Fitch Resah Beban APBN dari Program MBG, Airlangga Tegaskan Rockefeller Sebut Untung 7 Kali Lipat

Fitch Ratings, lembaga pemeringkat internasional, menyatakan kekhawatiran terhadap program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah Indonesia karena dikhawatirkan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam jangka panjang. Namun, pemerintah memberikan respons tegas dan optimistis terkait hal tersebut.

Dalam beberapa hari terakhir, Fitch merevisi outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, meskipun peringkat utang Indonesia masih di level BBB atau layak investasi (investment grade). Revisi ini salah satunya didasari oleh ketakutan bahwa pembiayaan program MBG akan memperberat defisit fiskal dan tekanan pada APBN.

Airlangga Hartarto: MBG Justru Investasi yang Menguntungkan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pandangan Fitch ini berbeda jauh dengan sejumlah lembaga internasional lainnya, khususnya Bank Dunia dan Rockefeller Institute of Government. Menurut Airlangga, studi dari kedua institusi tersebut menunjukkan bahwa investasi pemerintah pada program MBG dapat memberikan nilai tambah ekonomi hingga 7 kali lipat dari biaya yang dikeluarkan.

"Kan kalau beberapa study dari World Bank maupun dari Rockefeller Foundation itu dengan pelaksanaan MBG yang masif dan baik itu investasi 1 dolar itu menghasilkan 7 dolar," ujar Airlangga di kawasan Menara Batavia, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Airlangga menegaskan bahwa program MBG bukanlah beban pengeluaran negara semata, melainkan merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Program ini sudah banyak diterapkan di negara maju, termasuk Amerika Serikat, sebagai strategi pembangunan manusia yang berkelanjutan.

"Ini adalah tantangan jangka panjang dan menengah yang tidak bisa kita hilangkan hanya demi kepentingan jangka pendek," tambahnya.

Fitch Ratings dan Kekhawatiran Terhadap Kebijakan Fiskal

Dalam pernyataan resminya pada Rabu (4/3/2026), Fitch menyebutkan bahwa revisi outlook negatif ini mencerminkan adanya ketidakpastian kebijakan dan berkurangnya konsistensi serta kredibilitas bauran kebijakan fiskal Indonesia. Mereka juga menyoroti sentralisasi kewenangan pembuatan kebijakan yang dinilai dapat memperlemah prospek fiskal jangka menengah, menurunkan sentimen investor, serta memberi tekanan pada cadangan devisa Indonesia.

Meskipun demikian, Fitch mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB, yang masih menunjukkan status layak investasi. Namun, perubahan outlook ini menjadi sinyal bagi pemerintah agar lebih berhati-hati dan konsisten dalam mengelola kebijakan fiskal dan pengeluaran negara.

Program MBG dan Dampaknya pada Ekonomi Indonesia

Program MBG bertujuan menyediakan makanan bergizi secara gratis kepada anak-anak dan kelompok rentan untuk menekan angka malnutrisi dan stunting. Dampak positif dari program ini menurut berbagai studi adalah:

• Meningkatkan kualitas kesehatan dan pertumbuhan anak-anak.
• Mendukung peningkatan produktivitas tenaga kerja masa depan.
• Mengurangi beban ekonomi jangka panjang akibat masalah kesehatan dan kurang gizi.
• Memberikan nilai tambah ekonomi melalui peningkatan kapasitas SDM.

Menurut data Rockefeller Institute, setiap dolar yang diinvestasikan dalam program MBG dapat menghasilkan pengembalian ekonomi hingga tujuh kali lipat. Artinya, meskipun secara fiskal program ini membutuhkan biaya besar, manfaatnya bagi perekonomian nasional jauh lebih tinggi dalam jangka menengah hingga panjang.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, perdebatan antara Fitch Ratings dan pemerintah Indonesia tentang program MBG menyoroti dilema klasik antara kebijakan fiskal jangka pendek dan investasi pembangunan sumber daya manusia jangka panjang. Fitch lebih fokus pada risiko fiskal dan sentimen pasar yang sensitif terhadap defisit, sementara pemerintah melihat program ini sebagai game-changer yang dapat mengangkat kualitas SDM Indonesia secara fundamental.

Ketidakpastian kebijakan yang disebut Fitch memang perlu menjadi perhatian, terutama agar koordinasi antara kementerian dan lembaga tetap terjaga agar program besar seperti MBG dapat berjalan efektif tanpa membebani APBN secara tidak terkendali. Namun, mengabaikan investasi SDM demi stabilitas fiskal jangka pendek justru dapat merugikan Indonesia dalam persaingan global dan pembangunan berkelanjutan.

Ke depan, pemerintah perlu lebih transparan dan komunikatif dalam menyampaikan data dan hasil program MBG kepada publik dan lembaga internasional. Serta, membuat strategi fiskal yang cerdas agar program ini berkelanjutan tanpa mengorbankan stabilitas makroekonomi. Pantauan ketat terhadap implementasi MBG dan laporan evaluasi berkala dapat menjadi kunci membangun kepercayaan investor dan lembaga pemeringkat.

Simak terus perkembangan kebijakan fiskal dan program MBG karena ini akan sangat menentukan arah pembangunan Indonesia dalam dekade mendatang.