Penegakan Hukum Karhutla Perusahaan Dinilai Pencitraan, 245 Tersangka dan 20 Korporasi Dijerat
Desakan penegakan hukum bagi perusahaan pemegang konsesi yang terbakar terus menguat. Pemerintah dan aparat penegak hukum mulai menindak sejumlah korporasi dan individu, tetapi banyak pihak menilai langkah itu sekadar pencitraan karena identitas perusahaan masih disembunyikan dan regulasi dinilai melindungi investor.
Data Map Nusantara mencatat karhutla mencapai lebih dari 2,6 juta hektar hingga Oktober 2026. Angka itu menjadi latar dari gelombang penindakan yang melibatkan kepolisian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, hingga Kementerian ATR/BPN.
Kronologi Penindakan: Dari Bareskrim hingga Kementerian ATR/BPN
Bareskrim Polri menetapkan 245 orang dan 20 korporasi sebagai tersangka kasus karhutla. Mereka dijerat berdasarkan aturan kerusakan lingkungan hingga pencegahan karhutla, seperti UU Perkebunan, Kehutanan, dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun dan denda Rp15 miliar.
Sebaran kasus ditangani Polda di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Tersangka perorangan ditangani 13 polda dari 287 laporan polisi (LP) dengan lahan terbakar seluas 5.859,12 hektar. Sementara tersangka korporasi ditangani 10 polda dan satu di Bareskrim dari 104 laporan, mencakup 29.168,78 hektar lahan terbakar.
“Modus operandi para tersangka antara lain, baik sengaja ataupun lalai untuk membuka lahan dengan cara membakar hingga menyebabkan kebakaran hutan,” kata Komjen Pol Asep Safrudin, Kabareskrim Polri, dalam konferensi pers penegakan hukum karhutla di Pontianak, Kalimantan Barat, 29 Oktober.
Kepolisian juga merekomendasikan pencabutan izin 23 korporasi karena kebakaran berulang, titik api dalam konsesi, serta sarana prasarana mitigasi yang tidak memadai. Asep menyebut korporasi asing yang terseret kasus ini sebanyak 26, berasal dari Malaysia, Singapura, Britania Raya, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Empat di antaranya sudah menjadi tersangka, 22 masih dalam proses penyidikan.
Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup menyegel 57 badan usaha di delapan provinsi dengan luas areal konsesi terbakar mencapai 33.514,01 hektar. Sebanyak 17 perusahaan teridentifikasi sebagai pelaku lama dengan riwayat kebakaran berulang. KLH juga memverifikasi 356 perusahaan untuk menentukan tingkat kelalaian maupun kesengajaan sebagai dasar pencabutan izin lingkungan.
Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan pemegang perizinan berusaha di tujuh provinsi: lima pencabutan izin, 19 pembekuan izin, dan delapan paksaan pemulihan ekosistem. Dari 120 subjek hukum yang diproses Ditjen Gakkum, dua perusahaan sudah menjadi tersangka, yakni PT MAP di Kalimantan Barat dan PT GAP, PMA Singapura di Kalimantan Tengah.
Langkah terbaru datang dari Kementerian ATR/BPN yang menertibkan 11 korporasi pemegang HGU berdasarkan rekomendasi Bareskrim Polri, dengan luas lahan terbakar 42.214,51 hektar. Penelusuran mereka menunjukkan pemilik manfaat maupun pemegang saham tidak hanya domestik, tetapi juga melibatkan modal asing dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membagi sanksi ke dalam lima klaster berdasarkan tingkat kerusakan, kepatuhan terhadap syarat pemberian hak, serta status perizinan lahan. Klaster pertama mencakup pencabutan tiga izin HGU seluas 23.273,81 hektar: PT NMIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (4.000 hektar), PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat (11.558 hektar), dan PT SKM di Ketapang, Kalimantan Barat (7.715,81 hektar).
“Kenapa dicabut semua? Karena kebakarannya lebih dari 50%, kemudian kejadian berulang, sarana prasarana untuk antisipasi dan mitigasi kebakaran tidak ada, dan melanggar diktum SK waktu pemberian hak,” ucap Nusron dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polkam, Senin (9/11/26).
Klaster kedua, Kementerian ATR/BPN mengambil alih HGU bekas PT PSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, seluas 2.300 hektar yang kedaluwarsa sejak 2020. Klaster ketiga menjatuhkan sanksi kepada tiga perusahaan di Kalimantan Barat: PT ANI (Landak, 5.244 hektar), PT BOS (Kapuas Hulu, 4.750 hektar), dan PT AER (Ketapang, 5.134 hektar), berupa penolakan penerbitan HGU dan evaluasi izin usaha perkebunan.
Klaster keempat mencabut sebagian HGU PT SAE seluas 1.510 hektar di Landak karena area terbakar kurang dari 50%. Klaster kelima, untuk PT JMS dan PT STP di Kutai Kartanegara serta PT API di Ketapang, masih didalami untuk menentukan luas pencabutan HGU.
Asep Komarudin, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, menilai pengungkapan identitas pelaku karhutla adalah bagian dari pemenuhan hak masyarakat atas keterbukaan informasi publik. “Kalau masuk dalam ranah pidana di kepolisian, mungkin masih ada alasan untuk disembunyikan karena masih dalam proses penyidikan. Tetapi sebenarnya, untuk korporasi, namanya tidak perlu disembunyikan,” katanya kepada Mongabay Indonesia, 10 November.
Umi Ma'rufah, Pengkampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional Walhi, menyoroti lemahnya pengawasan tata kelola perizinan. “Kok bisa ada yang hanya punya IUP saja sudah beroperasi? Ini menunjukkan ada kegagalan juga di pemerintah kita dalam melakukan pengawasan perizinan,” ujarnya.
Latar Belakang: Regulasi yang Dinilai Melindungi Investor
Agung Wardana, Pakar Hukum Lingkungan Universitas Gadjah Mada, mengkritik kerangka hukum perusahaan di Indonesia yang masih menganut konsep entitas hukum tunggal. Padahal, industri beroperasi menggunakan model grup perusahaan yang terdiri atas induk dan anak perusahaan. Akibat celah ini, pencabutan izin satu anak perusahaan tidak berdampak signifikan terhadap operasional induk.
Andri Gunawan Wibisana, Guru Besar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menilai penegakan hukum pidana dalam kasus karhutla sekadar gimik. Ia menyebut Pasal 613 ayat 3 KUHP penyesuaian mewajibkan penegak hukum mendahulukan pembinaan dan sanksi administratif sebelum menerapkan sanksi pidana.
“Kalau mau jujur, sebenarnya dua-duanya juga tidak bisa langsung dinyatakan tersangka, baik masyarakat maupun perusahaan. KUHP yang baru melarang itu melalui Pasal 613. Ini jelas sebuah kemunduran,” kata Andri kepada Mongabay Indonesia, Jumat (18/9/26).
Selain itu, Pasal 46 KUHP 2023 mewajibkan penegak hukum menemukan dan memproses pelaku individu terlebih dahulu sebelum menjerat korporasi. Pasal itu hanya mengadopsi dua doktrin pertanggungjawaban korporasi, yakni pertanggungjawaban pengganti dan teori identifikasi. Sebelum aturan berlaku, aparat bisa langsung mempidana korporasi menggunakan doktrin kesalahan korporasi dalam UU PPLH.
Kewajiban teknis juga diatur. Asep mengingatkan seluruh korporasi perkebunan dan kehutanan harus mematuhi Permentan No. 6/2025 dan Permen LHK No. P.32/2016 mengenai standar pembukaan lahan tanpa membakar (PLTB). Kewajiban itu mencakup penyediaan menara pantau api, CCTV, minimal satu embung air berkapasitas minimum 800 kubik per 500 hektar lahan, kelengkapan regu damkar dan alat pemadam, serta pelatihan penanggulangan karhutla setiap enam bulan.
Dampak: Transparansi dan Kepatuhan Perusahaan Dipertanyakan
Pemerintah dan aparat penegak hukum dianggap melindungi perusahaan yang terseret kasus karhutla karena identitas perusahaan hanya ditulis dengan inisial. Berbeda dengan Pemerintah Singapura yang secara tegas menyebut 10 nama perusahaan yang mereka tegur karena indikasi kebakaran di area konsesi.
Perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan sawit dan kehutanan itu terdaftar di Singapura dengan konsesi di Indonesia, yakni Asia Pulp & Paper Company Limited, Asia Pulp & Paper Company (China) Limited, Bumitama Agri Ltd, Golden Agri International Pte Ltd, First Resources Ltd, Indofood Agri Resources Ltd, Kencana Agri Ltd, TSH Global Plantation Pte Ltd, TSH Oversea Pte Ltd, dan Wilmar International Ltd.
Pemerintah Singapura juga menyebut 10 perusahaan di Sumatera dan Kalimantan yang mereka surati mengenai pemberitahuan tindakan pencegahan (PMN) karhutla berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Pencemaran Kabut Lintas Batas (THPA). Perusahaan itu adalah PT Bumi Andalas Permai (BAP), PT Bumi Mekar Hijau (BMH), PT SBA Wood Industries (SBAWI), PT Paramitra Mulia Langgeng (PML), PT Sumatera Alam Anugerah (SAA), PT Hutan Lestari Raya (HLR), PT Bangkanesia (BKN), PT Buana Megatama Jaya (BMJ), PT Mananjung Hayak (MH), dan PT Baratama Putra Perkasa (BPP).
Analisis Greenpeace bersama Pantau Gambut mengidentifikasi ratusan perusahaan dengan konsesi mengalami kebakaran. Dari 6.811 titik sumber asap/api selama 8 Agustus–1 Oktober 2026, 970 titik berada di dalam 120 konsesi PBPH dan 980 titik di dalam 233 perkebunan sawit. Sebanyak 3.557 titik berada di dalam 141 kawasan KHG, serta 2.719 titik ditemukan berulang pada areal yang pernah terbakar pada 2015–2023.
Analisis spasial Walhi mencatat titik panas sepanjang September–Oktober 2026 terdeteksi di 945 izin HGU dan 353 konsesi PBPH, termasuk di wilayah Proyek Strategis Nasional sektor energi dan pangan di Papua. Temuan ini dinilai sebagai bukti lemahnya pengawasan tata kelola perizinan oleh pemerintah.
Langkah Selanjutnya: Uji Efektivitas Penegakan Hukum
Sejumlah pihak mendesak pemerintah membuka semua nama perusahaan yang terseret kasus karhutla. “Kalau memang pemerintah serius, buka semua nama-namanya. Publik berhak tahu dalam proses penegakan hukum ini sebagai bagian dari hak atas keterbukaan informasi publik,” kata Asep Komarudin.
Desakan itu sejalan dengan mekanisme penegakan hukum administratif, di mana pencabutan izin merupakan sanksi tertinggi yang disertai kewajiban pemulihan lahan atau restorasi. Ketika sanksi pencabutan izin jatuh, proses penindakan administratif semestinya sudah tuntas, sehingga tidak ada alasan bagi kementerian atau instansi terkait menutup-nutupi nama perusahaan.
Namun, efektivitas penetapan ratusan tersangka masih dipertanyakan. Andri meragukan langkah itu sepanjang Pasal 613 KUHP masih berlaku. Aparat wajib memeriksa rekam jejak setiap individu maupun perusahaan untuk memastikan apakah mereka sudah pernah dijatuhi sanksi administratif atau pembinaan sebelumnya.
“Kalau belum pernah dikasih sanksi atau pembinaan, tidak bisa langsung dipidana menurut KUHP. Penangkapan-penangkapan terhadap sekitar 200 orang dan puluhan tersangka korporasi itu hanya gimik saja dan sangat lemah secara hukum sepanjang Pasal 613 masih ada,” ujar Andri.
Di sisi lain, Kementerian ATR/BPN masih mendalami tiga perusahaan di klaster kelima untuk menentukan luas pencabutan HGU. KLH juga masih memverifikasi 356 perusahaan untuk menentukan tingkat kelalaian maupun kesengajaan. Proses itu akan menentukan apakah sanksi administratif berujung pada pencabutan izin lingkungan atau tidak.
Bareskrim Polri menegaskan komitmennya menindak pelaku karhutla. Kewajiban penyediaan sarana prasarana mitigasi, seperti menara pantau api, CCTV, embung air, dan regu damkar, menjadi syarat yang harus dipenuhi korporasi. Pelanggaran atas kewajiban itu dapat menjadi dasar hukum untuk menjerat perusahaan.
Analisis Redaksi
Penegakan hukum kasus karhutla selalu berulang setiap tahun dengan pola yang nyaris sama: ratusan tersangka, puluhan korporasi, tetapi identitas perusahaan tetap disamarkan. Publik hanya diberi inisial, sementara Pemerintah Singapura terbuka menyebut 10 nama perusahaan yang mereka tegur. Perbandingan itu telanjang: Indonesia kalah transparan dalam kasus yang dampaknya lintas batas negara.
Kritik Agung Wardana soal konsep entitas hukum tunggal menjelaskan mengapa sanksi tidak menyentuh induk perusahaan. Pencabutan izin satu anak perusahaan tidak mengguncang operasional grup. Selama kerangka hukum tidak mengakui model grup perusahaan, penindakan hanya menyentuh lapisan paling luar dari struktur korporasi yang sengaja dibuat berlapis.
Pernyataan Andri Gunawan Wibisana soal Pasal 613 KUHP memberi alasan kuat untuk meragukan efektivitas penetapan tersangka. Jika aparat wajib mendahulukan sanksi administratif dan pembinaan, penetapan ratusan tersangka tanpa jejak sanksi sebelumnya menjadi rapuh secara hukum. Di titik ini, desakan Greenpeace dan Walhi untuk membuka nama perusahaan bukan sekadar soal transparansi, tetapi soal apakah penegakan hukum ini sungguh-sungguh atau hanya pencitraan musiman.
Sumber: mongabay.co.id, greenpeace.org
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0