Mendagri Tinjau Banjir di Sitaro, Pastikan Penanganan Rumah Rusak Segera Dilakukan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan kunjungan langsung ke Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, pada Jumat (10/4/2026) guna meninjau dampak banjir bandang yang melanda wilayah tersebut. Kunjungan ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam merespon bencana sekaligus memastikan penanganan rumah-rumah yang terdampak secara efektif.

Kegiatan tersebut dilakukan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Kehadiran mereka merupakan bentuk sinergi antar lembaga negara demi percepatan penanganan pascabencana.

Penanganan Rumah Rusak Sesuai Arahan Presiden Prabowo

Dalam kunjungan ini, Tito Karnavian menegaskan bahwa langkah penanganan rumah rusak tidak hanya sebagai respons bencana, tetapi juga merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah pusat berkomitmen untuk segera memperbaiki dan membangun kembali hunian masyarakat yang terdampak agar kehidupan mereka kembali normal.

"Program dari Bapak Presiden Prabowo memerintahkan kepada Pak Ara Sirait, saya, Kepala BPS, dan semua untuk bekerja menangani perumahan dan meningkatkan pembangunan di daerah perbatasan," ujar Tito dalam siaran pers.

Fokus pada Wilayah Perbatasan dan Rumah Tidak Layak Huni

Sitaro sebagai wilayah perbatasan antara Indonesia dan Filipina menjadi salah satu prioritas dalam program pembangunan pemerintah. Selain penanganan dampak banjir, pemerintah juga melaksanakan program khusus untuk mengatasi rumah tidak layak huni di daerah ini.

Kementerian PKP memiliki program penanganan rumah tidak layak huni yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hunian sekaligus memperkuat infrastruktur sosial di daerah perbatasan. Program ini diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan yang masih cukup tinggi di Kabupaten Sitaro.

• Penanganan rumah rusak akibat banjir bandang
• Pembangunan rumah layak huni di wilayah perbatasan
• Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan
• Penguatan aspek pertahanan dan nasionalisme di perbatasan

Strategi Penguatan Wilayah Perbatasan

Tito Karnavian menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memiliki dimensi strategis dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Wilayah perbatasan berfungsi sebagai buffer zone yang vital dalam aspek pertahanan nasional.

"Kebijakan ini sebagai upaya menjaga daerah perbatasan sebagai buffer zone keamanan, pertahanan, juga untuk keadilan rakyat agar nasionalisme meningkat, negara hadir," tegas Tito.

Dengan adanya perhatian khusus dari pemerintah pusat, diharapkan daerah perbatasan seperti Sitaro dapat tumbuh lebih maju dan aman, sekaligus mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kunjungan Mendagri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri PKP dan Kepala BPS ke Sitaro bukan sekadar simbolis, melainkan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggapi dampak bencana sekaligus memperkuat daerah perbatasan. Fokus pada pembangunan rumah layak huni di wilayah perbatasan adalah langkah strategis yang memadukan aspek sosial dan nasionalisme, yang sering kali terabaikan dalam kebijakan pembangunan.

Selain itu, penanganan rumah terdampak banjir ini juga menjadi ujian nyata efektivitas sinergi antar kementerian dan lembaga negara dalam mengatasi bencana secara holistik. Masyarakat perbatasan yang selama ini kurang mendapat perhatian layak mendapatkan fasilitas hunian yang layak sebagai bagian dari keadilan sosial dan penguatan kedaulatan negara.

Ke depan, publik perlu memantau bagaimana program ini berjalan di lapangan dan apakah pemerintah mampu mempercepat rehabilitasi serta pembangunan berkelanjutan di Sitaro. Inisiatif ini bisa menjadi model bagi penanganan wilayah perbatasan lain yang juga menghadapi tantangan serupa.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kunjungan dan program pemerintah di Sitaro, kunjungi situs resmi Kompas.