Bupati Fadi Arafiq Tak Paham Pemerintahan, Golkar: Sudah Beri Pembekalan Lengkap

Bupati Pekalongan Fadi Arafiq baru-baru ini mengaku tidak memahami tata kelola pemerintahan dan hukum, hal ini mencuat setelah penangkapannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengakuan tersebut menjadi sorotan publik, terutama karena latar belakang Fadi yang lebih dikenal sebagai pedangdut.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya telah memberikan pembekalan kepada para kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah, termasuk Fadi Arafiq. Namun, Sarmuji juga mengingatkan agar para pejabat daerah terus meningkatkan pengetahuan mereka secara mandiri.

"Partai dan pemerintah pusat sudah berusaha memberi pembekalan, tetapi detail selanjutnya mesti selalu meng-upgrade diri terus menerus," ujar Sarmuji kepada Kompas.com, Kamis (5/3/2026).

Pembekalan Tata Kelola Pemerintahan oleh Golkar

Partai Golkar selama ini dikenal sebagai partai yang aktif dalam membekali para kadernya yang menduduki posisi strategis di pemerintahan. Pembekalan ini biasanya meliputi pelatihan tentang tata kelola pemerintahan, hukum administrasi, hingga manajemen pemerintahan daerah.

Sarmuji menambahkan bahwa setiap pejabat daerah harus menyesuaikan diri dengan tanggung jawab yang diemban, termasuk memahami aturan dan tata kelola yang berlaku.

• Golkar memberikan pelatihan rutin kepada kepala daerah kadernya.
• Materi pembekalan mencakup hukum pemerintahan dan administrasi publik.
• Kader diharapkan mampu belajar secara mandiri untuk meningkatkan kapasitas.
• Pemda juga didorong untuk mendampingi pejabatnya secara berkelanjutan.

Konsekuensi dan Tantangan Kepala Daerah Berbeda Latar Belakang

Kasus Fadi Arafiq yang berangkat dari dunia hiburan dan kemudian menjadi kepala daerah memunculkan pertanyaan tentang kesiapan kader yang berasal dari non-politik atau non-administrasi pemerintahan. Banyak yang menilai bahwa pembekalan partai tidak cukup jika pejabat tidak memiliki motivasi dan kemampuan belajar mandiri.

Sementara itu, beberapa kepala daerah lain justru menunjukkan inisiatif untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan tugas pemerintahan mereka. Misalnya, Wali Kota Bogor, Bima Arya, yang sebelumnya menyatakan bahwa kepala daerah lain perlu belajar agar mampu menjalankan tugasnya secara profesional.

Peran Pemerintah Daerah dan Partai Politik

Sarmuji juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendampingi pejabatnya agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Pendampingan ini bisa berupa pelatihan tambahan, mentoring, hingga evaluasi kinerja secara berkala.

Partai politik, seperti Golkar, selain memberikan pembekalan di awal masa jabatan, juga harus memastikan kadernya terus mengembangkan kemampuan agar mampu menghadapi dinamika pemerintahan yang kompleks.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pengakuan Bupati Fadi Arafiq yang tidak paham pemerintahan merupakan warning sign penting bagi partai politik dan pemerintah daerah. Ini menunjukkan bahwa pembekalan formal dari partai saja tidak cukup tanpa adanya komitmen serius dari kader untuk belajar dan beradaptasi dengan tugasnya.

Lebih jauh, fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar tentang sistem rekrutmen dan seleksi calon kepala daerah yang selama ini mungkin masih mengedepankan popularitas daripada kapabilitas. Jika pejabat daerah tidak menguasai tata kelola pemerintahan, tentu akan berpotensi menimbulkan masalah dalam pelayanan publik dan pengelolaan anggaran.

Ke depan, partai politik harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pembinaan kader, serta mendorong kolaborasi yang lebih erat dengan pemerintah daerah untuk memastikan kader yang terpilih benar-benar siap dan mampu menjalankan amanah rakyat. Publik pun perlu mengawasi dan menuntut transparansi serta kinerja kepala daerah agar tidak terulang kasus serupa.

Kasus ini juga menjadi pelajaran bahwa jabatan publik menuntut kesiapan intelektual dan etika yang tinggi, tidak cukup hanya modal popularitas. Waspadai, karena implikasi buruknya bisa merugikan pembangunan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Simak terus perkembangan kasus dan inisiatif perbaikan pembinaan pejabat daerah agar Indonesia memiliki pemimpin yang profesional dan berintegritas.