Pengamat Dilaporkan ke Polisi Dinilai Kekanak-kanakan, Ini Dampaknya bagi Demokrasi

Pelaporan pengamat politik ke polisi atas ucapannya yang dianggap kontroversial mendapat sorotan tajam dari pakar hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), Andina Elok Puri Maharani. Dalam pernyataannya kepada Kompas.com, Andina menyebut tindakan itu sebagai respons yang kekanak-kanakan dan tidak proporsional terhadap kritik yang disampaikan.

Sikap Kekanak-kanakan dalam Berdemokrasi

Andina menekankan bahwa melaporkan akademisi, peneliti politik, dan pakar ke jalur hukum bukanlah cara yang tepat untuk merespons kritik. Menurutnya, tindakan tersebut justru mencerminkan kemunduran dalam kualitas demokrasi di Indonesia.

“Kriminalisasi terhadap akademisi justru menunjukkan sifat yang kekanak-kanakan,” ujar Andina saat dihubungi, Minggu (19/4/2026).

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional yang telah dijamin oleh Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. Pelaporan semacam ini, menurutnya, dapat mengikis ruang demokrasi yang sehat dan menghambat diskursus intelektual yang diperlukan untuk kemajuan bangsa.

Implikasi Pelaporan Terhadap Kebebasan Akademik dan Demokrasi

Fenomena kriminalisasi terhadap pengamat dan akademisi tidak hanya soal hukum, tetapi memiliki dampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut beberapa dampak yang perlu diperhatikan:

• Penurunan kualitas demokrasi: Ketakutan terhadap pelaporan dapat membuat para akademisi enggan mengeluarkan pendapat kritis.
• Tergerusnya kebebasan berpendapat: Hak fundamental ini bisa terancam jika kritik dianggap sebagai tindakan yang perlu dihukum.
• Penghambatan pengembangan ilmu pengetahuan: Diskusi dan kritik adalah bagian penting dari kemajuan akademik dan kebijakan publik.
• Resiko polarisasi sosial: Ketegangan antara kelompok pendukung pemerintah dan pengkritiknya bisa semakin tajam jika kritik disikapi berlebihan.

Perlunya Sikap Dewasa dalam Menyikapi Kritik

Menurut Andina, masyarakat dan pemerintah harus memahami bahwa kritik merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat. Sikap dewasa dan terbuka terhadap masukan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan dan membangun kepercayaan publik.

“Melaporkan akademisi hanya karena kritik menunjukkan ketidakmampuan mengelola perbedaan pandangan,” tambahnya.

Dalam konteks ini, penting bagi aparat penegak hukum untuk menilai secara proporsional setiap laporan yang masuk, agar tidak menimbulkan efek menakut-nakuti bagi para pengamat dan peneliti.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pelaporan pengamat politik ke polisi atas kritik yang disampaikan adalah indikasi berbahaya bagi kebebasan akademik dan demokrasi di Indonesia. Tindakan kekanak-kanakan ini tidak hanya menyulitkan pengembangan wawasan kritis di masyarakat tetapi juga dapat menimbulkan efek domino berupa pembungkaman suara-suara kritis lainnya.

Lebih jauh, fenomena ini mencerminkan adanya ketegangan antara pemerintah dan elemen intelektual yang seharusnya menjadi mitra dalam membangun kebijakan publik yang lebih baik. Jika tren pelaporan ini terus berlanjut, dikhawatirkan Indonesia akan mengalami stagnasi demokrasi yang justru akan merugikan semua pihak.

Ke depan, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana membangun budaya politik yang lebih dewasa dan menghargai perbedaan pendapat. Aparat penegak hukum juga harus menerapkan prinsip keadilan dan proporsionalitas agar tidak menjadi alat pembungkam kritik yang sah.

Untuk informasi lebih lengkap dan perkembangan terbaru terkait isu ini, Anda dapat membaca langsung di sumber aslinya melalui Kompas.com serta mengikuti laporan dari CNN Indonesia.