Bunga

Dengan kondisi tersebut, pasar properti DIY menghadapi tantangan dari dua sisi sekaligus. Perizinan lahan yang sebelumnya menghambat aktivitas pengembang mulai menunjukkan perkembangan, tetapi kenaikan suku bunga berpotensi menekan kemampuan beli konsumen dan kelancaran penjualan.

Pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan rumah dalam proses cleansing LBS dan penetapan LP2B. Selama tahapan itu belum tuntas di semua kabupaten, rekomendasi pelepasan lahan LSD untuk alih fungsi belum bisa diterbitkan, seperti yang masih terjadi di Bantul.

Di sisi lain, arah BI Rate akan sangat menentukan. Jika suku bunga bertahan di level 6% atau naik lagi, pengembang perlu menyesuaikan strategi penjualan, skema pembayaran, dan target segmen pasar.

Informasi seputar kebijakan moneter dan dampaknya terhadap sektor properti dapat dipantau melalui kanal resmi Bank Indonesia. Bagi konsumen, memahami skema bunga KPR sebelum akad menjadi langkah penting agar tidak terkejut saat masa fixed berakhir.

Yang jelas, pengembang DIY belum bisa bernapas lega. Izin yang mulai terbuka belum tentu berbuah penjualan cepat jika daya beli konsumen tertekan bunga.

Analisis Redaksi: Ketika Dua Hambatan Datang Beruntun

Ada ironi dalam situasi yang dialami pengembang properti DIY. Selama setahun mereka menunggu pintu perizinan terbuka. Begitu pintu itu mulai terbuka di Sleman dan Kulon Progo, tantangan baru muncul dari sisi pembiayaan. Beban yang datang beruntun seperti ini lebih sulit dihadapi daripada dua masalah yang muncul bersamaan, karena pengembang sudah kehabisan ruang gerak finansial saat menunggu.

Pernyataan Ngatijan soal dominasi KPR 60% hingga 70% adalah petunjuk penting. Sektor properti di DIY bergantung pada kredit perbankan, sehingga setiap pergerakan BI Rate langsung merambat ke harga jual dan angsuran. Ketika bunga naik, bukan hanya konsumen yang menunda pembelian, tetapi pengembang juga menunda peluncuran proyek. Efeknya bisa terasa pada serapan tenaga kerja dan rantai pasok material bangunan di daerah.

Kebijakan pangan dan kebijakan moneter sama-sama penting. Cleansing 87% Lahan Baku Sawah untuk kedaulatan pangan tidak bisa ditawar. Namun, pelaksanaannya perlu disertai kepastian jadwal bagi wilayah yang masih tertahan, seperti Bantul. Tanpa kepastian, pengembang tidak bisa merencanakan proyek, dan konsumen tidak punya banyak pilihan rumah baru. Di sisi lain, selama BI Rate bertahan di 6%, insentif fiskal atau skema pembiayaan alternatif menjadi semakin relevan untuk menjaga pasar properti tetap bergerak.

Sumber: bi.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad